tirto.id - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengungkapkan bahwa pihaknya mendesak Airlangga Hartarto untuk segera melakukan deklarasi capres dan cawapres sesegera mungkin.
Ridwan menyebut Airlangga diberi tenggat waktu hingga akhir Agustus 2023 untuk mengumumkan nama capres dan cawapres.
Apabila hingga tenggat waktu yang telah diberikan Airlangga tidak segera mendeklarasikan diri menjadi capres, maka pihak DPP Partai Golkar harus segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Pertanyaannya begini, kalau Agustus tidak ada poros baru, maka DPP harus melakukan Munaslub," kata Ridwan saat dihubungi Tirto pada Selasa (11/7/2023).
Ridwan menjelaskan alasan Munaslub jadi jalan keluar. Karena dengan Munaslub Golkar akan mengubah putusan dari deklarasi kepada Airlangga kepada calon lain. Baik sesama Partai Golkar, atau dari capres lain yang sudah membentuk koalisi.
"Karena harus mengubah putusan 2019, karena Golkar tidak mencalonkan capres atau cawapres, maka Golkar tidak bisa mengikuti Pemilu. Seandianya Golkar mau mendukung Prabowo, tentu tetap harus Munaslub juga. Karena harus merubah putusan Munas," terangnya.
Dirinya memaklumi apabila DPP Golkar khawatir dengan wacana Munaslub bila digelar pada Agustus mendatang. Karena hal itu berpoensi melengserkan posisi Airlangga sebagai ketua umum. Mengingat rekam jejak Golkar banyak melengserkan ketua umumnya melalui Munaslub.
"Yang jadi masalah sekarang adalah kegelisahan DPP, khawatir Airlangga diganti juga. Karena Munaslub bisa berbuat apapun. Munaslub di Golkar juga bukan barang haram. Jadi biasa saja," ungkapnya.
Selain itu, Ridwan meminta kepada pihak DPP Partai Golkar untuk tidak meremehkan rekomendasi Dewan Pakar. Walau tidak bersifat mengikat, namun rekomendasi tersebut diklaim adalah hasil suara dari masyarakat akar rumput.
"Dewan Pakar itu isinya orang pintar semua dan punya pengalaman panjang di eksekutif dan legislatif," pungkas Ridwan.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
