tirto.id - Sejumlah pimpinan dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar bertemu di rumah Agung Laksono pada Minggu (9/7/2023). Mereka membicarakan masa depan partai berlambang pohon beringin di bawah nakhoda Airlangga Hartarto. Rapat yang dihadiri 36 dari total 79 anggota itu, dewan pakar merekomendasikan tiga poin. Salah satunya minta Airlangga segera mendeklarasikan diri menjadi capres sebagaimana hasil Munas Golkar 2019. Dewan pakar memberi tenggat waktu hingga Agustus 2023.
Ridwan Hisjam, salah seorang anggota Dewan Pakar Partai Golkar menceritakan suasana rapat tersebut yang diwarnai sejumlah dinamika dan dialektika. Di antara wacana yang berkembang di antara jajaran dewan pakar adalah upaya melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).
Namun usulan itu terpental, khawatir Munaslub menjadi ajang untuk melengserkan Airlangga dari posisinya sebagai ketua umum. Padahal, menurut Ridwan, usulan Munaslub dilakukan agar Golkar senantiasa leluasa memilih nama capres lain dan mencabut hasil munas sebelumnya yang menetapkan Airlangga sebagai capres tunggal.
"Yang jadi masalah sekarang adalah kegelisahan DPP, khawatir Airlangga diganti juga. Karena Munaslub bisa berbuat apa pun. Munaslub di Golkar juga bukan barang haram. Jadi biasa saja," kata Ridwan.
Langkah Ridwan tak berhenti di jajaran dewan pakar. Tiga hari kemudian, tepatnya pada Rabu (12/7/2023) di Hotel Sultan, bersama eksponen Partai Golkar yang menamai diri dengan Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mengeluarkan sejumlah rekomendasi nama untuk menggantikan Airlangga.
Nama yang direkomendasikan antara lain, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, kemudian Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo hingga Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
“Pak Bahlil pernah jadi pengurus Golkar, terus ada Pak Agus Gumiwang juga ada dalam rekomendasi itu. Di luar pemerintahan calonnya ada Pak Bamsoet dan ada saya," kata Ridwan.
Menurut perwakilan dari eksponen Partai Golkar, Lawrence T.P Siburian, usulan Munaslub diberikan karena mereka khawatir dengan elektabilitas partai berlambang pohon beringin yang kian hari kian anjlok.
Dia merasa bahwa Golkar saat ini berpotensi menjadi partai gurem, alias memiliki peringkat dan persentase keterpilihan yang rendah menuju Senayan. Lawrence merujuk hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan elektabilitas Golkar senantiasa turun dari waktu ke waktu.
"Golkar itu partai besar jangan sampai turun jadi menengah apalagi kecil. Kita lihat survei Golkar dari berbagai lembaga sudah turun, dari sebelumnya partai besar jadi menengah. Itu baru survei, belum lihat kenyataan di 2024," kata Lawrence.
Selain karena khawatir dengan elektabilitas partai, mereka melihat manajemen kepemimpinan Airlangga yang kian merosot. Tolak ukurnya adalah nasib Golkar yang ditinggal PPP di tengah Koalisi Indonesia Bersatu. Golkar dituntut harus segera mengambil sikap terkait nasib kursi mereka dalam dukungan capres. Mengingat, partai itu belum memenuhi angka presidential threshold di parlemen.
“Selain itu ada manajemen, mengatur waktu dan karakteristik untuk mengabdi ke atas dan bawah. Sulit ditanya bagaimana Pak Airlangga bisa mengurus Golkar, apalagi untuk menjadi capres. Kita lihat saat ini kondisi koalisi, tinggal PAN yang tersisa," ujarnya.
Kekhawatiran dewan pakar dan eksponen Partai Golkar patut dimaklumi. Hal itu berkaca pada elektabilitas Airlangga yang tak pernah naik. Terbaru menurut Lembaga Survei Indonesia dan Indikator Politik Indonesia kurun waktu April dan Mei 2023 menunjukkan posisi Airlangga di angka 0,7 persen.
Di survei lain, menurut SMRC, keterpilihan Airlangga untuk menjadi capres di internal Partai Golkar juga terhitung kecil. Sebagian besar kader Golkar mengarahkan dukungan kepada Prabowo dengan angka 42 persen, dan Anies Baswedan dengan angka 30 persen dan Ganjar Pranowo 26 persen.
Konsolidasi Golkar di Tengah Wacana Munaslub
Mendapat desakan untuk mundur, Airlangga sadar ada banyak pihak yang berusaha mengincar posisinya. Dia menanggapi santai dengan meminta kepada pihak-pihak yang merongrong jabatannya untuk bersabar. Meminta menunggu hingga 2024 tiba, dan dipersilakan menggelar Munas untuk menggantikan dirinya.
“Kini kita dalam pembicaraan dan dalam pembicaraan tidak bisa lagi mendesak. Pembicaraan partai itu harus cordial. Ya itu tadi saya katakan tidak pada Munaslub yang ada Munas 2024. Silakan kalau berminat jadi ketua umum Golkar ke 2024," kata Airlangga.
Golkar di level DPD juga berusaha merapatkan barisan. Mereka berupaya menepis isu adanya konsolidasi DPD Golkar untuk menggalang dukungan Munaslub. Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily menegaskan, 38 DPD Golkar di Indonesia tidak ada yang sepakat dengan wacana Munaslub terlebih upaya menggantikan Airlangga sebagai ketua umum.
“Nggak ada satu pun di antara 38 provinsi, kemarin di dalam Rakernas 38 DPD Provinsi semua memberikan dukungan penuh atas kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto. Kemarin di dalam Rakernas 38 provinsi semua memberikan dukungan penuh atas kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto," kata Ace.
Ace menegaskan bahwa seluruh DPD Golkar harus menentang ide Munaslub tersebut. Hal itu mengingat pelaksanaan pemilu semakin dekat dan pengurus partai butuh waktu efektif menyiapkan kampanye pemenangan.
"Saya perlu menyampaikan bahwa saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat tegas menolak terhadap Munaslub tersebut dan kita sudah seharusnya solid untuk memenangkan Pemilu 2024. Karena kita sekarang lagi fokus untuk memastikan agar kita menang di Pemilu 2024, dan untuk diketahui bahwa pemilu kita tinggal sebentar lagi," jelasnya.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono juga ikut membantah bahwa rekomendasi yang ditandatanganinya mendorong upaya Munaslub. Agung menegaskan, rekomendasi dewan pakar bertujuan untuk mendorong Airlangga segera deklarasi capres dan evaluasi pembentukan poros baru dalam koalisi di Pilpres 2024.
“Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” kata Agung Laksono.
Gejolak Golkar dan Nasib Pencalonan Airlangga
Gejolak internal Golkar yang menghendaki adanya Munaslub dan mengevaluasi pencapresan Airlangga ternyata menjadi perhatian bagi sejumlah partai dan koalisi pengusung bakal capres. Salah satunya adalah Koalisi Perubahan yang membuka pintu semakin lebar kepada Golkar di tengah dinamika partai tersebut.
Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, Sudirman Said menjelaskan, pihaknya membuka peluang dan kesempatan kepada partai-partai yang ingin bergabung. Namun dia memberi catatan bergabungnya partai tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Karena tidak ingin menimbulkan kesan adanya intervensi pada partai tertentu.
"Koalisi Perubahan terbuka dengan kemungkinan partai-partai lain bergabung. Tapi kami juga memberi apresiasi dan fokus pada partai-partai yang telah lebih dahulu bersama sama dalam pembentukan koalisi perubahan," kata Sudirman Said.
Diliriknya Golkar oleh partai dan koalisi capres lain merupakan hal wajar. Karena secara aset dan sumber daya manusia, Golkar dikenal cukup mumpuni untuk membantu proses pemenangan di dalam pemilu.
Peneliti politik senior, Syamsudin Haris menyarankan agar segera bergabung dengan koalisi-koalisi capres yang sudah terbentuk. Khawatir tidak mendapat kesempatan dan kue kekuasaan untuk pemenangan.
"Realistis sajalah, tidak perlu memaksakan diri menjadi capres atau cawapres," kata Syamsudin.
Syamsudin menambahkan bahwa Munaslub apabila diadakan hari ini tidak akan menghasilkan manfaat apa pun. Alasannya proses pelaksanaan pemilu semakin dekat dan bila Munaslub tetap digelar, maka dikhawatirkan para kader hanya sibuk ribut dan menghabiskan energi di luar pemenangan kampanye partai.
“Jadi, tidak perlu Munaslub. Tidak akan ada hasilnya jika dilakukan Munaslub, karena yang terjadi justru potensi perpecahan. Padahal yang diperlukan saat ini, tinggal 6-7 bulan jelang pemilu, adalah Golkar yang solid," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyampaikan bahwa wacana Munaslub layak dilanjutkan bila tenggat waktu hingga Agustus mendatang, Airlangga tidak segera mendeklarasikan capres.
Namun Adi menggarisbawahi, Munaslub yang dimaksud bukan dalam rangka melengserkan Airlangga. Tetapi dalam upaya mengubah putusan Munas 2019 yang sebelumnya menetapkan Airlangga sebagai capres menjadi cawapres, atau mengajukan nama lain untuk pemenangan 2024.
“Mengubah putusan Golkar yang sebelumnya menetapkan Airlangga sebagai capres menjadi cawapres," kata Adi.
Bila Golkar masih menginginkan Airlangga menjadi capres, Adi menyarankan agar Munaslub membahas pembentukan poros koalisi dengan PAN. Karena dengan PAN, Golkar bisa lebih leluasa dan syarat presidential threshold telah terpenuhi.
“Di hari-hari ini jelang pemilu, pilihan Golkar semakin sempit apakah Golkar mau menjadikan Airlangga sebagai cawapres atau membentuk poros baru dengan PAN," jelasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
