tirto.id - Presiden Joko Widodo terbang menuju China dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Kamis, 27 Juli 2023. Jokowi melakukan lawatan ditemani dua menterinya yang berasal dari Partai Golkar, yaitu Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Kunjungan kerja Jokowi ke China tersebut menimbulkan pertanyaan karena tidak mengajak Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Padahal kepergian Jokowi tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi sebagai salah satu bidang yang masuk dalam tupoksi kementerian yang dinakhodai Airlangga.
Selain tak mengajak Airlangga, saat di Halim Perdanakusuma, Jokowi memberikan pernyataan ke media bahwa dia tidak ikut campur soal permasalahan internal Golkar. Jokowi mengklaim dirinya tidak berkaitan dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disebut hendak menggulingkan kepemimpinan Airlangga.
“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma seperti dikutip dari Antara.
Pernyataan Jokowi tersebut langsung direspons positif kader senior Golkar, seperti Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono. Menurutnya sikap tegas Jokowi merupakan bentuk penghormatan sekaligus memahami keputusan internal Partai Golkar terkait hasil Munas Partai Golkar.
“Saya mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi pada hari ini yang menyatakan tidak ada kaitannya dengan masalah internal di Partai Golkar. Saya respect dengan pernyataan Pak Presiden, itu artinya beliau sangat memahami dan menghormati apa yang telah diputuskan di Munas Partai Golkar," kata Agung Laksono.
Dia meminta kepada seluruh kader Partai Golkar yang hendak maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk taat dan disiplin menunggu jadwal penyelenggaraan Munas yang telah ditetapkan pada 2024.
“Kepada siapa pun, baik itu yang senior atau pun yang junior kalau ingin maju jadi ketum Golkar, tunggu pada waktunya. Tidak main serobot, apalagi sampai melanggar AD/ART partai, semua harus ikut aturan," tegasnya.
Manuver Airlangga di Tengah Isu Munaslub yang Ingin Melengserkan Dirinya
Airlangga memberikan pernyataan terkait dirinya tidak ikut kunjungan kerja luar negeri Jokowi ke China. Dia membantah tak diajak karena ada kaitannya dengan isu Munaslub. Airlangga menyebut durasi waktu kunjungan Jokowi yang relatif singkat yang menjadikannya tak ikut pergi ke China.
“Kan ini cuma satu hari," kata Airlangga.
Airlangga memilih memanfaatkan waktunya untuk menyambut Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani pada Kamis (27/7/2023). Dalam pertemuan selama satu jam itu, Airlangga tampak lebih cair saat berkomunikasi dengan Puan.
Dia tampak tak ambisius untuk memaksakan diri menjadi bakal capres atau cawapres. Berbeda dengan pembicaraan politik yang pernah dilakukan dengan beberapa partai sebelumnya. Kedua partai sepakat membentuk tim teknis untuk membahas tindak lanjut pertemuan mereka.
“Oleh karena itu ada banyak hal yang perlu dibahas tentunya dan tadi disepakati bahwa hal yang bersifat teknis itu perlu dibangun dan dari Partai Golkar sudah membentuk tim teknis," terangnya.
Airlangga juga mengklaim bahwa pertemuannya dengan Puan Maharani diketahui Jokowi. Airlangga mengatakan, ia telah melaporkan akan bertemu dengan Puan saat bertemu Jokowi di Istana Negara sebelumnya.
“Termasuk saya laporkan ke beliau bahwa saya akan bertemu dengan Ibu Puan. Karena hari ini sepenuhnya sepengetahuan Bapak Presiden," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng menambahkan, pertemuan antara Airlangga dan Puan sebagai salah satu upaya untuk menepis residu isu Munaslub yang saat ini sedang bergulir. Hal itu mengingat salah satu tuntutan para kader yang menginginkan Munaslub adalah evaluasi pencapresan di Partai Golkar.
“Makna strategis bahwa Partai Golkar kerja, PDIP kerja dan cari persamaan ke depan yang lebih baik," kata Mekeng.
Mekeng menambahkan, penjelasan mengenai Airlangga tak mensyaratkan soal capres atau cawapres kepada PDIP. Menurutnya, apabila hal itu dipaksakan hanya berujung pada jalan buntu. Ditambah lagi saat ini Golkar sedang dalam kemelut Munaslub.
“Kita nggak bicara sampai situ (capres/cawapres), karena kalau bicara usung-usungan malah deadlock. Biar saja proses," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily mengisyaratkan bahwa partainya akan segera menggelar konsolidasi internal. Salah satu tujuannya adalah untuk segera melakukan deklarasi ke salah satu bakal capres, apabila diskusi dengan PDIP dan konsolidasi internal berjalan lancar.
“Ya nantilah. Proses dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Samakan semua persepsi, baru nanti," kata Ace.
Dorongan Munaslub yang Kian Panas, Posisi Airlangga Terancam
Di hari yang sama saat Airlangga bertemu Puan, organisasi Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mengadakan konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pertemuan dihadiri oleh mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham dan Ketua Umum DEPINAS SOKSI, Lawrence T.P Siburian. Mereka meminta kader terutama para ketua DPD Golkar tingkat I dan II tidak takut mengajukan tuntutan Munaslub.
Menurut Idrus, Airlangga perlu dituntut mundur, karena memiliki banyak masalah. Oleh karenanya, mundur dari ketua umum adalah solusi agar dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya di kementerian dan Kejaksaan.
"Dia memiliki banyak masalah yang diduga banyak melibatkan namanya. Maka sebagai kader yang punya tanggung jawab kepada partai harus memisahkan. Dia fokus menyelesaikan masalahnya, lalu Golkar diserahkan kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk mengurus partainya," kata Idrus.
Idrus menilai saat ini terlalu banyak manuver untuk melindungi diri agar selamat dari jeratan kasus di Kejaksaan dan mengamankan kursinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Menurutnya, apa yang dilakukan Airlangga membuat suasana Golkar semakin kacau.
"Menurut kami ada indikasi sangat kuat justru Airlangga sudah tahu dirinya tidak mungkin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi masih melakukan negosiasi-negoisasi politik supaya bisa dibantu," ungkapnya.
Idrus, Lawrence dan orang orang yang mengatasnamakan organisasi Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar sepakat bahwa nama Luhut Binsar Panjaitan adalah orang yang paling cocok untuk menggantikan Airlangga.
Menurut Lawrence, pihaknya sudah kerap bertemu dengan Luhut. Bahkan mereka sudah mengajukan nama Luhut agar menjadikan ketua umum Partai Golkar. Namun Luhut selalu menolak.
"Pak Luhut selalu menolak, tapi kami selalu mendesak," tegasnya.
Meski mencatut nama Luhut, tapi organisasi Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar tetap memasukkan dua nama kuat lainnya sebagai kandidat ketua umum. Mereka adalah Bahlil Lahadalia dan Bambang Soesatyo.
"Kami tetap memberikan pilihan kepada para kader untuk memilih," jelasnya.
Selain telah memilih Luhut, para penggerak Munaslub ini dikabarkan juga telah memiliki pilihan capres sendiri yaitu Prabowo Subianto. Namun, saat hal itu dikonfirmasikan kepada Lawrence, dia membantahnya. Dia dan kawan-kawannya ingin fokus kepada pembicaraan soal Munaslub.
“Kami belum membicarakan mengenai hal ini tetapi kami hanya membicarakan Munaslub Partai Golkar saja dulu," ungkapnya.
Munaslub Golkar: Isu Elite yang Tak Laku di Akar Rumput
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, pelaksanaan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dari pucuk pimpinan Partai Golkar adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena salah satu syarat pelaksanaannya adalah mendapat persetujuan dari DPD Golkar setidaknya di angka 2/3 dari keseluruhan.
"Karena tidak ada satupun dari pengurus DPD yang meminta adanya Munaslub. Karena isu Munaslub adalah isu elite dan wacana yang tidak mendapat tanggapan dari DPD yang punya hak untuk Munaslub itu sendiri," kata Adi Prayitno.
Adi Prayitno menegaskan, pertemuan Puan dan Airlangga adalah bentuk kompromi politik dari kondisi Golkar yang belum jelas arah koalisi dan pilihan capresnya. Meski demikian, Adi beranggapan bahwa Airlangga masih cukup untuk menghadapi badai tuntutan Munaslub dari sejumlah kader Golkar.
"Tapi mekanisme dan aturan Partai Golkar salah satunya adalah sudah menjadi pengurus Golkar, tapi kalau ketiganya belum menjadi pengurus dan belum punya pengalaman sulit untuk melakukan Munaslub dan menggantikan Airlangga. Karena Airlangga Hartarto tidak akan tinggal diam dan akan pasang badan menghadapi isu tersebut," terangnya.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, apa yang dilakukan Airlangga dengan Puan adalah menjawab pertanyaan para senior Golkar mengenai arah masa depan politik parpol berlogo beringin tersebut. Karena selama ini para senior Golkar selalu mendesak Munaslub, karena partai itu tak kunjung mendeklarasikan arah koalisi serta capres untuk Pilpres 2024.
“Untuk mengendalikan kembali arah politik Golkar soal pilpres, karena yang dikritik oleh para senior Golkar adalah sikap Partai Golkar yang tidak pernah tegas mengenai nasib masa depan mereka," kata Arya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
