Manuver Politik di Balik Aksi Demo 4 November

tirto.id - Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama tentang Al Maidah ayat 51 terus memicu kontroversi berkepanjangan. Kabar semakin panas pada akhir pekan lalu, terutama berkaitan dengan adanya demo akbar pada 4 November untuk menuntut proses hukum terhadap Ahok dipercepat. Beragam kabar muncul di masyarakat dan memicu kekhawatiran akan pecahnya demo yang bisa berubah menjadi aksi anarkis.

Apalagi ada kabar pengerahan massa dalam jumlah besar --diperkirakan dua ratus ribu orang-- di depan Istana Negara, yang juga akan dihadiri beberapa tokoh nasional. Ini merupakan aksi lanjutan setelah demo serupa bertahun “Aksi Bela Islam Jilid I” pada Jumat (14/10/2016).

Sinyal bahwa demo 4 November bakal melibatkan ratusan ribu orang, sebetulnya sudah terbaca saat 32 ulama dari berbagai ormas Islam mendatangi Gedung DPR pada Jumat (28/10/2016). Saat itu, para ulama yang dipimpin Habib Rizieq Shihab, Ketua FPI, menemui pimpinan DPR guna mengutarakan maksud demo 4 November.

Dua pimpinan DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah menemui mereka. Keduanya kemudian menyatakan bakal ikut demo 4 November dengan alasan sebagai wakil rakyat punya kewajiban menyalurkan aspirasi. “Insya Allah kami menghadiri demonstrasi itu,” kata Fadli.

Pada pertemuan itu, para ulama mengutarakan keluhan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut para ulama, Ahok telah dilaporkan ke polisi, namun proses penanganannya dinilai lamban.

Bachtiar Nasir, Ketua Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang merupakan inisiator demo 4 November mengatakan, aksi massa memang bermuara dari pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51. “Ya semua berangkat dari kegelisahan yang sama,” ujar Bachtiar Nasir kepada tirto.id, Selasa (1/11/2016).

Berangkat dari kegelisahan itulah, beberapa ulama bertemu dan kemudian tercetus aksi demo 4 November. Mereka adalah Habib Rizieq, KH Zaitun Rasmin, Ustaz Arifin Ilham, AA Gym, KH Muhammad Al Khattab, serta Habib Ali Kwitang. “Ini semua awalnya tidak kami inginkan,” ujarnya.

Masih menurut Bachtiar, dana untuk mendukung demo 4 November jumlahnya mencapai Rp100 miliar. “Jadi alhamdulillah, kami disubsidi lebih dari Rp100 miliar. Yang mensubsidi rakyat Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Kepentingan Politik

Kondisi ini tentu saja membuat Presiden Joko Widodo tidak nyaman. Apalagi kemudian muncul kabar aksi demo juga ditunggangi kepentingan politik. Ia pun tak sungkan mengunjungi rivalnya semasa pilpres, Prabowo Subianto.

Senin (31/10/2016), Presiden Jokowi kemudian mengunjungi Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor. Dia didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Waktu menunjukkan sekitar pukul sebelas, ketika Jokowi dengan kawalan Pasukan Pengamanan Presiden bergegas bertolak menuju kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut. Tiba di kediaman Prabowo, tabuhan drum marching band mengiringi langkah Jokowi masuk menuju rumah jenderal purnawirawan berbintang tiga ini. Seperti biasa, wajak Jokowi tetap tenang Basa-basi sejenak, Jokowi dan Prabowo langsung melakukan pertemuan tertutup.

Sayangnya, suami Iriana itu tak mau mengamini pertanyaan wartawan mengenai pertemuannya dengan Prabowo terkait demo 4 November. “Enggak,” kata Jokowi. Dengan gaya khasnya, Presiden hanya bilang bahwa pertemuan merupakan lawatan biasa. “Ya makan siang dan saya diberi hadiah topi oleh Pak Prabowo,” ujarnya diplomatis.

Penjelasan lebih panjang disampaikan Prabowo. Saat turun dari punggung Principle, kuda kesayangannya, Prabowo memberi sinyal bahwa pertemuan memang terkait dengan kondisi paling mutakhir. "Kadang-kadang Gerindra keras karena kita tanggung jawab ke konstituen kita. Tapi kita punya kepentingan yang sama, NKRI. Kita ingin menjaga," kata Prabowo.

Sehari setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menyatakan, tudingan demo 4 November didanai oleh pihak tertentu atau partai politik merupakan fitnah.

"Ini menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran," kata SBY di Puri Cikeas, Rabu (2/11/2016). Aksi demo 4 November murni merupakan penyampaian aspirasi masyarakat.

SBY mengaku bahwa kabar soal pendanaan oleh pihak tertentu atau parpol tadi berasal dari kalangan intelijen. “Mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar,” katanya.

Sementara Prabowo setelah bertemu Jokowi, keesokan harinya, segera mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Salah satu poin pertemuan juga membahas demo 4 November.

“Tentunya kita juga bicarakan. Dan kita juga sependapat, kita ingin suasana negara, suasana Ibukota, dalam keadaan yang baik, sejuk dan damai. Kita berharap semua pihak taat terhadap hukum dan semua berjalan dengan damai,” ujar Prabowo sembari berkilah bahwa kedatangannya ke PKS sebagai kunjungan rutin seminggu sekali.

Jokowi, Prabowo, maupun SBY merupakan "tokoh besar" di balik tiga pasangan kontestan peserta Pilkada DKI Jakarta. Jokowi di belakang pasangan Ahok-Djarot Syaiful Hidayat yang didukung PDI Perjuangan, Prabowo di belakang Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang didukung Gerindra, serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang didukung SBY.

Itulah sebabnya banyak pihak yang kemudian mengkaitkan aksi demo besar-besaran 4 November dengan beragam manuver politik terkait Pilkada DKI Jakarta. Muncul tudingan aksi demo besar-besaran adalah untuk menggulingkan Ahok sebagai Petahana, yang selama ini disebut-sebut memiliki elektabilitas terbesar.

Tak Ada Kaitan dengan Pilkada DKI

Namun, pemikiran dan analisa konspiratif yang mengaitkan demo 4 November dengan Pilkada ini ditepis oleh Munarman, juru bicara GNPF MUI yang juga juru bicara Front Pembela Islam (FPI). Menurut Munarman, Presiden Jokowi justru gagal memahami persoalan ketika mendatangi Prabowo.

“Presiden menganggap dengan bertemu Prabowo bisa meredam aktivitas umat Islam. Saya tegaskan, aksi ini tidak ada kaitannya dengan Prabowo. Aksi ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada (DKI Jakarta), di mana Prabowo pendukung rivalnya dari partai Presiden (PDI Perjuangan),” kata Munarman kepada tirto.id, pada Selasa (1/11/2016).

Munarman juga mengaku mendapat informasi bahwa ada keterlibatan Cikeas untuk memenangkan pasangan Agus-Sylvi di Pilkada. “Presiden sepertinya mendapat masukan yang salah, bahwa penyebab kekisruhan adalah pihak Cikeas (SBY). Sehingga Presiden dalam hal ini mencoba merangkul Pak Prabowo untuk diadu domba dengan Pak SBY. Berbahaya sekali saya kira permainan Presiden ini,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Aa Gym, ulama yang akan ikut berdemo. Dalam sebuah forum kajian, Aa Gym menyatakan bahwa aksi yang dilakukannya benar-benar digerakkan oleh hati nurani. Ia membantah ada pendanaan dari pihak-pihak tertentu untuk aksinya.

"Ini patungan. Betul-betul yang menyiapkan makanan, yang memberikan sapu, pengki, patungan. Juga yang ke sana, tabungannya dikeluarkan. Dan ini bukan karena 1,2 tokoh. Mungkin ada yang sekarang ada yang tidak suka dengan satu dua tokoh yang sekarang tampil, tapi tetap ikut. Ini panggilan hati," ujar pimpinan Pesantren Darut Tauhid itu.

Terlepas dari berbagai dugaan adanya pertarungan politik antar elite politik, bagaimana sikap kepolisian yang dinilai lamban merespons laporan soal Ahok?

Pihak kepolisian secara tegas mengatakan bahwa proses hukum terhadap Ahok bakal berjalan tanpa adanya intervensi oleh kepala negara. “Saya minta juga, langkah-langkah yang kami sudah laksanakan dihargai, untuk menunjukkan bahwa kami tidak ada upaya untuk melindungi terlapor, dan lain-lain," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam tayangan Mata Najwa, pada Rabu malam (3/11/2016).

Tito pun menegaskan, pihaknya sedang mendalami kasus hukum yang menjerat Ahok. Dia berjanji bakal segera memanggil Ahok. “Kami akan luncurkan surat panggilan kepada Basuki Tjahaja Purnama untuk kami dengar keterangannya. Insya Allah Senin (7/11/2016)," kata Kapolri.

Sayangnya, jaminan polisi tersebut tidak menyurutkan niat para pendemo. Ribuan massa dari luar Jakarta sudah terlanjur berdatangan di ibukota sejak Kamis malam. Semua pihak kini hanya bisa berharap agar demo berjalan dengan damai, dan para pembuat kebijakan bisa mengambil keputusan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang lebih luas.