Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pencampuran bioetanol 10 persen (E10) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) berlaku paling cepat 2027.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan mandatori tersebut batal dilakukan di 2026 karena masih perlu kajian mendalam.
"Sekarang lagi dilakukan kajian apakah mandatori ini dilakukan di 2027 atau 2028 atau di tahun berapa, tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan," ucap Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Menurut Bahlil, untuk mewajibkan pencampuran E10 ke BBM, pemerintah perlu mendirikan pabrik pemproduksi etanol terlebih dahulu. Pabrik pemproduksi etanol disebut akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
Di satu sisi, ia mengeklaim, kewajiban campuran E10 ke BBM merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka impor BBM. Adapun pemerintah mengimpor BBM sebanyak 27 ton per tahun.
"Untuk pabrik etanolnya, kita harus bangun dalam negeri, pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini," urai Bahlil.
"E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin. Sebab, impor bensin impor banyak, 27 juta ton per tahun," lanjut dia.
Sementara itu, Bahlil mengatakan, penerapan biodesel 50 persen (B50) dengan solar bakal berlaku setidaknya tahun depan. Namun, ia belum memastikan kapan pemerintah akan menerapkan B50.
"Untuk urusan B50, itu akan melakukan di tahun depan, itu rencana biodiesel B50. Sekarang kita udah B40, sekarang kita lagi hitung tepatnya nanti bulan berapa," tuturnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Hendra Friana
