Atasi Pengangguran, Pemerintah Diminta Fokus Sektor Padat Karya

tirto.id - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memberi masukan kepada pemerintah dalam upaya penciptaan kesempatan lapangan kerja. Salah satunya pemerintah harus melakukan pemetaan secara rinci sektor-sektor apa saja yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, terutama untuk tenaga kerja berpendidikan rendah dan menengah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah pengangguran terbuka saat ini didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan menengah. Adapun, pada 2024, masyarakat dengan pendidikan SMA sederajat menempati posisi pertama yang masih menganggur yakni sebanyak atau 4,3 juta orang. Disusul oleh masyarakat dengan pendidikan SMP sederajat sebanyak 1,1 juta orang, dan Diploma ke atas sebanyak 1,063 juta orang.

Maka dari itu, diperlukan penciptaan kesempatan lapangan kerja dalam jumlah besar yang dapat menampung angkatan kerja dengan pendidikan menengah. Selain itu, diperlukannya juga strategi perlindungan untuk sektor-sektor ekonomi padat karya yang banyak menampung pekerja dengan tingkat pendidikan rendah.

“Identifikasi sektor spesifik yang mampu menjaga kesempatan kerja dalam jumlah besar dan inklusif terhadap tingkat pendidikan rendah-menengah pada gilirannya dapat menjaga daya beli dan penerimaan negara dalam jangka pendek, serta pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah-panjang,” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip Selasa (10/6/2025).

Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sesuai dengan Permenaker No.12 Tahun 2020 tentang Renstra Kemnaker 2020-2024 dan Renja Kemnaker 2024, antara lain program pelatihan dan pemagangan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk masyarakat umum dan lulusan SMK.

Kedua, program tenaga kerja mandiri (TKM) untuk membina wirausaha dari kelompok pendidikan rendah. Selanjutnya, penempatan tenaga kerja melalui digitalisasi pasar kerja, mencakup job matching untuk lulusan menengah, dan fokus penguatan data ketenagakerjaan untuk penempatan dan pelatan tenaga kerja yang menganggur.

LPEM FEB UI melihat kebijakan yang telah berjalan banyak berpusat kepada pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan, yang mana dampaknya dapat dilihat pada jangka menengah-panjang. Sedangkan dalam jangka pendek, diperlukannya kelancaran proses transisi struktural penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, upaya yang dilakukan pemerintah lewat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yakni melalui menurut UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perpres Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035, yang ditujukan untuk penciptaan kesempatan kerja untuk angkatan kerja dengan pendidikan rendah-menengah.

Antara lain, Program pendidikan vokasi industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor manufaktur (seperti sektor industri hulu agro yang menjadi salah satu prioritas kebijakan ini, Program pelatihan 3 in 1 (pelatihan–sertifikasi– penempatan) yang menyasar lulusan pendidikan menengah agar langsung terserap di sektor industri.

Kemudian, Link and match lulusan SMK dengan kebutuhan industri, termasuk sinkronisasi kurikulum dan pelatihan guru produktif, dan Hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja menengah.

Selain itu, adanya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 serta Program Kementerian UMKM periode 2025-2029, antara lain Peningkatan produktivitas, kapasitas usaha, dan daya saing UMKM, inklusi UMKM dalam rantai pasok industri dan digitalisasi usaha, akses Pembiayaan, digitalisasi UMKM, dan legalitas dan Formalisasi.

LPEM FEB UI menilai bahwa arah pengembangan industri manufaktur yang menitikberatkan pada hilirisasi dan digitalisasi, baiknya perlu dijaga. Terutama dalam proses transisinya agar tidak berdampak pada semakin tingginya pengangguran di tingkat pendidikan dan keterampilan rendah-menengah.

Lebih lanjut, LPEM FEB UI juga memaparkan profil ketenagakerjaan Indonesia. Hingga per Februari 2025, tercatat lebih dari 49 juta orang bekerja tidak penuh, atau setengah menganggur. Lalu, dari sebanyak 66,19 persen atau 96,48 juta orang yang bekerja penuh, sebagiannya sedang tidak bekerja selama seminggu terakhir, meskipun berstatus memiliki pekerjaan tetap.

Lalu, terdapat lebih dari 63 juta orang usia kerja memilih untuk tidak mencari kerja untuk berbagai alasan, seperti pasar tenaga kerja yang kurang menarik atau kurang fleksibel.