Indeks Gerakan Buruh Indonesia

Said Iqbal menyebut kenaikan UMR 6,5%, program MBG, hingga program 3 juta rumah dinilai membantu dan didukung para buruh.

Dalam Kongres IV Partai Buruh di Jakarta, Said Iqbal terpilih secara aklamasi sebagai presiden partai periode 2021-2026.

Buruh Indonesia menolak pengenaan urun biaya BPJS Kesehatan

Pada 1950-an gerakan buruh terpecah oleh ideologi.

Kawasan Bundaran HI secara formal tak termasuk wilayah yang terlarang untuk berkumpulnya massa, tapi kenyataannya wilayah ini harus steril dari titik kumpul massa.

Serikat buruh punya sikap masing-masing jelang Pemilu 2019. Ada yang bakal memutuskan mendukung calon, ada yang sebaliknya.

LBH adalah "rumah" bagi semua orang yang termarjinalkan, di mana serikat-serikat ini adalah sedikit dari klien LBH di dunia perburuhan.

Profesor ilmu politik dari Universitas Oslo, yang mendalami studi Indonesia sejak 1970-an, menyatakan kesempatan politik gerakan buruh terbuang karena mendukung kaum elite parpol, alih-alih membangun aliansi yang otonom.

Kabupaten Bekasi, salah satu kantong massa buruh terbesar di Indonesia, menjadi ajang perebutan suara dalam kontestasi partai politik.

Koneksi elite serikat dan partai politik membuat gerakan buruh mengalami kemunduran. Serikat buruh terjerat politik transaksional.

Pengurus KSPI memobilisasi buruh untuk melakukan gerakan politik di Jakarta. Mereka ikut turun dalam "Aksi Bela Islam" dan mendukung pasangan Anies-Sandiaga.

Menurut Anies, Forum Dewan Pengupahan sangat penting untuk menyelesaikan masalah antara buruh dan pengusaha karena hanya dalam forum itulah semua pihak bisa duduk bersama sehingga tidak terjadi komunikasi yang simpang siur.

Demonstrasi sebagian buruh untuk menuntut pencabutan tax amnesty disinyalir lebih bernuansa politis dibandingkan kesejahteraan. Serikat buruh harus mandiri membawa panji-panji perjuangan sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan kaum buruh bukan kesejahteraan yang disinyalir dinikmati oleh segelintir elit buruh bahkan politisi.

GBI dan TABUR menuding pengadilan bersikap tidak proporsiobal setelah memberikan kesempatan bagi polisi untuk menjadi saksi kasus pembubaran unjuk rasa.