Ambisi RI Punya Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Terancam Pupus

tirto.id - Kereta Cepat Jakarta-Surabaya terancam dihapus dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun oleh Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Penghapusan megaproyek ini tinggal menunggu restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Proyek ini berpotensi tidak dilanjutkan sebagai PSN. Karena itu kita akan laporkan ke Presiden untuk mendapatkan arahannya," ucap Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo, saat dihubungi Tirto beberapa waktu lalu.

Wahyu menuturkan, proyek PSN tersebut sejatinya harus segera diselesaikan pada 2024 mendatang. Namun, ada keraguan proyek PSN tersebut belum bisa diselesaikan salah satunya menyangkut pembiayaan.

"Harus ada kepastian pelaksanaannya yaitu memenuhi syarat financial closing, pengadaan tanah dan perizinan yang sudah beres sebelum 2024," katanya.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati menjelaskan proyek yang diusulkan akan dihapus dari PSN adalah Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya. Kereta api semi cepat berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sudah dalam tahap menjelang operasi.

Oleh karenanya, Kemenhub mengusulkan untuk menghapus proyek tersebut dari daftar PSN karena sudah ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang rencananya akan diteruskan sampai ke Surabaya.

"Selain itu, proyek Kereta Api Semi Cepat hingga saat ini belum berjalan, masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study," ujar Adita saat dikonfirmasi.

Saat ini, pemerintah memang baru mulai melaksanakan studi untuk perpanjangan jalur kereta api cepat dari Bandung hingga Surabaya. Pembangunan tahap kedua ini pun rencananya akan melewati rute Yogyakarta - Solo, hingga stasiun pemberhentian akhir di Surabaya.

Panjang rel Kereta Cepat Jakarta-Surabaya diperkirakan akan memiliki jarak sama dengan jalur Kereta Api Jakarta-Surabaya saat ini yakni kurang lebih sejauh 720 km. Namun waktu tempuhnya akan lebih efisien yang semula 9 jam menjadi sekitar 4 jam saja.

"Nama tetap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, namun nantinya kereta ini tetap kita programkan sampai Surabaya melewati Yogyakarta," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Perencanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sendiri sebetulnya sudah dilakukan sejak 2017-2018. Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) sempat meneken Summary Record On The Java North Line Upgrading Project pembangunan Kereta Semi-cepat Jakarta-Surabaya.

Kerja sama itu menegaskan komitmen Indonesia untuk menggandeng Jepang sebagai investor sekaligus penggarap megaproyek dengan biaya Rp80-120 triliun itu, ketimbang Cina yang sebenarnya juga menginginkannya.

Meski Jepang sudah terpilih, toh kesepakatan kedua negara ini menarik untuk dibicarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan tersingkirnya Cina.

Faktanya Cina pernah beberapa kali menggarap proyek prestisius dari pemerintah Indonesia. Pada Oktober 2015 lalu, misalnya, Cina-lah yang memenangkan tender proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini hampir rampung.

Tak Menambah Warisan Buruk Jokowi

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, di masa-masa terakhir pemerintah saat ini memang tengah bersih-bersih project. Mereka akan selektif mana yang berpotensi mangkrak, dan tidak.

"Kalau berpotensi mangkrak, maka memang lebih baik dihapus tidak menambah legacy buruk Jokowi," ujarnya kepada Tirto, Jumat (28/7/2023).

Sampai saat ini diketahui sebanyak 58 proyek belum tergarap sama sekali dan terancam dikeluarkan dari PSN. Hal ini karena proyek-proyek ini sudah diberi waktu penyelesaian hingga 2024.

PSN yang belum tersentuh tersebut di antaranya MRT fase II, kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi hingga Sukabumi, dan Tol Getaci.

"Saya rasa itu menunjukkan perencanaan PSN sangat amburadul dan berakibat buruk ke implementasinya," ujarnya.

Dia mencontohkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurutnya, perencanaan dalam pembangunan megaproyek tersebut amat buruk, apalagi harus dilanjutkan hingga ke Surabaya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini awalnya diperkirakan menelan biaya Rp86,67 triliun. Tapi belakangan terjadi pembengkakan atau cost overrun (kelebihan biaya) menjadi Rp114,24 triliun pada 2021.

Sementara komposisi pembiayaan proyek ini adalah 75 persen berasal dari pinjaman melalui Cina Development Bank (CDB) dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-Cina. Pembagiannya, konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60 persen dan 40 persen berasal dari konsorsium Cina.

Total pinjaman Indonesia ke CDB mencapai Rp8,3 triliun. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat. Hanya saja, bunga yang ditawarkan oleh Cina adalah 3,4 persen per tahun dengan tenor selama 30 tahun.

Jadi Beban BUMN

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya hanya akan menambah beban likuiditas BUMN jika dilanjutkan. Hal ini berkaca daripada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Memang sebaiknya dihapus karena memperpanjang pembangunan kereta cepat sampai surabaya punya beberapa implikasi. Pertama, kekhawatiran likuiditas BUMN akan alami tekanan hebat jika diminta mengerjakan proyek kereta cepat," ujar Bhima kepada Tirto.

Kedua, masalah uji kelayakan yang terlalu terburu-buru juga dinilai akan bernasib sama dengan proyek sebelumnya. Sementara jika kereta cepat dilanjutkan maka akan menimbulkan kekhawatiran pelebaran defisit anggaran atau menurunkan anggaran lain misalnya belanja kesehatan.

Bhima melanjutkan, untuk menarik dana investor tidak mudah sekalipun dijamin negara. Apalagi tren kenaikan suku bunga akan sebabkan biaya investasi menjadi lebih mahal.

"Kelima, momen pemilu akan timbulkan ketidakpastian kebijakan. Pastinya investor ragu apakah proyek akan tetap berlanjut pasca 2024," pungkas dia.

Dilanjutkan Pemerintah Berikutnya

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menyebut, proyek tersebut sebenarnya masih bisa dilanjutkan namun tidak pada pemerintahan saat ini. Proyek tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi dan nilai strategis.

"Proyek ini diusulkan kepada presiden untuk dihapuskan dari daftar PSN semata karena dari sisi pembiayaan, pengadaan lahan, dan perizinan terlalu kecil kemungkinan untuk mulai dilaksanakan di sisa masa pemerintahan presiden dan Kabinet Indonesia Maju," ucap Aditya saat dihubungi Tirto.

Menurutnya, proyek ini tetap sangat potensial dan bernilai strategis untuk dijadikan sebagai proyek strategis nasional pada pemerintahan berikutnya.

Ini karena memberikan dampak seperti pengembangan perekonomian di wilayah perkotaan dan lintas utara Jawa seperti Cirebon hingga Semarang.

"Karena proyek ini bernilai strategis pada pengembangan teknologi perkeretaapian Indonesia, serta pertumbuhan wilayah perekonomian baru termasuk juga seperti pengembangan kawasan industri Batang, Kendal, dan Tuban," jelas Aditya.

Aditya berharap pemerintahan berikutnya melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat atau kereta kecepatan sedang Jakarta hingga Surabaya dan masuk ke kategori PSN. Seluruh yang menghambat dari sisi pembiayaan, perizinan, dan pengadaan lahan harus mendapatkan dukungan yang lebih maksimal dari lintas sektoral pusat dan daerah.

Sementara itu, Wahyu Utomo mengatakan proyek itu harus memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan, dan keuangannya. Jika tiga syarat itu sudah dipenuhi, maka siapa pun pemimpinnya nanti, proyek pembangunan akan tetap berjalan.

Sebaliknya, jika salah satu dari tiga syarat itu tidak dipenuhi, maka tak menutup kemungkinan proyek yang belum disentuh itu akan dikeluarkan dari PSN.

"Kalau memang benar-benar itu (syarat) enggak bisa tercapai, monggo, Bapak Presiden yang memutuskan. Itu haknya beliau, bukan saya," pungkas dia.