Masuk tirto.id
tirto.id - Kelompok buruh semula berencana menggelar demonstrasi massa di Jakarta pada pekan ini, Jumat (19/12/2025). Namun, sejumlah kelompok buruh mengurungkan niat itu dan mengganti titik lokasi demonstrasi. Simak infonya berikut.
Semula, demonstrasi kelompok buruh pada pekan ini tersebut dimaksudkan sebagai unjuk rasa berskala nasional. Sejumlah buruh dari berbagai wilayah disebut akan datang ke Jakarta untuk berunjuk rasa.
Akan tetapi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) belakangan menunda rencana unjuk rasa berskala nasional tersebut.
Hal ini disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal, pada Kamis (18/12). Menurutnya, buruh KSPI lebih memilih untuk mengganti rencana demo tersebut dengan unjuk rasa berskala daerah.
"Tadi pagi mereka buruh Banten, DKI, Jawa Barat yang akan tetap aksi [pada 19 Desember] katanya. Tetapi KSPI memutuskan untuk mempertimbangkan aksi tersebut jadi aksi daerah dulu," kata Said Iqbal.
Akan tetapi, Iqbal memastikan bahwa perubahan rencana tersebut sekadar penundaan, bukan pembatalan. Hal ini akan dilakukan karena proses penetapan kenaikan UMP 2026 kini berada di tangan gubernur masing-masing daerah.
"Yang kami khawatirkan adalah gubernur yang akan merubah, mencoret [rentang kenaikan UMP tertinggi dan jadi terendah]," tutur Said Iqbal.
Demo Buruh soal UMP 2026 Ditunda, Jadi Tanggal Berapa?
Demo buruh kelompok KSPI secara nasional terkait UMP 2026 telah dipastikan ditunda dan tidak jadi digelar pada Jumat, 19 Desember 2025.
Meskipun ditunda, Saiq Iqbal menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mempertimbangkan menggelar aksi nasional jika para gubernur tidak menetapkan kenaikan UMP 2026 tertinggi.
Namun, tanggal unjuk rasa berskala nasional dari kelompok buruh KSPI akan ditentukan setelah tanggal 24 Desember, setelah batas waktu pengumuman UMP 2026 oleh gubernur terlewati.
"Maka bisa dipastikan aksi nasional akan dilakukan. Tanggal berapa? Ya setelah tanggal 24 Desember," katanya.
Bahkan, kata Said Iqbal, jika para gubernur tidak memenuhi keinginan para buruh, KSPI akan menggelar demonstrasi berjilid-jilid.
"Sampai dengan Januari pun kita bisa aksi berjilid-jilid, bergelombang kalau gubernur mengkhianati, gubernur merubah keputusan presiden," katanya.
Kelompok buruh KSPI sendiri menuntut para gubernur di seluruh wilayah Indonesia untuk menetapkan kenaikan UMP 2026 pada batas tertinggi yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) pengupahan terbaru.
Sebelumnya, pada Selasa (16/11), Presiden Prabowo Subianto telah meneken PP pengupahan terbaru dengan perubahan formula penetapan kenaikan UMP.
Formula yang digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2026 itu sebenarnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks alfa).
Namun, dalam PP pengupahan yang baru, rentang angka indeks alfa ditingkatkan, dari 0,1-0,3 poin menjadi 0,5-0,9 poin. Berapa poin indeks alfa yang akan digunakan itu akan ditentukan gubernur sesuai dengan faktor-faktor di daerahnya, termasuk angka kebutuhan hidup layak.
Rentang poin indeks alfa yang lebih besar tersebut berdampak pada persentase kenaikan UMP 2026 yang berpotensi akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya (3-4 persen).
Dengan formula baru tersebut, buruh KSPI menuntut para gubernur untuk menggunakan indeks alfa tertinggi (yakni 0,9) dalam menentukan UMP 2026 nanti.
"KSPI akan menyerukan dan menginstruksikan seluruh buruh di Indonesia agar berjuang di Dewan Pengupahan, meminta pada gubernur, meminta pada bupati dan wali kota, indeks tertentunya 0,9," kata Said Iqbal.
Selain penggunaan indeks alfa tertinggi, KSPI juga menuntut diberlakukannya upah minimum sektoral tahun 2026. Said Iqbal menuturkan bahwa upah minimum sektoral itu dapat dijadikan instrumen perlindungan buruh di sektor berisiko dan produktivitas tinggi.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
