tirto.id - Almamater universitas para menteri presiden Indonesia tidak bisa tidak dilihat. Semasa Orde Baru, lima alumni University of California, Berkeley, Amerika Serikat (AS)—Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, dan Mohammad Sadli—memegang jabatan-jabatan strategis di beberapa periode Kabinet Pembangunan. Saking dominannya, para arsitek kebijakan Orde Baru ini dijuluki “Mafia Berkeley”.
Sedangkan di pemerintahan sekarang, sebagaimana disampaikan Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali dalam situs Rumah Perubahan, warna kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK sedikit banyak dipengaruhi kelompok ekonom lulusan University of Illinois Urbana-Champaign.
Kelompok yang disebut Rhenald dengan nama “Go Illini” tersebut memegang jabatan di sektor-sektor ekonomi, seperti Wimbah Santoso (Ketua Dewan Komisioner OJK), Denni Puspa Purbasari (Deputi II KSP Bidang Ekonomi), Sri Adiningsih (Ketua Wantimpres), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), dan Bambang S. Brodjonegoro (Menteri Bappenas).
Sementara itu, asal-usul kampus para menteri juga membentuk pola.
Pada era Orde Baru hingga masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid, menteri dalam negeri (mendagri) selalu dijabat perwira militer aktif. Setelah itu, pada masa pemerintahan presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Jilid I, mendagri dijabat purnawirawan militer. Walhasil, sepanjang masa-masa itu, mendagri selalu dijabat lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).
Pola itu patah sejak pemerintahan SBY Jilid II. Pada periode itu, SBY menunjuk Gamawan Fauzi sebagai mendagri. Gamawan adalah mantan gubernur Sumatera Barat dan alumni Universitas Andalas (Unand). Sedangkan pada pemerintahan Jokowi-JK, mendagri dijabat Tjahjo Kumolo, politikus PDIP lulusan Universitas Diponegoro (Undip).
Selain itu, penelusuran kami terhadap almamater para menteri juga mengungkap hal lain. Di tiga pemerintahan terakhir, menko perekonomian hampir selalu dijabat alumni Universitas Indonesia (UI) atau Institut Teknologi Bandung (ITB).
Alumni ITB memegang jabatan menko perekonomian di era pemerintahan SBY: Aburizal Bakrie (2004-2005) dan Hatta Rajasa (2009-2014). Sedangkan alumni UI mendominasi kursi menko perekonomian pada pemerintahan Jokowi-JK, meskipun beberapa di antaranya memegang jabatan itu sebagai pelaksana tugas (plt.) di era pemerintahan SBY: Sri Mulyani (plt. 2008-2009), Chairul Tanjung (plt. 2014), Sofyan Djalil (2014-2015), dan Darmin Nasution (2015-Sekarang). Hanya satu alumni Universitas Gajah Mada (UGM) yang memegang jabatan ini: Boediono (2005-2008).
ITB, UI, dan UGM merupakan tiga perguruan tinggi tertua dan terbaik di Indonesia. Pertengahan tahun lalu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Risetdikti) merilis hasil pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia. Empat belas perguruan tinggi di antaranya dikategorikan dalam klaster satu. Peringkat pertama hingga keempat ditempati tiga perguruan tinggi tersebut.
Banyak alumni kampus-kampus ini mengisi jabatan-jabatan strategis di setiap rezim, sehingga ada sebuah lelucon yang cukup populer: kalau Indonesia hancur, salahkan UI, ITB, atau UGM.
Namun, bukan hanya lulusan kampus-kampus itu saja yang nampak bersaing berebut jabatan penting. Di negara yang pernah dipimpin seorang jenderal bernama Soeharto selama 32 tahun, lulusan Akademi ABRI (Akabri) tetap dirangkul dan diberi jatah jabatan di luar lembaga militer hingga kini. Pola lawas yang muncul sejak Orde Baru dan masih berlaku hingga sekarang: menteri koordinator (menko) bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) selalu dijabat tokoh militer. Dengan kata lain, jabatan ini selalu dipegang alumni Akabri.
Lulusan UGM Tambah Banyak, ITB Menciut
Di pemerintahan SBY Jilid II, sebelas orang bergelar sarjana UI mendapat jabatan menteri—beberapa tidak dalam waktu bersamaan. Semasa itu, UI ialah kampus yang lulusannya menjabat menteri. Sedangkan pada periode yang sama, SBY memberikan jabatan menteri kepada tujuh orang lulusan ITB dan enam alumni UGM.
Ini cukup berbeda dari pemerintahan SBY periode pertama. Pada masa ini, kampus yang paling banyak diberi jabatan menteri ialah ITB (8 orang). Meski demikian, jumlah tersebut tidak berbeda jauh dari lulusan UGM (6 orang) dan UI (7 orang) yang diberi jabatan menteri.
Jumlah menteri bergelar sarjana ITB jauh berkurang di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Di era pemerintahan Jokowi-JK, sekurang-kurangnya 50 orang telah dan sedang memegang jabatan menteri. Ini tidak termasuk pejabat setingkat menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan kepala lembaga nonstruktural.
Empat belas dari 50 orang itu merupakan alumni UI dan UGM. Tujuh orang dari UI dan tujuh dari UGM. Dua kampus itu menyumbang menteri paling banyak untuk kabinet Jokowi-JK.
Sebagian besar alumni UI menjabat menteri terkait ekonomi, seperti menko perekonomian (Sofyan Djalil, Darmin Nasution), menteri keuangan (Bambang Brojonegoro, Sri Mulyani), menteri perencanaan pembangunan nasional (Adrinof Chaniago, Sofyan Djalil, Bambang Brojonegoro), dan menteri agraria dan tata ruang (Sofyan Djalil).
Sedangkan lulusan UGM yang cukup populer di Kabinet Kerja Jokowi-JK antara lain Anies Baswedan (mendikbud 2014-2016, sekarang Gubernur DKI Jakarta), Pratikno (mensesneg), Retno Marsudi (menlu), Budi Karya (menhub), dan Airlangga Hartarto (menperin, juga ketum Golkar).
Dari ITB, hanya ada empat orang, tidak jauh dari jumlah lulusan Universitas Padjadjaran (tiga orang). Dari empat orang beralmamater ITB, hanya satu yang belum dicopot dari jabatannya hingga sekarang: Arief Yahya (menteri pariwisata).
Hasil hitung cepat memprediksi Jokowi menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Patut diduga, lulusan UI dan UGM bakal mendominasi pos-pos menterinya nanti. Namun, bagaimana komposisinya?
Editor: Windu Jusuf
