Menuju konten utama

Bahlil Duga Purbaya Belum Baca Data soal Harga Asli LPG 3 Kg

Bahlil mengatakan bahwa data penerima subsidi bersumber dari data Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bahlil Duga Purbaya Belum Baca Data soal Harga Asli LPG 3 Kg
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersiap menyampaikan keterangan terkait izin tambang nikel Kepulauan Raja Ampat di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025). Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, antara lain milik PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP) di Pulau Manuran, PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM) di Pulau Kawei, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Serta PT Nurham Pulau Waegeo karena ditemukan sejumlah pelanggaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz

tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai data harga asli yang disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI tak tepat.

Saat itu, Purbaya menyebut LPG 3 kg memiliki harga asli Rp42.750 per tabung, namun dijual ke masyarakat sebesar Rp12.750 per tabung, atau disubsidi sebesar Rp30.000 (70 persen).

Subsidi tersebut memakan anggaran Rp80,2 triliun pada APBN 2024 dan dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan.

“Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, mungkin belum baca data,” kata Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas, Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (2/10/2025).

Bahlil juga menegaskan bahwa data penerima subsidi LPG masih dimatangkan.

Dalam proses tersebut, Kementerian ESDM menggandeng BPS agar penyaluran subsidi untuk LPG 3 kg dapat lebih tepat sasaran

Pematangan data penerima subsidi itu pun sudah disiapkan sejak awal 2025, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan, ya,” ucapnya.

Pada Januari 2025, Bahlil mengatakan bahwa data penerima subsidi tersebut bersumber dari data Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah memutuskan untuk menyatukan data tersebut melalui BPS.

Penyatuan data dari berbagai pemangku kepentingan bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pendataan, dengan demikian subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

Setelah pemerintah tuntas mendata para penerima subsidi, maka Bahlil akan segera mengumumkan skema dan siapa saja penerima subsidi.

Baca juga artikel terkait BAHLIL

tirto.id - Insider
Sumber: Antara
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana