Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah belum membuka opsi kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi, meskipun harga minyak dunia tengah melonjak akibat konflik di Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas langkah sejumlah negara dalam meredam lonjakan harga energi, termasuk Malaysia yang memangkas kuota subsidi BBM.
“Sampai dengan sekarang kita belum ada opsi untuk membatasi subsidi. Artinya belum ada kenaikan untuk subsidi. Masih tetap sama,” ujar Bahlil usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026)..
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan khusus agar kebijakan subsidi tetap berpihak pada masyarakat kecil.
“Sampai dengan hari ini dan saya pikir bahwa presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan saudara-saudara kita, rakyat kecil, masyarakat kita tentang tingkat kemampuan,” ucapnya.
Namun demikian, pihaknya akan terus mencermati perkembangan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah imbas perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
“Itu nanti kita lihat. Makanya dinamika ini kan kita akan ikuti. Ini cepat sekali dinamikanya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear,” katanya.
Terkait diversifikasi sumber impor minyak, Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia telah menemukan sumber minyak mentah (crude) baru selain dari Timur Tengah. Ia menyebut selama ini impor crude dari Timur Tengah mencapai 20 persen.
“Saya sampaikan lagi bahwa import crude kita dari Middle East itu 20 persen. Dan sekarang kami sudah menemukan sumber crude baru selain dari Middle East. Tolong jangan tanyakan lagi dari mana. Yang jelas InsyaAllah semuanya ada,” ujarnya.
Atur RKAB Batu Bara dan Nikel dengan Relaksasi Terukur
Selain menyoroti kebijakan subsidi, Bahlil juga memaparkan hasil rapat terbatas bersama Presiden terkait tata kelola mineral. Ia menegaskan belum ada kebijakan baru terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara dan nikel, melainkan relaksasi yang terukur berdasarkan dinamika pasar.
“Yang ada adalah kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Apa definisi relaksasi yang terukur? Adalah batu bara merupakan sumber energi yang ada di kita. Dan karena itu kita akan mempertahankan kepentingan dalam negeri,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, pendekatan yang diterapkan adalah dengan memperhatikan supply and demand. Jika harga komoditas bagus dan permintaan terjaga, produksi akan ditingkatkan. Sebaliknya, jika harga turun, produksi akan disesuaikan.
“Kedua kita akan memperhatikan supply and demand. Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak. Tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan,” jelasnya.
Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan bahwa prioritas utama produksi batu bara tetap untuk memenuhi kebutuhan domestik, seperti pasokan bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan industri pupuk.
“Sekali lagi saya katakan bahwa untuk RKAB Batu Bara belum ada kebijakan baru dari Menteri ESDM. Yang ada hanyalah relaksasi yang terukur. Tujuannya apa? Kita harus memprioritaskan kepentingan domestik kita. Kita ingin PLN kita semua harus ada, pupuk. Kemudian industri-industri dalam negeri harus semua terpenuhi. Ini yang kami akan lakukan,” urainya.
Untuk komoditas nikel, Bahlil menyebut bahwa pemerintah akan menjaga keseimbangan supply and demand dengan menyesuaikan volume produksi sesuai kebutuhan pabrik dalam negeri. Langkah ini diambil agar harga nikel tidak jatuh.
“Dan kemungkinan, bukan kemungkinan, sudah menjadi keputusan dari kami. Bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
