tirto.id - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengklarifikasi mengenai rencana pemerintah untuk pemangkasan bijih nikel pada tahun ini. Bahlil menegaskan, pemerintah belum ada rencana pemangkasan produksi bijih nikel di tahun 2025.
Ia menambahkan, Kementerian ESDM ingin menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap rencana kerja dengan anggaran biaya (RKAB) dan kapasitas industri.
“Membuat RKAB itu kan berdasarkan kebutuhan, ya. Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri, serta memperhatikan juga adalah pelaku pengusaha lokal,” ungkap Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/01/2025).
Ia mencontohkan, ketika ada perusahaan nikel mengajukan RKAB sebesar 20 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pabriknya, Kementerian ESDM hanya akan memberi kuota sebesar 60 persen dari permintaan yang dilayangkan tersebut. Sementara isu, sisa kuota harus mengambil dari pengusaha lokal. Dengan demikian, maka pengusaha lokal dapat lebih mudah menjual nikel ke mana.
“Yang 40 persennya dia harus mengambil yang masyarakat lokal. Kalau tidak, gimana masyarakat lokal mau jual ke mana?” kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil mengaku Kementerian ESDM tengah menghitung angka kebutuhan rill bijih nikel oleh industri smelter. Upaya ini dilakukan karena pemerintah ingin menjaga keseimbangan nilai kebutuhan nikel dan angka produksi nikel.
Dengan demikian, Bahlil menilai, RKAB perusahaan pemegang izin usaha tambang (IUP) nikel yang akan disetujui 2025 akan dievaluasi karena pemerintah tidak ingin produksi nikel tidak terserap oleh industri.
Selain itu, pemerintah berharap, upaya evaluasi bisa mendongkrak harga nikel di pasaran sehingga menjadi lebih baik.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
