tirto.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) punya fungsi dan tujuan penting dalam keuangan negara. Melalui APBN, negara memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas keuangan hingga distribusi kebutuhan ke setiap sektor penting.
Pengertian APBN sendiri tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022. Berdasarkan pasal tersebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
APBN bersumber dari pendapatan negara. Setidaknya ada tiga sumber utama pendapatan negara, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah.
Menurut Imamul Arifin dan Giana Hadi W. dalam Membuka Cakrawala Ekonomi (2009), fungsi APBN yang paling utama adalah untuk mendukung Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan yang dimaksud antara lain pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi.
APBN wajib disusun setiap periode tertentu oleh negara. Tujuan APBN disusun adalah untuk menjadi pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam berbagai sektor.
Fungsi APBN
APBN diperlukan negara untuk melaksanakan pembangunan. Masih menurut Arifin dan Hadi, fungsi APBN merupakan realisasi dari teori fungsi fiskal yang terdiri dari alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Selain ketiga fungsi tersebut, para ahli menambahkan tiga fungsi APBN lainnya, yaitu fungsi perencanaan, otoritas, dan regulasi. Berikut penjelasan keenam fungsi APBN untuk pembangunan negara:
1. Fungsi Alokasi
APBN punya fungsi dalam mengalokasikan barang publik. Barang-barang yang termasuk barang publik adalah infrastruktur, perlengkapan pertahanan, energi, dan keamanan.
Contoh fungsi alokasi APBN adalah pengadaan jalan raya, jalan tol dan jembatan, impor bahan bakar, hingga investasi senjata dan alutista.
2. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi adalah fungsi APBN dalam memastikan kebutuhan masyarakat bisa terdistribusi secara merata. Fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan pembangunan.
Contoh fungsi distribusi APBN adalah menyediakan subsidi, bantuan konsumsi, maupun bantuan kesehatan masyarakat.
3. Fungsi Stabilisasi
Fungsi APBN selanjutnya adalah stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah APBN berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Arifin dan Hadi menyebut bahwa fungsi stabilisasi APBN ini bersifat antisklis alias berlawanan dengan kondisi ekonomi suatu negara.
Contohnya ketika negara mengalami resesi, maka APBN harus defisit agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika kondisi negara mengalami inflasi maka APBN harus surplus.
4. Fungsi Perencanaan
Menurut Nurmawan dalam Modul Pembelajaran SMA Ekonomi (2020) fungsi APBN perencanaan adalah APBN sebagai alat untuk merencanakan alokasi sumber daya sesuai rencana.
Fungsi perencanaan ini diterapkan setiap tahun atau periode ketika APBN disusun. Melalui fungsi perencanaan, pengeluaran dan penerimaan negara bisa dipantau agar sesuai rencana keuangan.
5. Fungsi Otoritas
Fungsi APBN lainnya adalah fungsi otoritas. Fungsi otoritas APBN maksudnya adalah APBN sebagai pedoman dan landasan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara setiap periode yang ditentukan.
Seluruh penyelenggara negara wajib menaati rencana keuangan yang ditetapkan dalam APBN. Ini dilakukan agar pembangunan bisa berjalan secara efektif dan efisien.
6. Fungsi Regulasi
Fungsi APBN yang terakhir adalah fungsi regulasi. Fungsi regulasi artinya APBN berperan dalam mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara. Fungsi ini tentu memiliki tujuan jangka panjang yang positif, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara.
Sumber APBN
Sumber APBN berasal dari pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara digolongkan menjadi tiga macam, yaitu pajak, penerimaan bukan pajak alias PNBP, dan hibah.
Berikut daftar sumber-sumber penerimaan negara menurut Basuki Darsono dalam Buku Siswa Ekonomi (2020):
1. Penerimaan pajak dalam negeri:
- Pajak penghasilan minyak dan gas (migas) dan non migas;
- Pajak pertambahan nilai (PPN);
- Pajak bumi dan bangunan (PBB);
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- Cukai;
- Pajak lainnya.
2. Penerimaan pajak luar negeri:
- Bea masuk
- Pajak atau pungutan ekspor.
3. Penerimaan bukan pajak:
- Penerimaan sumber daya alam seperti migas, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, perikanan, dan sebagainya;
- Pembagian laba dari BUMN;
- Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
4. Hibah, termasuk hadiah dan bantuan yang diberikan negara-negara lain.
Landasan Penyusunan APBN
Landasan penyusunan APBN adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 ayat 1 yang menyebut bahwa APBN perlu ditetapkan setiap tahun.
Selain UUD 1945, landasan hukum penyusunan APBN juga tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara, serta Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang APBN.
Penyusunan APBN tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga dua prinsip penting. Dua prinsip penting yang diterapkan dalam penyusunan APBN berlandaskan pada aspek pendapatan dan pengeluaran negara.
Berikut ini penerapan prinsip penyusunan APBN seperti yang dijelaskan oleh Alam S. dalam Ekonomi (2007):
1. Prinsip pendapatan negara
- Memastikan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan waktu yang tepat.
- Memastikan piutang negara seperti sewa barang negara, pelabuhan, hingga bandara ditagih dan dipungut tepat waktu.
- Memastikan ganti rugi dan denda yang diderita negara segera dibayarkan.
2. Prinsip pengeluaran negara
- Memastikan seluruh penyelenggara negara menggunakan anggaran yang ada secara hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna.
- Memastikan penggunaan anggaran terarah dan terkendali sesuai dengan program yang direncanakan.
- Memastikan agar anggaran sebisa mungkin dipakai untuk membeli produk dalam negeri untuk meningkatkan potensi dalam negeri.
Editor: Dhita Koesno
