Ketika Para Elite Serikat Buruh Berselingkuh dengan Parpol

Oleh: Arbi Sumandoyo - 8 Mei 2017
Dibaca Normal 4 menit
Koneksi elite serikat dan partai politik membuat gerakan buruh mengalami kemunduran. Serikat buruh terjerat politik transaksional.
tirto.id - Dalam ingatan Ata, pengurus Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bidang Politik, aksi “Geruduk Pabrik” pernah menjadi senjata utama kelas pekerja di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi buat memperjuangkan tuntutan-tuntutan mereka. Ia masih ingat bagaimana puncak metode gerakan buruh itu mampu membangun kekuatan solidaritas sesama pekerja sepanjang 2012 di Bekasi, salah satu situs industri terpenting dan kantong massa buruh terbesar di Indonesia.

Lewat metode "geruduk pabrik", para buruh dari pabrik-pabrik lain menggeruduk satu pabrik yang mengebiri hak sesama kawan buruh mereka. Aksi seperti ini terus dijalankan hingga tuntutan buruh di pabrik itu diakomodasi.

Mereka memobilisasi pekerja melalui jejaring pesan seluler di kawasan industri. Mereka melakukan aksi tersebut hingga berhari-hari hingga proses negosiasi dengan pabrik mencapai kesepakatan. Semula aksi itu untuk menuntut penaikan upah. Ia kemudian meluas untuk melawan jerat sistem pekerja kontrak dan outsourcing,

“Buruh kala itu kompak,” kata Ata.

Aksi itu tidak terjadi secara spontan tetapi direncanakan lewat organisasi dan konsolidasi gerakan. Protes via “geruduk pabrik” tidak berhenti sekadar “hajatan”, dalam istilah mereka kala itu, melainkan diikuti pemogokan oleh para buruh di pabrik bersangkutan. Metode ini menurun intensitasnya setelah para pengusaha menyewa tenaga preman bayaran untuk mengancam pengurus serikat buruh, bahkan dengan mengganggu keselamatan pribadi dan keluarga mereka.

Konteks lain mengapa skema gerakan solidaritas antar-buruh, antar-kawasan, dan antar-kota itu secara perlahan mengalami kemunduran adalah problem internal dalam gerakan buruh.

Beberapa elite serikat buruh main mata dengan para elite partai politik. Gilirannya menghambat gerakan buruh ketika menuntut kesejahteraan.

“Ketika mereka resmi memberi dukungan pada 2014, kami mulai mundur,” ujar Ata.

Serikat pekerja yang dimaksud Ata adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pimpinan Said Iqbal dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) pimpinan Eggi Sudjana. Nama kedua elite serikat ini makin melambung setelah aksi "geruduk pabrik." Mereka ikut mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden 2014.

Arie, mantan Bendahara Garda Metal FSPMI, ingat bagaimana "geruduk pabrik" membuat solid gerakan para buruh di kawasan industri Bekasi. Para buruh, kata Arie, melakukan konsolidasi untuk menyiapkan aksi "geruduk pabrik" demi menolong kawan-kawan mereka dari jerat kesewenang-wenangan para pengusaha. Mereka kompak mendatangi pabrik setelah undangan “hajatan” disebarkan.

Geruduk pabrik berlangsung selama Mei hingga Oktober 2012. Pertama dibuka dengan aksi penghapusam outsourcing PT Hero dan diakhiri secara resmi dengan Deklarasi Harmoni Bekasi pada 8 November 2012. Puncak mobilisasi aksi solidaritas ini terjadi pada 29 September 2012 di PT Patria. Diperkirakan sekitar 10 ribu buruh berkumpul menggalang solidaritas untuk buruh outsourcing di perusahaan tersebut.

“Sekarang rumah juang sudah tidak seperti dulu,” kata Arie.

Main Mata dengan Partai Politik

Segera setelah aksi "geruduk pabrik" itu, nama FSPMI kian melambung. Aksi itu membawa berkah keanggotaan FSPMI yang dipimpin Said Iqbal. Anggota FSPMI terus bertambah di setiap pabrik. Mereka mendirikan serikat pekerja di pabrik masing-masing dan menjadi bagian FSPMI.

Bukan hanya FSPMI. PPMI pimpinan Sudjana juga ikut terkerek di kawasan industri Karawang. Mereka sukses lewat aksi-aksi itu dengan memobilisasi para buruh.

Demi mempercepat pembesaran serikat, PPMI Karawang melakukan koalisi dengan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang sama-sama setuju aksi "geruduk pabrik." Nama Eggi Sudjana makin naik saja, dan membawanya dalam perkawinan politik dengan mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

FSPMI, misalnya, memberikan dukungan pada Prabowo-Hatta setelah rival Jokowi-Kalla itu mau menandatangani kontrak politik berisi sepuluh tuntutan rakyat dan buruh.

Eggi Sudjana dan Ahmad Fuad Anwar, presiden PPMI, mengambil langkah berbeda tetapi tetap mengusung dukungan kepada Prabowo Subianto. Sudjana tidak terang-terangan memakai PPMI, serikat buruh yang dibentuknya pada 1988. Sudjana memakai Amanat Indonesia Raya untuk memberi dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta.

Sudjana juga terlibat dalam tim sukses pasangan dari Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, PKB, Golkar, dan Demokrat itu. Ketika Prabowo kalah dalam Pilpres 2014, Sudjana menjadi salah satu tim kuasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Ia bersama sepuluh pengacara lain, yang tergabung dalam Tim Pembela Merah Putih, datang mewakili gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi.

Kini Eggi Sudjana memang tidak terlihat lagi mendukung Prabowo. Tetapi, dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta, namanya sempat disebut dalam kasus dugaan makar. Ia pernah diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Rachmawati Soekarnoputri.

Sudjana kembali membawa PPMI untuk aksi politiknya dengan kendaraan Partai Pemersatu Bangsa, sebuah partai baru bentukan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang dipersiapkan berlaga pada Pemilu 2019. Sudjana menjadi ketua umum di partai itu.

(Baca: Muslihat Tommy Soeharto menjadi Presiden)

Eggi Sudjana terang-terangan membawa PPMI buat memperjuangkan buruh melalui partai yang diketuainya.

“Apa yang kita makan saat ini, harga pasarnya berdasarkan keputusan politik. Pelayanan kesehatan yang saat ini kita keluhkan merupakan hasil dari kebijakan politik, dan keputusan itu diputuskan oleh mereka yang berkuasa. Untuk memengaruhi kebijakan politik itu, kita harus juga ikut dalam politik, dan kita berpolitik merupakan sebuah keharusan,” kata Sudjana seperti dikutip dari situs web PPMI.

Selain Said Iqbal dan Eggi Sudjana, elite buruh lain yang mendukung secara terbuka dalam Pilpres 2014 adalah Andi Gani Newa Wea. Andi yang dikenal sebagai presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ikut mendukung Jokowi pada Pilpres 2014. Ia secara terbuka memberikan dukungan itu dan membentuk Forum Relawan Jokowi dengan menggerakkan para buruh.

(Baca: Menyebar Timses di BUMN, Mengamankan Jokowi 2 Periode)

Selain menjabat sebagai Presiden KSPSI, Andi adalah kader PDI Perjuangan, partai pengusung Jokowi dan Jusuf Kalla dalam Pilpres lalu. Kini buah dukungan itu dinikmati anak mendiang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea itu. Ia diangkat menjadi Komisaris PT Pembangunan Perumahan pada April tahun lalu.

(Baca: Jelang May Day, Jokowi Resmikan 6.000 Unit Rusun Bagi Buruh)

KSPSI sendiri pecah menjadi dua kepemimpinan. Kubu SPSI yang lain dipegang oleh Yorrys Raweyai, politikus Golkar.

INFOGRAFIK HL Serikat Buruh blok politik buruh

Bersatu Memobilisasi Serikat Buruh

Imbas silang sengkarut dan blok-blok politik antara elite buruh dan elite parpol membawa pula organisasi serikat buruh terdorong membentuk koalisi pragmatis. Tujuannya, mendorong parpol yang mereka dukung dapat mengakomodasi tuntutan buruh.

Langkah itu ditunjukkan pada 2015 ketika sejumlah organisasi serikat buruh, yang afiliasi politiknya memiliki perbedaan dan persaingan, membentuk Gerakan Buruh Indonesia (GBI). Blok koalisi ini terdiri KSPI, KSBSI, KSPSI pimpinan Andi Gani, KPBI, KASBI, FSPASI, SBSI 1992, Gaspermindo, GOBSI, dan GSBI.

Koalisi itu, demikian klaim mereka, demi mengusung penghapusan PP 78 tentang pengupahan. PP 78 adalah aturan baru di bawah Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan diteken oleh Presiden Jokowi pada 23 Oktober 2015. Aturan ini menguraikan formulasi upah buruh yang mengabaikan standar kebutuhan hidup layak, dengan mengabaikan peran serikat menyurvei kebutuhan hidup layak serta dialog tripartit dalam penentuan upah. Para buruh menggelar demo di depan Istana Negara pada Oktober tahun itu buat menentang rezim upah murah.

Di bulan itu koalisi GBI sering melontarkan ancaman mogok nasional. Namun, hingga saat ini, pemogokan itu tak pernah terlaksana. Apa yang disebut "aksi mogok nasional" terakhir terjadi pada 2011 dan 2012.

Sarinah dari Serikat Buruh Demokratik berpendapat bahwa keterlibatan para elite serikat buruh dengan partai politik membuat gerakan buruh makin mundur. Ditambah serikat buruh kini minim mengadvokasi permasalahan anggotanya di tingkat pabrik.

“Gerakan buruh secara umum mengalami kemunduran, bukan semata-mata karena (Deklarasi) Harmoni (Bekasi), lebih jauh lagi, sebagai akibat dari dialektika faktor internal gerakan buruh dengan faktor eksternalnya. Terdapat kegagalan internal serikat buruh dalam mengatasi serangan balik yang dilancarkan oleh pengusaha,” kata Sarinah.

Olle Tornquist, pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Norwegia, berpendapat hal sama. Ia melihat upaya membuat blok politik dengan mendukung partai politik justru membuat gerakan buruh di Indonesia terjebak dalam politik transaksional. Imbasnya, serikat pekerja menjauhi tujuan mereka, yakni menyejahterakan anggotanya.

“Banyak serikat terlibat dalam gerakan populis jangka pendek dari politik transaksional kaum elite lawas. Mereka bahkan kehilangan strategi jangka menengah dalam haluan dan pendirian mencapai politik demokratis yang transformatif. Dari perspektif orang luar, beberapa dari serikat ini nyaris serupa seperti kelompok-kelompok yang menyokong politik nasionalis sayap kanan di Eropa dan Amerika Serikat," ujar Tornquist.

Baca juga artikel terkait GERAKAN BURUH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Arbi Sumandoyo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Arbi Sumandoyo
Penulis: Arbi Sumandoyo
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan