Masuk tirto.id
tirto.id - Polri mengungkapkan pagu anggaran tahun anggaran 2027 lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran pada 2026. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah kebutuhan operasional Polri, termasuk anggaran untuk penanganan kerusuhan massa hingga pengamanan VVIP.
“Pagu anggaran Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan. Polri memperoleh alokasi sebesar Rp139,19 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp6,86 triliun atau 4,70 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun anggaran 2026 sebesar Rp146,05 triliun,” kata Asisten Utama Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Kapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat, yang mewakili Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI mengenai RKA K/L Tahun Anggaran 2027, Selasa (1/9/2026).
Dia mengatakan kebutuhan ideal anggaran Polri pada 2027 sebelumnya diusulkan sebesar Rp178,69 triliun. Namun, pada tahap penetapan pagu indikatif, Polri hanya memperoleh Rp118 triliun.
“Pada awal proses perencanaan, kebutuhan ideal anggaran Polri tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp178,69 triliun. Pada tahap penetapan pagu indikatif, Polri memperoleh sebesar Rp118 triliun atau terpenuhi sekitar 66 persen. Selanjutnya, pada tahap penetapan pagu anggaran, alokasi meningkat sekitar Rp21,19 triliun menjadi Rp139,19 triliun,” ujarnya.
Wahyu menyebut penurunan anggaran tersebut terutama berdampak pada belanja barang operasional. Menurutnya, belanja barang operasional mengalami penurunan sekitar Rp5,05 triliun dibandingkan alokasi anggaran tahun anggaran 2025.
Ia mengatakan, penurunan belanja barang berdampak langsung pada dukungan operasional Polri. Dia mengatakan, sejumlah kebutuhan disebut mengalami kekurangan anggaran.
“Penurunan belanja barang tersebut berdampak langsung pada dukungan operasional Polri. Beberapa kebutuhan yang mengalami kekurangan antara lain: bahan bakar minyak dan pelumas, biaya listrik, pemeliharaan gedung dan almatsus, serta perlengkapan perorangan,” ucapnya.
Selain itu, Polri juga mencatat sejumlah kebutuhan lain yang membutuhkan dukungan anggaran, mulai dari kebutuhan untuk pengendalian kerusuhan massa sampai pengamanan VVIP.
“Selain itu terdapat tunggakan anggaran BMP dan listrik, kebutuhan operasional daerah otonomi baru dan satker baru, kebutuhan rekrutmen dan pendidikan personil, serta dukungan untuk penanggulangan bencana, rusuh massa, dan pengamanan VVIP,” kata Wahyu.
Ia menambahkan, berdasar hasil pertemuan tiga pihak antara Polri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, Polri dapat mengusulkan pergeseran dari belanja modal ke belanja barang setelah memperoleh persetujuan dari DPR RI apabila kebutuhan belanja barang belum dapat dipenuhi melalui penambahan anggaran.
Wahyu pun meminta persetujuan Komisi III terkait pergeseran anggaran itu.
"Dalam forum ini, kami mengusulkan pergeseran anggaran sebesar Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang. Pergeseran tersebut akan digunakan untuk memperkuat kebutuhan operasional, antara lain BMP dan listrik, perlengkapan personil, satker baru, pendidikan, pemeliharaan almatsus dan gedung, penanganan kerusuhan massa, pengamanan VVIP, serta penanggulangan bencana," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Safaruddin, kemudian mengonfirmasi besaran tambahan anggaran tersebut kepada
Polri.
"Untuk Polri, pergeseran itu Rp3,6 triliun? Tapi ada usulan tambahan tadi? Hanya pergeseran?" tanya Safaruddin.
Wahyu kemudian menegaskan dalam penutup paparan Polri juga disampaikan adanya usulan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun.
Safaruddin menyatakan Fraksi PDIP mendukung usulan tersebut.
"Saya sudah catat di sini. Kalau memang ada usulan tambahan tahun 2027 Rp66 triliun, dan pergeseran Rp3,6 triliun dari belanja modal ke belanja barang, kami dari Fraksi PDIP sangat menyetujui pergeseran dan penambahan Rp66 triliun," ujar Safaruddin.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
