"Bonus Demografi Berpotensi Memunculkan Konflik Sosial"

tirto.id - Sebentar lagi Indonesia memasuki tahun-tahun penting datangnya puncak bonus demografi, yakni antara tahun 2020 hingga 2030. Disebut sebagai "bonus" karena 70 persen penduduk berada di usia produktif. Sri Moertiningsih Adioetomo, guru besar Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia, mewanti-wanti pemerintah agar segera menata enam elemen jika ingin menikmati bonus demografi.

“Jadi sampai sekarang, pemerintah baru pada tingkat sadar akan pentingnya bonus demografi,” kata Profesor Tuning, sapaan akrabnya, saat diwawancarai tirto.id, di kantor Lembaga Demografi UI, pada Senin (27/6/2016). Apa saja bahaya yang siap menghadang jika tak siap menghadapi bonus demografi? Berikut wawancaranya.

Bisa anda jelaskan tentang Bonus Demografi?

Perubahan struktur umur penduduk yang menyebabkan menurunnya angka beban ketergantungan. Bonus demografi merupakan suatu fenomena, di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan. Sebab jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sementara proporsi usia muda semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

Penduduk yang produktif itu berusia 15 tahun hingga 64 tahun. Sementara penduduk tak produktif berusia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Pada tahun 1971, jumlah ketergantungan masih sangat tinggi, yaitu 86 orang tak produktif ditanggung 100 pekerja. Sementara pada tahun 2000, jumlah ketergantungan sudah mulai menurun yaitu 54 ditanggung 100 pekerja.

Apa salah satu penyebab bonus demografi?

Kalau di Indonesia, disebabkan program keluarga berencana (KB) yang mampu mengubah pola pikir orang tua untuk membangun keluarga kecil dengan dua anak. Ini yang menyebabkan angka kelahiran menurun. Dengan jumlah keluarga kecil, maka kualitas anak-anaknya akan lebih tinggi. Oleh karena itu, program KB jangan dianggap sebagai biaya, tapi justru investasi untuk sumber daya manusia.

Apa benar Bonus Demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa?

Iya, bonus demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Nantinya di Indonesia, begitu melewati tahun 2030, mereka yang usia produktif bakal masuk ke usia non produktif. Sehingga tidak akan terjadi lagi bonus demografi.

Apa keuntungan sebuah negara yang mendapat bonus demografi?

Kita berpotensi menaikkan produk domestik bruto (PDB). Memiliki jumlah penduduk usia produktif lebih banyak, lalu mereka mempunyai kesempatan kerja dan produktif, tentu bisa memicu pertumbuhan ekonomi.

Apa risiko bagi negara yang tidak siap menghadapi bonus demografi?

Kalau pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, maka banyak pengangguran. Berpotensi meletupnya konflik sosial. Sementara di Indonesia, saat ini orang muda begitu banyak, tapi para pekerja rata-rata lulusan sekolah dasar. Karena itu kita mengingatkan para stakeholder untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia sejak dini, sehingga ketika pada tahun 2020, kualitas anak Indonesia sudah bagus. Minimal lulusan SMA-lah.

Melihat kondisi sekarang, apakah pemerintah siap menyambut puncak bonus demografi?

Sekarang (pemerintah) baru sadar. Kesadaran itu karena ada yang mau mengingatkan. Salah satunya pidato saya tentang bonus demografi saat pengukuhan profesor.

Artinya selama ini belum ada kepedulian?

Kebanyakan orang malas membahas analisa demografi karena tidak ada duitnya. Tapi begitu saya buatkan (bonus demografi) dalam pengukuhan sebagai guru besar ilmu kependudukan, Kementerian Pendidikan baru terbirit-birit. Ternyata bonus demografi ada di depan mata dan kita nggak siap. Jadi sampai sekarang, pemerintah baru pada tingkat sadar akan pentingnya bonus demografi.

Benarkah pemerintah baru sadar akan potensi bonus demografi?

Lho, memang tahun 2007 sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk 2005-2025. Akan tetapi hanya menyebutkan satu paragraf soal demografi. Kemudian era pemerintahan Jokowi, baru memasukkan bonus demografi ke dalam RPJMN 2015-2019 dan sudah diterjemahkan kerangka pelaksanaannya. Acuannya sudah ada di Bappenas.

Apa syarat agar sebuah negara berhasil menghadapi bonus demografi?

Pemerintah dinilai berhasil menghadapi bonus demografi jika memenuhi enam elemen. Pertama, mencermati perubahan struktur penduduk. Kedua, menjaga kesehatan ibu dan anak, sejak ibu mengandung hingga anak berusia sekitar dua tahun. Ketiga, investasi di bidang pendidikan dengan keahlian dan kompetensi guna meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Selanjutnya, keempat, kebijakan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Kelima, good governance serta prosedur investasi yang sederhana. Dan terakhir, pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan dengan jumlah produksi yang lebih besar daripada tingkat konsumsi. .

Jadi ibarat sebuah mesin, enam elemen ini harus besinergi secara bersama-sama. Seperti roda yang saling berhubungan, harus bergerak secara bersama. Jika salah satu roda macet, maka yang lain juga macet. Itu konsepnya menghadapi bonus demografi.

Negara mana yang sukses memanfaatkan bonus demografi?

Korea Selatan yang sudah sadar sejak tahun 1950. Buktinya, mereka mengirim anak mudanya ke AS untuk belajar dan kemudian balik ke negaranya. Dengan kesadaran seperti itu, mereka memetik hasilnya sekarang. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Dulu juga banyak pemuda yang disekolahkan ke luar negeri, tak balik ke sini.

Kalau contoh negara yang gagal menghadapi bonus demografi?

Ya kita (Indonesia) ini. Kalau banyak orang seusia anda enggak produktif, ya kita gagal. Itu tantangannya. Teman-teman saya suka ngeledek, itu 'jendela peluang' (window opportunity) atau 'jendela bencana'.

Ada enggak contoh negara yang gagal?

Belum ada yang berani ngomong.

Prediksi Anda, apakah Indonesia berhasil memanfaatkan puncak bonus demografi?

Empat tahun tidak lama, kita harus hati-hati. Pemerataan pendidikan penting, kesehatan penting, dan sebagainya. Memang, bonus demografi belum tentu berhasil pada tahun 2020. Tetapi kalau pemerintah sunguh-sungguh, masih ada peluang.

Saran Anda terhadap pemerintah Jokowi dalam menghadapi puncak bonus demografi?

Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan harus disebarluaskan, dimonitor dan dievaluasi, agar benar-benar tepat sasaran. Hal itu berguna untuk cita-cita meningkatkan sumber daya manusia. Jangan lupa mencetak lapangan kerja. Tanpa itu, sama juga bohong.