Kolaborasi TNI AL dan Cina di Pasifik serta Efek Geopolitiknya

tirto.id - Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) dan TNI Angkatan Laut (AL) resmi merampungkan latihan lintas laut (passing exercise/passex) di Samudra Pasifik sebelah timur Taiwan pada Rabu (12/8/2026) pagi. Jakarta menegaskan kolaborasi ini murni agenda diplomasi maritim rutin yang berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Namun, pemilihan lokasi latihan bersama itu langsung memantik kecaman keras Taipei dan memicu perhatian luas publik internasional.

Latihan tersebut melibatkan kapal fregat KRI I Gusti Ngurah Rai-332 serta kapal perang berpeluru kendali Honghe (Hull 523) milik Cina. Dalam latihan bersama itu, kedua armada membentuk formasi presisi dan melakoni rangkaian manuver, meliputi komunikasi maritim, pengisian perbekalan (replenishment at sea), sampai upacara pemisahan formasi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (13/8/2026), menegaskan latihan tersebut murni interaksi profesional, bukan bagian dari manuver militer strategis.

"Bagi Indonesia, interaksi semacam itu adalah bagian dari diplomasi maritim. Laut itu bukan hanya ruang yang menghubungkan negara-negara, tetapi juga adalah ruang untuk membangun kerja sama dan rasa saling percaya," kata Yvonne, sebagaimana diberitakan Antara (13/8/2026).

Dia juga menekankan bahwa, "Passing exercise bukanlah latihan tempur."

Pada Rabu (12/8/2026) sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Tunggul, menjelaskan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 memang menggelar latihan lintas laut dalam rute pelayaran kembali ke Tanah Air seusai menuntaskan latihan bersama Angkatan Laut Rusia bertajuk Exercise Orruda 2026 di Vladivostok.

"Passing exercise merupakan goodwill engagement yang umum dilakukan angkatan laut dunia sebagai wujud naval brotherhood serta diplomasi maritim yang melekat pada kapal perang," ujar Tunggul sebagaimana dilaporkan Antara, (12/8/2026).

Tunggul juga menyoroti kebijakan luar negeri bebas-aktif memberi ruang untuk membina kerja sama saling menguntungkan di sepanjang rute pelayaran. Tunggul menyampaikan passing exercise bukanlah latihan perang, namun hal lazim yang dilakukan oleh angkatan laut dunia dari negara manapun.

Menuai Reaksi Keras Taipei

Pelaksanaan latihan bersama di perairan yang berjarak 70 hingga 80 mil laut dari lepas pantai timur Taiwan itu mendapat reaksi keras Taipei. Dewan Urusan Daratan (MAC) Taiwan melontarkan kritik tajam atas aktivitas tersebut.

"Kami mendesak Komunis Tiongkok untuk segera menghentikan perilaku berbahaya yang merusak status quo ini," demikian bunyi pernyataan resmi MAC Taiwan, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (11/8/2026).

MAC menilai latihan bersama tersebut sebagai bentuk "manipulasi politik ‘berdalih latihan, padahal ekspansi’, bertujuan menciptakan kesan palsu di hadapan masyarakat internasional bahwa komunis Tiongkok memiliki yurisdiksi atas perairan timur Taiwan."

Sementara itu, Asisten Wakil Kepala Staf Umum Intelijen Taiwan, Wu Tien-jen, menyampaikan pandangan lebih terukur dalam keterangan resminya kepada Parlemen Taiwan, Selasa (11/8/2026). Wu tak menampik keberadaan kapal perang Indonesia, namun tetap menyoroti dampak geopolitik.

"Secara militer, ini tidak memberikan dampak langsung terhadap Taiwan," kata Wu sebagaimana dilaporkan Taipei Times.

Kementerian Luar Negeri Taiwan secara terpisah menyatakan telah meminta "klarifikasi" dari pihak Jakarta mengenai keikutsertaannya dalam latihan tersebut. Mereka "mengutuk keras" perilaku "sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab" Cina.

Beijing dinilai sudah mengabaikan norma dan tanggung jawab internasional serta, “Semakin meningkatkan ketegangan di kawasan itu," kata Kemenlu Taiwan.

Namun, Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan belum menerima surat protes resmi dari pemerintah Taiwan hingga Kamis (13/8).

"Tidak ada," kata Yvonne ketika ditanya wartawan di Jakarta terkait pemberitahuan dari Taiwan.

Di sisi lain, pemerintah Cina menyambut positif latihan bersama Indonesia ini. Media yang didukung pemerintah Cina, yakni Global Times, pada Rabu (12/8/2026) memuat pandangan pakar militer Zhang Junshe yang menegaskan latihan ini membuktikan hak berdaulat negaranya.

"Mengundang kapal perang asing untuk melakukan latihan di perairan di bawah yurisdiksi Cina sendiri adalah hal yang normal dan wajar. Tindakan ini membuktikan bahwa Cina memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas Zona Ekonomi Eksklusif di sebelah timur Pulau Taiwan," tutur Zhang kepada Global Times.

Dalam laman Kementerian Pertahanan Cina yang diakses Tirto, latihan pelayaran bersama di laut antara Cina dan Indonesia dinilai menunjukkan keinginan positif. “Serta kemampuan kedua pihak bertindak melalui kerja sama yang pragmatis serta bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan," demikian tulis mereka.

Untuk memahami alasan di balik kerasnya gelombang reaksi atas latihan singkat itu, kita perlu mencermati secara utuh peta geopolitik kawasan. Beijing memandang Taiwan—yang berpemerintahan demokratis—sebagai bagian wilayahnya—sebuah klaim yang tegas ditolak Taipei maupun mayoritas masyarakat internasional.

Sejak Juni 2026, Cina kian gencar mengerahkan patroli penjaga pantai di lepas pantai timur Taiwan—kawasan yang sebelumnya relatif jarang disentuh oleh operasi tekanan Cina, ketimbang Selat Taiwan di sisi barat. Langkah tersebut menyulut kemarahan di Taipei sekaligus alarm kewaspadaan bagi Washington dan ibu kota negara-negara Barat. Aksi itu dibaca sebagai upaya sistematis ekspansi militer Cina menuju Pasifik terbuka.

Kegiatan bersama Indonesia dan Cina pekan ini berpotensi menandai eskalasi baru pola pergerakan tersebut. Inilah kali pertama Beijing mengumumkan secara terbuka latihan militer bersama kekuatan asing di perairan timur Taiwan. Keterlibatan Jakarta praktis menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dirangkul Cina dalam manuver di perairan sengketa tersebut.

Tak pelak, setiap untaian kata dalam penjelasan resmi Jakarta kini ditimbang jauh lebih ketat oleh kawasan dibanding latihan bilateral Indonesia dengan negara lain pada umumnya.

Langkah resmi Indonesia tentu bersandar teguh pada doktrin politik luar negeri bebas-aktif. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, doktrin ini diterjemahkan secara lebih ekspansif. Jakarta mempererat kemitraan militer dan investasi dengan Cina dan pada saat yang hampir bersamaan memperkuat kerja sama pertahanan bersama Amerika Serikat.

Pendekatan fleksibel ini memang memberi keleluasaan diplomatik bagi Indonesia. Namun, di sisi lain membuka celah kekuatan-kekuatan besar untuk menafsirkan setiap langkah Jakarta sesuai kepentingan pihak mereka sendiri.

Dampak Posisi Geopolitik Indonesia

Dalam artikel analisis yang dimuat Lowy Institute pada Kamis (13/8/2026), Direktur Desk Cina-Indonesia CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhmat, memandang pendekatan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia saat ini berisiko kehilangan arah tanpa kalkulasi strategis.

"Indonesia tidak kehilangan teman dengan cara ini. Indonesia kehilangan kekuatan untuk menjelaskan dirinya sendiri (power to explain itself). Negara yang melangkah ke Washington dan Beijing tanpa rencananya sendiri tidak akan tetap netral di antara keduanya, melainkan menjadi bagian kecil dari narasi yang ingin ditulis oleh masing-masing pihak," tegas Zulfikar.

Mantan diplomat Kementerian Luar Negeri RI, Simon Hutagalung, dalam artikel opininya di Eurasia Review, Selasa (12/8/2026) lalu, menilai keikutsertaan Indonesia dalam latihan di kawasan sensitif itu berisiko dipersepsikan sebagai dukungan terhadap klaim maritim Cina yang terus meluas.

Sebuah persepsi, menurut Simon, berpotensi memicu respons Amerika Serikat berupa peningkatan pengawasan dan kehadiran angkatan laut di Laut Filipina, sekaligus menempatkan Indonesia di bawah tekanan untuk membatasi kerja sama militer lanjutan dengan Cina demi menjaga otonomi strategisnya.

“Dengan berpartisipasi dalam latihan angkatan laut ini, Indonesia perlu meningkatkan komunikasi strategisnya untuk menekankan bahwa latihan angkatan laut rutin yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok tidak berarti bahwa Indonesia ikut serta dalam upaya politik Tiongkok,” pandang Simon.

Di sisi lain, pemerintah AS turut memberikan tanggapan. Sebagaimana dilaporkan Taipei Times, Kamis (13/8/2026), perwakilan juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyampaikan imbauan, meski tak ditulis identitasnya.

"Kami mendesak Beijing menghentikan tekanan militernya yang berkelanjutan pada Taiwan dan sebaliknya, terlibat dalam dialog bermakna. Kami mengimbau negara-negara lain untuk mendorong penyelesaian isu lintas selat secara damai, alih-alih memperkuat narasi Beijing yang memicu destabilisasi," kata dia tanpa menunjuk Indonesia secara spesifik.

Dihubungi Tirto, Kamis (13/8/2026), dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Katolik Parahyangan, Ignasius Loyola Adhi Bhaskara, menilai persoalan mendasarnya tak berpusat pada niat baik Indonesia, melainkan kelincahan Cina membingkai agenda ini sebagai bagian dari manuver strategis mereka.

"Agresivitas Cina yang mengemas kegiatan perlintasan tersebut sebagai latihan gabungan (joint exercise) di perairan timur Taiwan ini menjadi problematis karena Indonesia menjadi objek eksploitasi narasi geopolitik Cina," ujar pria yang akrab disapa Aska tersebut.

Menurut Aska, jurus strategic framing dari Cina ini otomatis akan melucuti daya tawar dan melempar posisi narasi resmi Indonesia ke sudut yang lebih lemah.

Dia mengingatkan bahwa peristiwa ini sangat mungkin memaksa Taiwan mengalibrasi ulang perspektifnya terhadap Jakarta. Bergeser dari pandangan semula sebagai mitra nonblok pasif, menjadi aktor yang rentan terseret ke dalam operasi "zona abu-abu" Cina untuk menekan Taipei.

Sementara itu, pengajar HI dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Edwin Martua Bangun Tambunan, menyoroti minimnya sensitivitas pejabat tinggi militer Indonesia dalam membaca konstelasi keamanan di Asia Timur. Keputusan untuk menyetujui latihan di lokasi tersebut disimpulkannya sebagai sebuah kecerobohan diplomatik yang serius.

"Secara tidak langsung, dengan berpartisipasi dalam latihan ini, Indonesia memperkuat legitimasi Tiongkok terhadap klaim kedaulatannya atas Taiwan dan perairan di sekitarnya. Suatu jebakan yang sebenarnya bisa dihindari apabila pembuat keputusan kita paham betul dinamika politik dan keamanan regional Asia Timur," ungkap Edwin kepada Tirto, Kamis (13/8/2026).

Edwin menggarisbawahi bahwa implementasi doktrin politik luar negeri bebas-aktif era Presiden Prabowo menuntut kepemimpinan lembaga yang seharusnya paham kerumitan hubungan internasional.

“Bukan amatiran yang tidak mengerti kapan harus akomodatif dan konfrontatif,” imbuhnya.

Bila manuver ambigu semacam ini dibiarkan berulang, kepercayaan negara-negara ASEAN yang bersengketa di Laut Cina Selatan dipertaruhkan dan dapat tergerus secara perlahan.

Analis geopolitik dan intelijen digital Helios Strategic, Musfi Romdoni, menekankan dalam panggung diplomasi global, persepsi pihak luar membawa bobot serta konsekuensi strategis yang jauh melampaui niat awal sebuah negara.

Musfi menunjuk kegagalan komunikasi strategis pemerintah sebagai biang kerok terciptanya ruang kosong informasi.

"Ketika pemerintah tidak memberikan penjelasan yang cukup, ruang interpretasi akan semakin besar. Pihak lain bisa membingkai kegiatan itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing, termasuk membingkainya sebagai bentuk provokasi," kata Musfi kepada wartawan Tirto, Kamis (13/8).

Bagi Musfi, komunikasi publik mesti diposisikan sebagai pilar integral strategi pertahanan dan strategic signaling negara, bukan alat pemadam kebakaran usai munculnya kontroversi di ruang publik.

"Jangan sampai ada kebijakan yang sudah berjalan di lapangan, tetapi narasi pemerintah baru muncul setelah kebijakan tersebut menjadi perbincangan publik," tambahnya.

Di sudut lain, Dosen HI dari President University, Teuku Rezasyah, mengajak untuk melihat konstelasi ini lewat kacamata pergeseran peta kekuatan global. Dia mencermati fenomena meredupnya kepemimpinan global AS (Pax Americana) yang berjalan beriringan dengan melesatnya pengaruh Cina (Pax Sinica).

Menurut Teuku, interaksi TNI AL dan AL Cina dapat dipahami sebagai langkah diversifikasi pertahanan untuk mengimbangi dominasi dari militer AS yang selama ini begitu kental dalam latihan berskala besar seperti Super Garuda Shield.

"Keterlibatan RI dalam kerjasama Angkatan Laut dengan AL Cina dapat dimengerti dalam konteks diversifikasi kerja sama pertahanan dan keamanan, tanpa menutup keran kerja sama dengan para pesaing Cina," ungkap Teuku kepada wartawan Tirto, Kamis (13/8).

Meski demikian, Teuku tak menampik bahwa latihan di perairan sejauh itu—di luar ZEE Indonesia—memikul beban psikologis yang tak ringan. Langkah kerja sama tersebut rawan ditafsirkan sebagai restu atas klaim Cina di perairan yang dipersengketakan dengan Taiwan.

Karenanya, untuk meredam potensi gesekan, dia menyarankan pemerintah mengoptimalkan kanal nonpemerintah, terutama jaringan dunia usaha, mengamankan dan menjamin keselamatan sekitar 500.000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan.

Kendati Indonesia berdalih sedang merajut strategi hedging demi menjaga keseimbangan di antara para raksasa dunia, para pakar sepakat bahwa kini tak ada lagi manuver maritim yang benar-benar netral di mata aktor eksternal.

Tanpa kejelasan narasi dan presisi diplomasi, Indonesia tidak hanya berisiko kehilangan taji sebagai pemandu arah ASEAN, tetapi rentan terhimpit gelombang persaingan great powers. Teuku Rezasyah menggarisbawahi pentingnya keterbukaan demi merajut kepercayaan regional yang mulai terguncang.

"RI perlu memberikan pernyataan yang terbuka dan jujur, karena hedging dilakukan dalam konteks bebas-aktif, serta harus lebih mengenal AL Cina yang selama ini mengkhawatirkan negara-negara ASEAN," tegasnya.