Kukuh Bhimo Nugroho

Berbekal argumen memperbaiki citra partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto berniat merebut kembali jabatannya sebagai Ketua DPR dari tangan Ade Komarudin. Pada Jumat (25/11/2016), Setya Novanto telah menghimpun dukungan seluruh DPD I Partai Golkar. Benarkan ia sudah mendapatkan dukungan penuh dari Golkar?

Setya Novanto beberapa kali tersangkut dalam pelbagai kasus korupsi di negeri ini. Namun, ia selalu lolos dari jerat hukum. Karier politiknya bahkan tetap sukses meski pernah menyandang status sebagai tersangka.

Setya Novanto dan pendukungnya di DPP Partai Golkar bermanuver mendongkel Ade Komarudin dari posisi Ketua DPR. Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie tak sepakat. Ade Komarudin bahkan harus menemui Megawati agar posisinya tetap aman. Apa sebenarnya yang terjadi di Golkar?

Dunia maya bukan lagi hal yang patut disepelekan.  Tiga pasang kandidat peserta Pilkada DKI Jakarta mempersiapkan tim khusus untuk bertarung di media sosial. Mereka juga menyebar pasukan maya untuk menguasai jagat dunia maya.

Teror bom molotov terjadi di Gereja Oikumene Samarinda dan Vihara Budi Dharma Singkawang hanya dalam rentang 15,5 jam. Pelaku bom Samarinda ternyata mantan narapidana (napi) terorisme. Mereka kembali leluasa melakukan aksinya karena tak pernah ada pengawasan lagi setelah para napi terorisme itu bebas dari jeruji besi.

Turunnya rezim Orde Baru menjadi anugerah bagi organisasi-organisasi Islam. Di era Soeharto, mereka begitu dikekang dan dibungkam.

Sekitar 200 ribu massa umat Islam bakal mengikuti aksi demonstrasi 4 November ini. Mereka menuntut agar kepolisian mempercepat proses hukum terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama. Presiden Jokowi terpaksa bermanuver demi mencegah anarkis.

Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.

Jaksa Agung pernah mengajukan anggaran Rp63,6 miliar ke Komisi III DPR untuk operasional keterlibatan jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Padahal jika memanfaatkan BPK atau BPKP, tidak perlu ada lagi pengeluaran negara.

Hari ini, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Dari sisi politik, posisi pemerintah semakin kokoh karena dukungan kuat dari parlemen karena gemuknya koalisi pendukung. Namun, pemerintahan justru sempat terganggu karena naik turunnya hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.