tirto.id - Infrastruktur adalah sektor yang strategis untuk “dijual” dalam kampanye pemilihan presiden. Jalan yang mulus, jembatan yang megah, infrastruktur yang nyaman, tentunya menjadi modal besar agar bisa memenangkan pemilihan presiden mendatang. Presiden Joko Widodo sudah pasti memahami ini.
Dalam lima tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memang sudah menargetkan sejumlah proyek infrastruktur yang cukup ambisius, mulai dari tol laut, Trans Jawa, Trans Sumatera, Kawasan Ekonomi, dan banyak lagi proyek pembangunan yang menelan dana tidak sedikit. Untuk memuluskan rencana besarnya itu, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mematok 225 proyek infrastruktur.
Tak cukup dengan mengeluarkan Perpres, Presiden Jokowi juga menempatkan para pendukungnya di sejumlah BUMN strategis yang akan mendukung proyek infrastruktur ini. Para relawan tim sukses Jokowi saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dipasang menjadi komisaris di BUMN-BUMN bidang konstruksi.
“Benar itu (amankan Pilpres 2019). Karena problem pembangunan kita secara nasional itu infrastruktur,” kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum DPP Projo (Pro Jokowi), salah satu sayap relawan pendukung Jokowi kepada tirto.id, pada Rabu (14/9/2016).
Menurut Budi, minimnya infrastruktur bisa menyebabkan ekonomi tidak berjalan. Harga berbagai barang menjadi lebih mahal. Belum lagi munculnya disparitas harga antarwilayah. Apalagi sejak awal saat kampanye, salah satu poin dalam program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla adalah pembangunan infrastruktur.
Terlepas dari pentingnya pembangunan berbagai infrastruktur, hal yang harus dicermati tak lain target penyelesaian berbagai proyek strategis nasional yang sudah harus tuntas pada tahun 2019, saat Pilpres digelar.
Jika melihat 225 proyek yang dipatok sebagai “Proyek Strategis Nasional”, sebanyak 155 proyek (68,88 persen) sudah harus tuntas sebelum atau pada tahun 2019. Sebanyak 118 proyek (52,44 persen) wajib tuntas sebelum atau pada tahun 2018. Dan bahkan, 50 proyek (22,22 persen) bakal digenjot tuntas pada tahun 2018.
Sementara jika melihat bentuk fisik “Proyek Strategis Nasional”, pembangunan bendungan atau waduk paling dominan yakni 60 proyek (26,67 persen). Setelah itu jalan tol 47 proyek (20,89 persen) dan selanjutnya Kawasan Ekonomi Khusus 24 proyek (10,67 persen).
Tim Sukses Jadi Komisaris
Guna mengamankan sukses pembangunan Proyek Strategis Nasional itulah, para relawan tim sukses Jokowi di Pilpres 2014 dimasukkan ke jajaran komisaris di berbagai BUMN bidang konstruksi dan berbagai BUMN pendukung.
Berdasarkan penulusuran tirto.id, sejumlah nama yang dulu merupakan relawan Tim Sukses Jokowi-JK telah duduk di kursi komisaris. Sebut saja di PT Adhi Karya (Persero) Tbk, telah duduk Muhammad Fadjroel Rachman sebagai komisaris utama dan Hiranimus Hilapok yang dulu aktif di Rumah Transisi Jokowi-JK.
Sementara di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, muncul Nurrachman yang dulu aktif di Posko Cemara 19, yang merupakan posko pemenangan Jokowi for President (JKW4P). Kemudian di PT Waskita Karya (Persero) Tbk, ada Victor S Sirait yang anggota Tim Transisi Jokowi-JK. Sedangkan di PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, ada Andi Gani Nena Wea dari Forum Relawan Jokowi.
Tak hanya itu, di beberapa BUMN yang bergerak di bidang perkapalan, logistik, atau industri pengolahan yang mendukung konstruksi dan infrastruktur, juga muncul nama-nama mantan tim sukses.
Sebut saja di PT Krakatau Steel (Persero) TBK, tercantum Roy E Maningkas dari Tim Transisi Jokowi-JK dan Hilmar Farid dari Seknas Jokowi. Kemudian di PT Rekayasa Industri muncul Rahmat Hidayat Pulungan.
Sementara di PT Jasa Marga (Persero) Tbk ada Refly Harun yang menjadi Tim Sukses Jokowi-JK. PT PAL Indonesia (Persero) ada Yoska Oktaviano dari Tim Transisi Jokowi-JK. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ada Sony Subrata, sedangkan PT Semen Baturaja (Persero) TBK muncul Kiki Rizki Yoctavian dari Pospera (Posko Perjuangan Rakyat).
Keberadaan para relawan tim sukses di berbagai BUMN ini, menurut sumber tirto.id, selalu dalam koordinasi satu pintu ke istana. Orang kepercayaan Presiden Jokowi yang memantau para komisaris ini tak lain Anggit Nugroho, mantan Pemimpin Redaksi Harian Joglo Semar Solo. Anggit telah menjadi kepercayaan Jokowi sejak masih menjabat walikota.
Forum Bagimu Negeri
Keberadaan bekas tim sukses sebagai komisaris BUMN memang ditujukan untuk mengamankan pembangunan infrastruktur yang dikejar Presiden Jokowi. Nurrachman, Komisaris Independen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang dulu anggota Rumah Transisi, meyakini bahwa penugasan dirinya dan para relawan lainnya di jajaran komisaris akan membantu mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi itu.
“Kita paham betul yang diinginkan Presiden. Jadi ambil posisi, membantu sesuai latar belakang dan kompetensi,” katanya kepada tirto.id, di Hotel Darmawangsa, Jakarta, pada Kamis malam (9/9/2016).
Masih menurut Nick, panggilan akrab Nurrachman, dirinya menjadi komisaris melalui prosedur resmi dengan mengajukan Curriculum Vitae (CV) ke Kementerian BUMN. Termasuk melalui berbagai proses yang disyaratkan.
“Para relawan yang tempo hari bergabung dengan 30 simpul-simpul relawan, saya lihat orang-orangnya profesional. Ada profesional dari akuntansi, struktur konstruksi, bisnis dan sebagainya. Saya melihat teman-teman sudah ditempatkan satu demi satu di posisi yang tepat. Sebab mereka meng-apply CV,” kata Nick yang sebelumnya seorang pengusaha di bidang konstruksi ini.
Untuk kepentingan koordinasi dan konsolidasi di antara para komisaris, dibentuklah sebuah wadah. “Kita ada forum namanya Forum Bagimu Negeri. Itu teman-teman yang sudah menjadi komisaris. Tapi masih belum efektif, karena masih ada yang belum ditugaskan. Tapi yang pasti ini akan jalan konsolidasi,” kata Budi Arie Setiadi.
Keberadaan para relawan di komisaris BUMN, menurut Dani Setiawan, pakar ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), memang bertujuan mengawal Nawacita Presiden agar implementasinya benar-benar dijalankan. Terutama untuk mencapai target sejumlah pembangunan infrastuktur di Indonesia.
“Ini menjadi pertimbangan politik Presiden. Selain itu ada juga aspek profesionalitas dan kompetensi dalam penunjukkan komisaris di BUMN,” kata Dani kepada tirto.id, pada Selasa (13/9/2016).
Terlepas bahwa secara umum penunjukan komisaris BUMN belum ada jaminan melalui suatu prosedur yang berjalan akuntabel dan transparan, masih menurut Deni, para komisaris sejatinya mengemban tugas dan amanat yang berat.
“Bagaimana menjadikan BUMN tersebut melaksanakan amanat untuk memenuhi target Nawacita. Sekaligus menjadikan BUMN yang sehat, benar-benar melaksanakan amanat konstitusi dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Apakah para wakil dari Presiden Jokowi sudah melaksanakan amanat itu?
Penulis: Kukuh Bhimo Nugroho
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
