Bagaimana Cara Dapat Surat Rekomendasi Petugas Haji Pusat 2024?

Cara mendapatkan Surat Rekomendasi Petugas Haji Pusat 2024. Simak syarat khusus dan umum, berkas administrasi, serta jadwal pendaftaran.

Kontributor: Yuda Prinada

Terbit 17 Jan 2024 13:35 WIB,

Waktu baca ±5 menit

ratusan petugas haji 2016 bersiap meninggalkan tanah air untuk menuju kota suci mekah di terminal 2 bandara soekarno hatta, tangerang, banten, selasa (9/8). sebanyak 295 petugas haji indonesia yang terdiri dari dokter, perawat, kepala sektor, pembimbing ibadah, pemondokan dan catering serta petugas perlindungan jamaah dari tni dan kepolisian akan berada di makkah selama 60 hari untuk melayani ribuan calon haji indonesia. antara foto/muhammad iqbal/ama/16

tirto.id - Pendaftaran PPIH Petugas Haji Pusat 2024 sudah dibuka pada hari Kamis, 11 Januari 2024. Salah satu syaratnya adalah menyerahkan surat rekomendasi.

PPIH merupakan singkatan dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Tahap seleksi pendaftaran PPIH 2024 sudah dimulai. Calon dapat mengakses informasi melalui laman resmi Kemenag RI dengan formasi yang berbeda-beda.

Masyarakat yang ingin mendaftar bisa memperoleh surat rekomendasi dari instansi atau lembaga yang menaunginya.

Link Petugas Haji Pusat 2024 Kemenag RI

Persyaratan Pendaftaran PPIH Petugas Haji Pusat 2024

Calon pendaftar PPIH Petugas Haji Pusat 2024 harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Syarat dibagi menjadi 2, yakni umum dan khusus berdasarkan formasi yang dipilih.

Berikut ini daftar persyaratan pendaftaran PPIH Petugas Haji Pusat 2024:

Syarat Umum

WNI (Warga Negara Indonesia);
Beragama Islam;
Sehat;
Laki-laki dan perempuan;
Tidak sedang hamil (bagi perempuan);
Mempunyai komitmen untuk melayani jemaah;
Punya integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik;
Dapat menjalankan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH (menggunakan Android dan iOS).

Syarat Khusus

1. Persyaratan Daftar Formasi Perlindungan Jamaah:

Berusia maksimal 55 tahun (laki-laki) dan 45 tahun (perempuan);
Paham tahapan perlindungan, penanganan, dan penyelesaian permasalahan;
Dari instansi TNI/Polri;
Berpangkat maksimal Mayor TNI atau Komisaris Polri;
Lebih diutamakan peserta yang bisa bahasa Arab/Inggris.

2. Persyaratan Daftar Formasi Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jamaah Haji:

Minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
Dokter, paramedis, atau bagian penanganan bencana di RS Polri/TNI/RS Haji/FK;
Dari unit kesehatan, lembaga yang menangani bencana, dan unit penanganan bencana;
Paham dan bisa menjalankan penanganan krisis maupun pertolongan pertama;
Lebih diutamakan peserta yang bisa bahasa Arab/Inggris.

3. Persyaratan Pendaftaran Formasi Layanan Jamaah Lansia dan Disabilitas:

Usia maksimal 45 tahun;
Lebih diutamakan peserta yang punya pengalaman dan pengetahuan terkait penyandang disabilitas dan lansia;
Lebih diutamakan peserta yang punya kemampuan bahasa penyandang disabilitas;
Lebih diutamakan peserta yang bisa bahasa Arab/Inggris.

4. Persyaratan Pendaftaran Formasi Pelayanan Akomodasi, Transportasi, dan Konsumsi:

Maksimal berusia 57 tahun;
Lebih diutamakan bagi peserta yang bisa bahasa Arab/Inggris.

Daftar Berkas Administrasi PPIH Petugas Haji Pusat 2024

Sejumlah berkas administrasi perlu diserahkan calon pendaftar PPIH Petugas Haji Pusat 2024. Berikut ini adalah daftar lengkap dokumen administrasinya:

KTP (Kartu Tanda Penduduk);
Surat Keterangan (SK) Pegawai ASN/Polri/TNI (bagi peserta yang termasuk tiga status tersebut);
Ijazah terakhir;
Surat Rekomendasi dari pimpinan lembaga maupun instansi;
Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
Surat Izin Suami bagi perempuan yang sudah menikah dan dilengkapi materai Rp10.000;
Surat Pernyataan Kemampuan Teknologi Informasi dan Komputer yang dilengkapi materai Rp10.000.

Asal Surat Rekomendasi PPIH Pusat 2024

Dokumen Surat Rekomendasi PPIH Pusat 2024 bisa didapatkan dari lembaga atau instansi sesuai pekerjaan pelamar.

Ada 4 opsi untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Berikut adalah daftar lengkapnya:

Mabes TNI atau Mabes Polri (Khusus pendaftar yang berstatus TNI/Polri);
Kepala RS TNI/Polri/Haji/UIN/BNPB (untuk pelamar dari beberapa lembaga tersebut);
Pimpinan Eselon I Kementerian/Lembaga/Badan (khusus pelamar berstatus ASN);
Pengurus Ormas Pusat/Pimpinan Pontren/Rektor PTKI (untuk pendaftar dari tiga instansi tersebut).