tirto.id - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam pidatonya menyinggung sejumlah pihak yang tersangkut kasus hukum yang menunjuk pemerintah melakukan kriminalisasi.
"Biarkanlah semua instrumen negara bekerja sesuai dengan aturan dan keundang-undangan yang ada," kata Bahlil dalam Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Selasa (31/12/2024).
Saat dikonfirmasi apakah ucapannya itu menyinggung soal Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Bahlil membantahnya.
"Tapi kalau statement saya ini ada yang merasa, ya wallahu a'lam bisshawab. Masa orang merasa gue harus melarang," kata Bahlil.
Dia berkilah bahwa pidatonya hanya sebagai otokritik bagi partainya dan kembali menegaskan tak ada upaya untuk menyindir pihak lain di luar partainya.
"Kami hanya melakukan otokritik ke dalam. Bahwa ada kader partai kami yang memang pada saat pilkada kemarin harusnya dia menang—surveinya tinggi, 70 persen lebih—kemudian kena musibah," kata dia.
Dalam pidatonya, Bahlil juga menceritakan bahwa salah seorang kadernya harus masuk jeruji besi karena kasus korupsi. Terkait kasus itu, dirinya dan partainya tak menyalahkan pihak manapun atau menuding dengan isu kriminalisasi.
"Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional, tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah," kata Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil menilai bahwa bangsa Indonesia perlu menjaga kekompakan untuk terus maju. Pun peristiwa yang telah berlalu mestinya tak perlu diungkit lagi.
"Harus ada kekompakan antarsesama, antaranak bangsa. Yang lalu biarlah berlalu. Yang belum baik di masa lalu, kita perbaiki di masa depan. Bukan kita menarik terus ke belakang. Kapan bangsa ini mau maju? Dan masa depan bangsa ini ada pada kita semua," ucap Bahlil.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
