Indeks Partai Golkar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, serta Partai Golkar memilih menunggu dinamika usai kabar Gibran ingin mengajukan mundur dari Wapres.

Doli menegaskan tidak ada ketentuan konstitusi yang mengharuskan Presiden memberikan persetujuan atas pengunduran diri wakil presiden.

BakumHAM Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Said Didu dan Sri Rajasa Candra dalam waktu 3x24 jam terkait isu Bahlil terseret penyadapan.

Golkar desak kepolisian usut tuntas indikasi motif makar di balik skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret eks Kapolri.

Bahlil mengatakan posisi ketua umum yang mengharuskannya mengelola dan memimpin kader-kader terbaik yang bernaung di bawah Partai Golkar.

Bahlil mengaku akan mengevaluasi kepengurusan Partai Golkar sebagai perbaikan sistem dan tidak memungkiri mengganti pengurus agar lebih baik.

Bahlil mengatakan Golkar menghormati proses dan mekanisme yang ada dan akan melihat perkembangan perkara tersebut ke depan.

Partai Golkar memandang pelaksanaan perayaan secara sederhana merupakan bagian dari upaya memahami kondisi masyarakat.

Ahmad Doli menyatakan akan mempertimbangkan usulan AKSI untuk membentuk hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran.

Komisi II DPR hanya perlu memanggil penyelenggara pemilu untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran.

Penentuan cawapres biasanya ditetapkan Golkar menjelang pendaftaran calon karena harus didiskusikan terlebih dulu oleh partai koalisi yang mengusung.

Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Sementara Bambang Soesatyo diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Nusron mengundurkan diri dari Golkar setelah empat anak buahnya terjaring OTT KPK dalam kasus korupsi ATR/BPN.

Sarmuji mengatakan, Nusron mengajukan pengunduran diri langsung ke Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Tindak pidana yang dilakukan kader memang merupakan tanggung jawab pribadi, tetapi partai tetap memiliki kepentingan untuk memastikan rekam jejak kader.

Golkar telah berupaya mencari informasi dan membangun komunikasi dengan Nusron setelah mendengar kabar OTT KPK. Namun, masih nihil informasi.

Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar tidak memungkiri beberapa partai ada yang ingin ambang batas lebih dari lima persen, tetapi ada juga di bawah itu.

Bahlil mengaku terpukul, tetapi menegaskan Partai Golkar akan tetap menatap ke depan meski peristiwa ini tidak diinginkan siapa pun.

Sarmuji Golkar mengatakan kesepahaman angka ambang batas tersebut didasarkan pada sistem kepartaian dan pemilu.

Sari menekankan program Kosgoro nantinya dapat mengimplementasikan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadahlia.