Asosiasi Ojol Klaim Tak Kenal Pengemudi yang Bertemu Gibran

tirto.id - Pertemuan antara Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, dengan perwakilan ojek online (ojol) yang terjadi pada Minggu (31/8/2025), mendapat reaksi keras dari asosiasi driver ojol, Garda Indonesia. Ketua Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menuding bahwa sekelompok orang tersebut bukanlah ojol.

"Atas pertemuan Gibran dengan perwakilan ojol, kami tidak mengerti atau tidak dapat informasi siapa mereka ini menggunakan atribut ojol, lalu berbicara dengan Gibran, kapasitas dan kapabilitasnya apa? apakah mengenai tuntutan aspirasi ojol, atau hanya ngobrol pribadi? kalau tuntutan aspirasi ojol, di dalam setiap aksi kami sebagai asosiasi, orang-orang ini (yang diundang Gibran) tidak pernah ada dan tidak pernah terlibat," kata Igun saat dihubungi Tirto, Selasa (2/9/2025).

Igun kemudian mencurigai bahwa pertemuan itu hanya rekayasa untuk mengangkat citra Wapres Gibran agar mendapat nilai yang baik dan simpati dari ojol. Sementara, asosiasi tidak menganggap bahwa undangan itu mewakili ojol se-Indonesia. Ketua Garda Indonesia itu juga mengaku tidak mendapatkan undangan apa pun yang dikirimkan oleh Kantor Wapres.

"Tidak ada undangan resmi ataupun komunikasi saja tidak ada. (Mereka) bukan anggota asosiasi dan kami tidak mengetahui apakah mereka pengemudi ojol atau bukan pengemudi ojol," papar Igun.

Sebelumnya, pihak Grab mengonfirmasi bahwa mereka menerima undangan dari Kantor Wapres untuk berdialog dan menyaring aspirasi dari rekan-rekan driver. Undangan Gibran tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi para ojol di lapangan.

"Dari semua aplikasi, memang ada empat aplikator yang diundang untuk menyaring aspirasi," kata Tirza R. Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, kepada wartawan saat berada di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (1/9/2025).

Tirza juga membeberkan bahwa Grab Indonesia mencarikan mitra pengemudi yang vokal dari Jakarta Pusat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada orang nomor dua di Indonesia itu.

Namun, bagi asosiasi, undangan tersebut seharusnya disampaikan kepada mereka, bukan kepada perusahaan aplikasi. Mereka juga tidak mengetahui isi dari pertemuan tersebut dan solusi apa yang diberikan Gibran kepada sekelompok orang itu.

"Penyampaian aspirasi itu hanya pada kami, dari asosiasi bukan perusahaan aplikasi. Hak dan keadilan ojol itu dari pergerakan aksi kami bukan perusahaan. (Hasil pertemuan) juga tidak diumumkan secara publik, hanya sekedar foto lalu narasi."

Igun pun menjabarkan beberapa aspirasi yang diinginkan oleh para driver ojol, termasuk biaya potongan aplikasi 10 persen bagi perusahaan aplikasi, untuk level ojolnya 90 persen. Kedua, ia mendesak pemerintah membuat Undang-Undang Transportasi Online atau Perpu. Ketiga, menghapus program-program dari perusahaan aplikasi yang tidak tercantum dalam regulasi Menteri Perhubungan dan dianggap merugikan pengemudi ojol.

"Kami sebagai asosiasi yang selama ini menyampaikan aspirasi (merasa) ditutup ruang komunikasinya oleh pemerintah, baik Presiden, Wapres, maupun kementerian. (Jika) hal ini terus dilakukan pemerintah maka akan timbul terus ketidakpuasan masyarakat atau ojol terhadap pemerintah. Kami juga akan menyampaikan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah maupun perusahaan aplikasi sampai keadilan itu hadir."