Suara Serikat Buruh Terpecah Jelang Pemilu 2019

tirto.id - Pemilihan umum tingkat daerah tinggal menghitung hari. Semua calon yang ikut berkompetisi menggunakan beragam cara untuk mendapat perhatian publik agar pada akhirnya dipilih di kotak suara.

Bagi para serikat buruh, Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 menjadi ajang menentukan sikap politik mereka, tapi setiap serikat buruh punya sikap yang berbeda-beda. Dua serikat buruh besar yang ada di Indonesia: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) punya sikap yang berlainan.

KSPI memandang perjuangan buruh tidak cukup dilakukan dengan demonstrasi atau advokasi kasus-kasus saja. Maka dari itu mereka menilai wajar-wajar saja kalau serikat buruh mendukung kandidat tertentu di pilkada atau pemilu presiden.

"Kami putuskan dukung atau tidak seseorang ya independen, tentukan sendiri, digagas dari ruang rapat sendiri. Tak ada intimidasi," kata Kepala Divisi Humas dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono, dalam diskusi bertema "Berburu Suara Buruh di Tahun Politik" yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (31/3).

Selama ini KSPI memang kerap memberikan dukungan terbuka terhadap kandidat. Pada pemilu presiden lalu, mereka mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mereka juga sempat mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta—meski kemudian mandatnya ditarik kembali.

Dalam acara yang diselenggarakan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Kahar mengatakan kalau dukungan serikat buruh sifatnya akan selalu politis, dalam arti memang sudah ada perjanjian tertentu via kontrak politik. Setidaknya serikat buruh percaya kalau calon yang diusungnya bakal membuat kebijakan yang berpihak kepada mereka baik ada tanpa kontrak.

"Ada atau tidak kontrak politik, kalau pemimpin tak memihak kaum buruh ya kewajiban kami mengkritisinya," tutur Kahar.

Pendapat Kahar senada dengan Ketua Umum KSPI Said Iqbal. Alumnus program master ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu menganggap serikat buruh tak perlu malu mengumumkan dukungan ke salah satu kandidat.

Lebih jauh dari sekadar memberikan suara dan berkampanye aktif, Said mengatakan buruh juga perlu mengirim perwakilan untuk ikut pemilu. Keberadaan anggota legislatif dari unsur pekerja dipercaya bisa mempermudah perjuangan mereka.

"Kami juga sedang menggagas partai politik dari ormas yang kami bentuk, namanya Rumah Rakyat untuk Indonesia. Kami proyeksikan 2024 bisa hadir," kata Said.

Pada pemilu nanti, KSPI bakal kembali akan mendukung salah satu kandidat. Deklarasi bakal dilakukan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018. Terkait kontrak, Said mengatakan kalau mereka bakal meminta "jatah kursi" menteri, tanpa menyebut kementerian apa yang diinginkan.

"Saya tidak malu mengatakan ini: kami minta jatah menteri. Kami minta dua sampai tiga menteri," katanya.

KASBI Tak Mau Terjebak Politik Praktis

Konfederasi KASBI punya sikap yang berbeda. Organisasi itu tak mau memberi dukungan seperti yang dilakukan KSPI. Sikap demikian diambil karena mereka memandang pemilu tidak ada urusannya dengan kebutuhan masyarakat.

Justru yang terjadi saat ini, kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos, buruh sebatas jadi lumbung suara yang kerap diberikan "janji-janji manis" saban pemilu. "Pemilu hari ini bukan milik rakyat," kata Nining.

Nining mencontohkan, salah satu janji manis politikus adalah mensejahterakan buruh. Ini salah satunya dijanjikan oleh Joko Widodo ketika pemilu lalu. Janji ini dirangkum dalam "Tiga Layak"—kerja layak, upah layak, dan hidup layak.

Menurut Nining, setelah menjadi presiden, Jokowi justru memperburuk kondisi buruh dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan aturan ini formula upah dihitung berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. PP 78/2015 mengabaikan survei harga kebutuhan pokok setiap tahun, padahal survei ini yang biasa dipakai buruh untuk menuntut kenaikan upah.

"Kemudian sampai detik ini jaminan sosial [BPJS Kesehatan] yang katanya gratis, rakyat kalau terlambat tak beri iuran sebulan saja itu sudah di-stop. Itu namanya asuransi, dong," ujar Nining.

Perempuan kelahiran Bengkulu itu mengatakan KASBI akan tetap kritis terhadap pemerintahan hasil pemilu, siapa pun yang bakal terpilih. Ia juga mengatakan meski pesimistis pemilu dapat membawa perubahan, tapi tak akan ada instruksi agar anggotanya tidak mencoblos saat pemilu, atau dengan kata lain golput.

Nining mengatakan KASBI ingin fokus membangun kesadaran kelas pekerja dulu hingga beberapa tahun ke depan. Setelah kesadaran terbentuk, sikap politik yang lebih jelas akan dikeluarkan organisasi itu.

"Kami bangun kesadaran kelas kaum buruh agar tak dijadikan lumbung suara saja. Dalam proses membangun, mengorganisir, kami akan tentukan sikap apakah membangun parpol sendiri atau menentukan sikap politik seperti apa," kata Nining.

Saran Anggota Dewan

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyarankan agar buruh masuk ke dunia politik agar lebih mudah memperjuangkan kepentingannya sekaligus mengetahui bagaimana legislatif bekerja.

Ketua Ranting PDIP sejak 1983 ini mengatakan buruh dapat menjadi legislator dengan membentuk parpol sendiri atau ikut pemilu lewat partai yang sudah ada. "Kita lihat nanti di parlemen gimana. Karena banyak yang dulu aktivis ketika masuk parlemen diam," katanya.

Ribka, yang kontroversial karena menulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI", membenarkan anggapan bahwa pemilu saat ini memang bukan "pemilunya rakyat." Katanya, "yang jadi [legislator] kalau tidak populer ya berduit."

Ia berpendapat lemahnya niat DPR memperjuangkan kepentingan buruh karena banyaknya wakil rakyat yang berasal dari kalangan pengusaha. Mereka bisa jadi anggota parlemen karena memang punya uang.

"Bagaimana mau memperjuangkan [nasib buruh] kalau isinya pengusaha semua. Makanya nanti rebutlah pemilu ini oleh kaum buruh," kata Ribka.

Selain itu, upaya legislator membela buruh juga disebut Ribka kerap terhalang oleh instruksi partai. Mantan Ketua Komisi IX itu mengungkapkan, banyak anggota dewan yang takut bersuara lantang dan bersikap tegas karena terancam diganti.

"Sekarang orang takut di PAW [Pergantian Antar Waktu]. Parpol sekarang kan lebih represif, jadi membuat anggota DPR yang tadinya vokal jadi takut," katanya.