tirto.id - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berjanji merevisi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), terutama klaster buruh.
Hal itu diucapkan Ganjar usai bersama Mahfud MD bertemu secara tertutup dengan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani.
"Hari ini juga kawan-kawan dari buruh datang sama-sama ada keresahan terkait dengan undang-undang Ciptaker. Saya kira semua masukannya bagus, terkait dengan klaster tenaga kerja rasanya UU ini perlu direvisi, perlu dikoreksi dan ini lah menurut saya agar terjadi keseimbangan," kata Ganjar di kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Ganjar mengaku dirinya sudah bertemu pengusaha sebelum bertemu buruh. Ia mengklaim UU Ciptaker membuat pengusaha, buruh dan pemerintah tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu menandakan ada hal yang keliru.
"Kalau sebuah regulasi, aturan yang terkena, pengusaha enggak nyaman, buruhnya enggak nyaman, pemerintah enggak nyaman, setiap tahun pasti ada yang protes, artinya ada yang keliru. Maka konsensusnya yang harus diperbaiki, bagaimana cara kita membangun konsensus," kata Ganjar.
Ganjar mencontohkan permasalahan hubungan industri, masalah pengupahan, masalah status kerja dan cara kerja secara formal dan informal. Ia mengaku pertemuan tersebut untuk memperbaiki regulasinya.
Ketenagakerjaan menjadi salah satu tema dalam debat kelima Pilpres 2024. Selain ketenagakerjaan, tema lainnya yaitu pendidikan, kesehatan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Isu ketenagakerjaan menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab oleh tiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang berlaga pada Pilpres 2024.
Musababnya, masalah ketenagakerjaan di Tanah Air begitu kompleks. Mulai dari angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, hingga angka pengangguran yang masih tinggi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
