kukuhbhimo

Para pendemo dalam Aksi Bela Islam II berasal dari berbagai ormas Islam baru yang mayoritas lahir setelah Orde Baru tumbang.

Sejak 2015, Dahlan Iskan diperiksa dalam empat kasus dugaan korupsi: pengadaan mobil listrik, pembangunan gardu listrik, pencetakan sawah fiktif, dan jual-beli aset perusahaan daerah.

Dahlan Iskan menyerang kejaksaan melalui eksepsi. Mantan menteri BUMN itu bahkan mengaku mendengar informasi bagaimana para jaksa dikerahkan buat menjeratnya.

Kisah ringkas seorang wartawan yang merangkak dari bawah menjadi pengusaha media, menjabat menteri, meraih dukungan jadi presiden, tapi di sisa masa tuanya justru tersandung kasus dugaan korupsi.

Bagaimana proses jual-beli aset sebuah perusahaan daerah melibatkan Dahlan Iskan hingga dia dituduh merugikan negara sebelas miliar?

Jupriyadi menjadi anggota majelis hakim kasus penistaan agama dengan tersangka Ahok. Pernah memecahkan rekor vonis pidana terberat, juga memvonis mantan menteri dan wali kota.

Kejaksaan Agung dinilai tidak menjalankan proses hukum yang fair dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama. Terhitung hanya tiga hari setelah menerima berkas penyidikan dari polisi, pihak kejaksaan menyatakan penyidikan polisi sudah P-21 dan kemudian melanjutkannya ke pengadilan. Padahal berkas Ahok mencapai 826 halaman.

Desmond J. Mahesa menganggap penangkapan tersangka makar lebih baik dibanding saat ia diculik Soeharto. Namun, jika tak bisa membuktikan tuduhan, pemerintah berarti asal-asalan, lemah, takut dan nakut-nakutin.

"Kalau saya terburu-buru dan punya ambisi kekuasaan dan ambisi politik, kalau GNPF punya ambisi itu, mungkin saat ini bisa kita Mesir-kan Indonesia," kata Bachtiar Natsir

Kapolri Tito Karnavian bertemu banyak kelompok dan tokoh untuk meredam Aksi 2 Desember. Puncaknya saat bertemu tokoh-tokoh GNPF MUI di kantor MUI.

Setya Novanto dan pendukungnya di DPP Partai Golkar bermanuver mendongkel Ade Komarudin dari posisi Ketua DPR. Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie tak sepakat. Ade Komarudin bahkan harus menemui Megawati agar posisinya tetap aman. Apa sebenarnya yang terjadi di Golkar?

Berbekal argumen memperbaiki citra partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto berniat merebut kembali jabatannya sebagai Ketua DPR dari tangan Ade Komarudin. Pada Jumat (25/11/2016), Setya Novanto telah menghimpun dukungan seluruh DPD I Partai Golkar. Benarkan ia sudah mendapatkan dukungan penuh dari Golkar?

Setya Novanto beberapa kali tersangkut dalam pelbagai kasus korupsi di negeri ini. Namun, ia selalu lolos dari jerat hukum. Karier politiknya bahkan tetap sukses meski pernah menyandang status sebagai tersangka.

Dunia maya bukan lagi hal yang patut disepelekan.  Tiga pasang kandidat peserta Pilkada DKI Jakarta mempersiapkan tim khusus untuk bertarung di media sosial. Mereka juga menyebar pasukan maya untuk menguasai jagat dunia maya.

Teror bom molotov terjadi di Gereja Oikumene Samarinda dan Vihara Budi Dharma Singkawang hanya dalam rentang 15,5 jam. Pelaku bom Samarinda ternyata mantan narapidana (napi) terorisme. Mereka kembali leluasa melakukan aksinya karena tak pernah ada pengawasan lagi setelah para napi terorisme itu bebas dari jeruji besi.

Turunnya rezim Orde Baru menjadi anugerah bagi organisasi-organisasi Islam. Di era Soeharto, mereka begitu dikekang dan dibungkam.

Sekitar 200 ribu massa umat Islam bakal mengikuti aksi demonstrasi 4 November ini. Mereka menuntut agar kepolisian mempercepat proses hukum terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama. Presiden Jokowi terpaksa bermanuver demi mencegah anarkis.

Jaksa Agung pernah mengajukan anggaran Rp63,6 miliar ke Komisi III DPR untuk operasional keterlibatan jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Padahal jika memanfaatkan BPK atau BPKP, tidak perlu ada lagi pengeluaran negara.

Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.

Hari ini, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Dari sisi politik, posisi pemerintah semakin kokoh karena dukungan kuat dari parlemen karena gemuknya koalisi pendukung. Namun, pemerintahan justru sempat terganggu karena naik turunnya hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.