Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta tambahan anggaran sebesar Rp10,07 triliun untuk perluasan cetak sawah dari 225 ribu hektare menjadi 250 ribu hektare. Anggaran itu juga akan digunakan untuk penambahan benih jagung dari 300 ribu hektare menjadi 1,5 juta hektare, pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada, dan pala. Kemudian juga untuk mengimpor beberapa komoditas seperti bawang putih, kedelai, gandum, dan lain sebagainya.
Tak hanya itu, Amran meminta tambahan anggaran Rp5,20 triliun untuk tambahan gaji dan tunjangan kinerja, termasuk BOP (Biaya Overhead Pabrik) karena pengalihan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) daerah ke pusat. Dengan mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 sebagai basis anggaran senilai Rp29,37 triliun, pagu anggaran yang dimohonkan untuk Kementerian Pertanian menjadi Rp44,64 triliun.
“Pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2026 ditetapkan melalui Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PP/Bappenas tahun 2026 sebesar Rp13,75 triliun,” kata dia, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Pagu indikatif tersebut di antaranya dialokasikan untuk belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan kinerja senilai Rp1,64 triliun, belanja operasional kantor Rp0,89 triliun, dan belanja non-operasional Rp11,23 triliun.
“Di mana rincian alokasinya bersifat mengikat,” tambahnya.
Sebagai pertanggungjawaban atas permintaan tambahan anggaran tersebut, Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi berkomitmen untuk memberikan laporan secara berkala kepada Komisi IV DPR atas program cetak sawah.
Selain itu, Direktur Jenderal Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menjelaskan, permintaan tambahan anggaran tersebut akan digunakan juga untuk operasional penyuluh dan beberapa insentif yang akan diberikan kepada penyuluh.
“Tentu saja sudah ada arahan dari Bapak Menteri Pertanian, yaitu untuk mendorong program prioritas Brigade Pangan dan kemudian juga peningkatan kapasitas petani milenial. Ini sudah akan kita lakukan dan kemudian akan kita usulkan dalam skema pendanaan Rp44 triliun ini sejumlah kurang lebih Rp225 miliar untuk kegiatan tersebut,” tambah Idha.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
