kukuhbhimo

Sebagai pecinta keindahan, Presiden Soekarno menjejali istana dengan berbagai karya seni untuk menunjukkan citra diri sebagai bangsa yang agung. Tercatat sebanyak 2000-an lukisan menjadi koleksi negara di masa Soekarno. Sayangnya, banyak lukisan koleksi negara itu yang kini hanya teronggok di gudang.

Koordinator KontraS dilaporkan oleh Polisi, TNI dan BNN ke Bareskrim Mabes Polri. Niatan mengungkap pengakuan seorang terpidana mati terkait kebobrokan oknum aparat, justru jadi bumerang. UU ITE yang seharusnya melindungi publik jadi senjata “pemberangus” publik.

Pembatalan 1.765 peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) telah menghanguskan anggaran Rp353 miliar. Presiden Jokowi harus segera menata sistem regulasi di negeri ini. Agar tak ada lagi dana terbuang sia-sia.

Syahrini memilih helikopter untuk balik ke Jakarta pasca berlebaran di Sukabumi. Banyak selebriti yang berpenampilan glamor demi menjaga citra diri. Hidup jangan penuh gaya. Berbahaya.

Basuki Tjahaja Purnama memutuskan meninggalkan jalur independen dan beralih ke jalur partai politik untuk melaju ke kursi DKI-1. Keputusan itu justru diambil setelah sejuta fotokopi KTP dukungan berhasil dikumpulkan relawan Teman Ahok.

Bermodalkan 1 juta KTP, posisi Ahok makin kuat. Ia pun dipinang banyak parpol. Belakangan, Ahok menerima pinangan parpol untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Ia tidak lagi menggunakan jalur independen.

Brigjen TNI (Purn) Slamet Singgih membuat buku memoar yang mengisahkan berbagai pengalamannya selama bertugas di dunia intelijen hingga menjadi staf ahli Menteri ESDM. Slamet tak segan bercerita tentang kedekatannya dengan Aguan, bos Agung Sedayu Group, dan Tomy Winata. Termasuk memaparkan bagaimana beberapa pengusaha meminta bantuannya demi melancarkan bisnis mereka.

Keberadaan para jenderal purnawirawan dalam posisi elite sebuah entitas bisnis sudah muncul sejak era 1960-an. Ada permintaan, ada penawaran. Entitas bisnis membutuhkan kehadiran pak jenderal. Sementara pak jenderal juga diuntungkan karena bayarannya yang cukup menggiurkan.

Presiden Jokowi mengizinkan dipergunakannya wilayah udara selatan Pulau Jawa sebagai jalur penerbangan komersial. Meski akan mengusik jalur militer, tetapi banyak keuntungan yang akan dirasakan pemerintah, pemilik maskapai, dan para calon penumpang.

Korea Selatan sukses menyambut kedatangan masa puncak bonus demografi di negerinya. Sejak 30 tahun silam, mereka mengirim para pemudanya untuk belajar di negara-negara maju. Kini, mereka menikmati hasil dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia dan bahkan dunia.

Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi yang hanya sekali terjadi dalam perjalanan sebuah bangsa. Pada masa itu, jumlah penduduk usia produktif mencapai 70 persen. Bisakah pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang andal atau menciptakan lapangan kerja? Jika tidak, bonus itu akan menjadi malapetaka bagi negara.

Ada banyak syarat agar Indonesia berhasil mendapatkan keuntungan dari bonus demografi. Investasi pendidikan adalah salah satunya. Tanpa itu semua, bonus demografi akan menunculkan banyak masalah.

Indonesia dirayu untuk bergabung dengan dua blok perdagangan besar yang diinisiasi Amerika Serikat dan Cina. Indonesia belum membuat keputusan. Presiden Jokowi harus pintar membaca peta geopolitik dunia.

Konflik Laut Cina Selatan sempat membuat hubungan Indonesia – Cina memanas. Itu dari sisi hukum dan politik. Namun, jika ditelusuri dari sisi ekonomi, hubungan Indonesia sungguh mesra, terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Proyek-proyek investasi Cina melesat hingga 100 persen dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi.

Sudah lebih dari 10 tahun Ibu Guru Nurlaila (57) terlunta-lunta. Upayanya memperjuangkan SMP 56 tidak berubah manis. Ia terpaksa berurusan dengan pengadilan, tidak bisa lagi mengajar, dan gajinya tak kunjung diberikan. Kini, ia harus hidup dalam kesengsaraan karena kegigihannya.

Republik Indonesia (RI) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Cina menjalin hubungan diplomatik sudah 66 tahun. Kedua negara mulai melakukan hubungan diplomatik sejak 13 April 1950.

Terlunta-luntanya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi sebuah simbol bagaimana negara memperlakukan pekerja kelas bawah. Bertahun-tahun mereka bekerja tanpa perlindungan hukum. Anggota Dewan yang seharusnya mewakili rakyat juga tak tergerak untuk membahasnya.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) sudah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para pembantu di rumah orang Belanda biasanya mempekerjakan satu keluarga pribumi. Kini, sebutan "pekerja" dinilai lebih tepat dibanding "pembantu".

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak juga dibahas oleh anggota DPR. Sudah 12 tahun RUU itu tak tersentuh oleh para wakil rakyat. Publik juga sepertinya adem ayem. Padahal, kaum kecil seperti PRT sangat membutuhkan payung hukum ini.

Menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negeri ini masih berisiko. Setiap tahun, kasus penganiayaan terhadap PRT jumlahnya ratusan. Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) terkatung-katung di DPR sejak tahun 2004. Padahal justru bertujuan melindungi PRT dan juga majikan.