Olle Tornquist:

"Banyak Serikat Buruh Terlibat Politik Transaksional"

Oleh: Arbi Sumandoyo - 8 Mei 2017
Dibaca Normal 3 menit
Profesor ilmu politik dari Universitas Oslo, yang mendalami studi Indonesia sejak 1970-an, menyatakan kesempatan politik gerakan buruh terbuang karena mendukung kaum elite parpol, alih-alih membangun aliansi yang otonom.
tirto.id - Di sela-sela waktu padatnya dua pekan ini, Olle Tornquist bersedia meluangkan waktu menjawab pertanyaan mengenai politik kelas pekerja di Indonesia. Ia bukan orang baru yang mengamati perkembangan perpolitikan di Indonesia.

Olle Tornquist adalah profesor Ilmu Politik dari Universitas Oslo, Norwegia. Ia telah mempublikasikan beragam tulisan terkait masalah-masalah politik dan pembangunan serta demokratisasi dalam perspektif perbandingan, khususnya Indonesia, India, dan Filipina.

Pada akhir 2013, Olle menyaksikan langsung agenda besar gerakan “Buruh Go Politics” dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, saat ini, gerakan buruh melalui serikat pekerja terlibat politik transaksional. Ini yang membuat gerakan buruh terus mengalami kemunduran dan sulit mencapai tujuan.

“Dari perspektif orang luar, beberapa serikat ini bertindak hampir serupa kelompok-kelompok yang menyokong politik nasionalis sayap kanan di Eropa dan Amerika Serikat,” ujarnya melalui surel, Kamis pekan kemarin.

Berikut petikan wawancara Olle Tornquist kepada reporter Tirto Arbi Sumandoyo mengenai politik kelas pekerja di Indonesia.

Bagaimana pendapat Anda melihat peran serikat buruh dalam peta perpolitikan di Indonesia?

Mereka mencampakkan kesempatan mendorong pembangunan demokrasi sosial.

Gerakan buruh saat ini seakan ditunggangi untuk kepentingan tertentu, misalnya ikut dalam gerakan massa atas kasus yang menjerat Ahok?

Alih-alih berusaha membentuk blok politik otonom yang menjangkau tuntutan meluas atas dasar perubahan hak ekonomi dan sosial serta kebijakan kesejahteraan di kalangan serikat pekerja, plus kelompok sejenis seperti kaum miskin kota, petani, dan kelas menengah lain yang bekerja dalam kondisi rentan, banyak serikat buruh terlibat dalam gerakan populis jangka pendek dari politik transaksional kaum elite lawas.

Mereka bahkan kehilangan strategi jangka menengah dalam haluan dan pendirian mencapai politik demokratis yang transformatif. Dari perspektif orang luar, beberapa serikat ini bertindak hampir serupa kelompok-kelompok yang menyokong politik nasionalis sayap kanan di Eropa dan Amerika Serikat.

Anda pernah menyaksikan gerakan buruh di Indonesia mencapai puncaknya pada 2012, bagaimana saat ini?


Ada perubahan drastis dari perspektif progresif dalam perjuangan serikat buruh pada 2011-2014 demi kondisi pekerjaan yang lebih baik bagi semua buruh (sekalipun mereka bekerja sebagai buruh tetap atau tidak), kebijakan jaminan sosial dan kesejahteraan secara umum. Sepertinya kita kembali ke titik awal.

Bagaimana pendapat Anda mengenai keterlibatan buruh dalam politik, misalnya dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Bekasi kemarin?

Upaya-upaya Obon Tabroni (calon independen dari kalangan buruh) dan kawan-kawannya di Bekasi membentuk agenda politik menuju aksi partisipatoris dan kebijakan demokrasi sosial, yang akan melampaui prioritas-prioritas kelas pekerja, patut dipuji namun terbatas. Penyebabnya, mereka tidak menawarkan peta jalan alternatif yang independen dari dominasi para pemimpin serikatnya yang terseret dalam taktik politik sektoral jangka pendek di Pilgub DKI Jakarta.

Untuk bisa melakukan langkah alternatif, kalangan buruh reformis di Bekasi harus membangun dan memperluas aliansinya sendiri.

Strategi apa yang diperlukan untuk kelas pekerja dalam berpolitik, mengingat jumlah wakil mereka sedikit di parlemen?

Mereka perlu mengembangkan blok politik serikat buruh non-parpol dan gerakan sosial sejenis, LSM, dan para politikus progresif yang bekerja mengagendakan hak-hak ekonomi-sosial dan kebijakan kesejahteraan. Perubahan ini tak hanya membela orang-orang rentan tetapi juga memperkuat posisi tawar dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Itu diperlukan demi menegosiasikan antara kapital, kelas buruh, dan negara. Karena itu, serikat buruh perlu mengusulkan dan memperjuangkan perwakilan yang memiliki perhatian pada masalah tersebut (dalam hak-hak ekonomi-sosial dan kebijakan kesejahteraan) dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mereka perlu menghindari populisme murahan, koneksi, dan jual-beli kandidat politik.

Bagaimana Anda melihat hubungan partai politik dan kelas buruh di Indonesia?

Para pemimpin partai jelas mencari dukungan dari suara kelas pekerja dan butuh sokongan dari mereka yang dianggap pemimpin populer. Para pemimpin parpol agaknya berpikir mereka bisa mendapatkan dukungan dengan menawarkan pelbagai keuntungan (termasuk menjanjikan kedudukan mentereng di lembaga publik dan posisi menguntungkan pada pemerintahan mendatang).

Dan, sayangnya, banyak pemimpin serikat tertarik dengan janji macam itu serta merasionalisasikannya dengan alasan mereka perlu "masuk politik" untuk memperjuangkan upah minimum dan kondisi kerja yang lebih baik serta kebijakan ekonomi inklusif lain. Mereka memang perlu "berpolitik" tetapi tidak dengan mendukung politikus busuk. Mereka harus membentuk seluas-luasnya aliansi blok politik non-parpol, lewat gerakan buruh maupun para aktor, demi meraih kebijakan yang lebih baik.

Menurut Anda, apakah mungkin gerakan buruh mampu menyeimbangkan gerakan politik kaum borjuis yang banyak mengakomodasi kelas kapitalis?

Ya, kelas pekerja bisa! Tapi hanya jika mereka membangun aliansi yang luas dengan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Itu dimungkinkan karena begitu banyak kelompok yang berbeda dapat menyepakati isu-isu dasar mengenai kondisi kerja dan kesejahteraan sosial plus penyediaan layanan publik yang layak.

Selanjutnya, mereka perlu mendorong institusi demokrasi untuk bernegosiasi tentang tuntutan tersebut baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Perundingan semacam itu juga bermanfaat bagi pengusaha. Dan hal itu memungkinkan Jokowi dan para menterinya mengembangkan kebijakan lebih progresif berbasis dukungan kelompok-kelompok populer serta kelas menengah dan pengusaha yang tercerahkan, bukan oleh kepentingan sesaat para kelompok elite dan kaum oligarki.

Apakah masih memungkinkan, bila melihat kondisi saat ini gerakan sosialis tak begitu dominan dalam kelas pekerja, membentuk sebuah partai politik?


Sosialisme tidak ada dalam agenda seseorang yang realistis. Namun, ada gerakan tandingan yang tersebar di Indonesia dan tempat lain untuk melawan perkembangan neo-liberal yang memiskinkan. Terutama sekali di kalangan buruh, masyarakat perdesaan dan kaum miskin kota, serta kalangan profesional yang bekerja dalam kondisi rentan, termasuk kalangan pengusaha yang menginginkan kemajuan berdasarkan aturan main yang adil dan tata kelola pemerintahan yang efisien.

Dan pertarungan mendadasarnya menyangkut hegemoni ideologis dan cara mengoperasikannya di lapangan. Gerakan tandingan ini sangat mungkin ditangkap oleh kelompok nasionalis populis sayap kanan seperti yang berhasil dilakukan Trump di Amerika Serikat, sebagaimana terjadi di banyak negara di Eropa, serta—di antara yang lain—menjangkit di India dan Filipina. Yang dibutuhkan sekarang ialah perspektif jangka menengah dan strategi transformatif untuk mendorong demokrasi sosial, dalam bingkai politik demokratis, demi mencapai keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluas-luasnya oleh mayoritas warga negara.

Baca juga artikel terkait GERAKAN BURUH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Arbi Sumandoyo
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan
DarkLight