Gurita Timses Jokowi di BUMN

tirto.id - Begitu dinyatakan memenangi Pilpres 2014, pada Senin (4/8/2014), Joko Widodo langsung meresmikan Kantor Transisi di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat. Tugas Tim di Kantor Transisi tak lain mengantarkan transisi kepemimpinan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tim transisi dipimpin Rini M Soemarno dengan dibantu empat staf deputi, yakni Hasto Kristianto (saat itu Wasekjen PDI Perjuangan), Andi Widjajanto (Sekretaris Tim Pemenangan I), Akbar Faizal (Sekretaris Tim Pemenangan II), serta Anies Baswedan (juru bicara pasangan Jokowi-JK).

Selain kelima pimpinan tersebut, Tim Transisi didukung sebanyak 88 relawan Jokowi-JK yang ditugaskan di dalam 16 kelompok kerja (Pokja). Kini, beberapa nama dari 88 anggota Tim Transisi itu muncul sebagai komisaris di berbagai BUMN.

Mereka di antaranya, Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menjadi komisaris di Bank Mandiri, Vicktor S Sirait di PT Waskita Karya, Hiraminus Hilapo di PT Adhi Karya dan Roy E Maningkas di PT Krakatau Steel. Juga Taufan Hunneman di Jakarta International Container Terminal (JICT).

Saat masih di Tim Transisi, Cahaya berada di Pokja bidang Pendidikan. Vicktor Sirait di Pokja Perumahan Rakyat, Roy E Maningkas Pokja APB, Yoska Oktaviato membawahi Pokja Nelayan, Hironimus Hilapok membawahi Pokja Lembaga Kepresidenan, sementara Taufan Hunneman membawahi Pokja bidang Energi.

Selain anggota Tim Transisi, beberapa relawan dari berbagai unsur tim sukses lain juga dipercaya menjadi komisaris di BUMN perbankan dan telekomunikasi.

Salah satu nama yang banyak dikenal adalah Diaz Hendropriyono yang menjadi komisaris di PT Telkomsel. Sementara di PT Telkom Indonesia muncul nama Pamiyati Pamela Johanna Waluyo dan Dolfie Othniel Frederic. Sedangkan untuk BUMN perbankan, muncul Pataniari Siahaan di BNI, Alexander Sonny Keraf dan Jeffry Wurangian di BRI.

Pena 98 dan Projo

Barisan pendukung Jokowi-JK yang kini anggotanya telah masuk ke komisaris BUMN adalah Pena 98 dan Projo (Pro Jokowi). Kelompok aktivis Pena 98 melalui underbow-nya Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) sudah mendukung Jokowi sejak masih menjabat walikota Solo.

Menurut Adian Napitupulu, pembina Pospera, mereka mendukung Jokowi dengan membangun jaringan di setiap kota dan di 23 provinsi. Kini, sudah banyak anggota Pospera yang menjadi komisaris BUMN.

“Saat ini sudah 19 yang menjadi komisaris,” kata Adian kepada tirto.id, pada Selasa (13/9/2016).

Sebagian besar memang masuk ke BUMN bidang perkebunan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang tersebar di berbagai provinsi. Menurut Adian, Pospera berprinsip tetap menjaga dan membangun kekuatan rakyat di daerah. “Tidak ada lagi transfer, misalnya komisaris PTPN I dari Jakarta. Komisaris PTPN I ya harus orang Aceh. Komisaris PTPN II ya harus orang Medan. Komisaris PTPN XIII ya harus orang Dayak,” katanya.

Masih menurut Adian, untuk mengisi posisi komisaris tersebut, Pospera mengandalkan jaringan para aktivis 1998. “Jadi kita memberdayakan aktivis lokal di sana yang berjaringan dengan kita di tahun 1998. Jadi bukan transfer aktivis dari Jakarta dikirim-kirim, enggak,” katanya.

Hal yang menarik, Pospera rela anggotanya mendapat penugasan di BUMN "kelas II" seperti PTPN.. “Secara finansial tidak besar. Misalkan mereka ambil Telkomsel, itu gaji seorang komisaris bisa sama dengan gaji empat komisaris kita. Kita mau teman-teman berlatih masuk pada sistem. Semua teman-teman ini kan kelamaan di jalan. Kita ini kan kelompok terakhir yang masuk dalam sistem,” ujarnya.

Berbeda dengan Pospera, relawan anggota Projo juga mendapat kepercayaan dari Jokowi untuk menjadi komisaris. “Iya, beberapa kan sudah ada teman-teman ditugaskan di lembaga komunikasi,” kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum DPP Projo.

Menurut kabar, belasan anggota Projo telah menjadi komisaris di BUMN-BUMN. Benarkah?

Sayang, Budi tak bersedia menyebut berapa jumlah anggotanya yang ditugaskan sebagai komisaris. “Jumlahnya sekitar..., ada beberapa lah. Enggak enak nyebut itu,” katanya berkilah, sembari meyakinkan bahwa anggota Projo yang menjadi komisaris memiliki kemampuan teknis di bidang penugasannya.