Amandemen Konstitusi Rusia, Vladimir Putin dan Kekuasaan Absolut

Oleh: Zakki Amali - 3 Juli 2020
Dibaca Normal 2 menit
Vladimir Putin berpeluang menjadi presiden Rusia hingga 2036 atau selama 32 tahun.
tirto.id - Vladimir Putin membuka peluang sebagai pemimpin dunia paling berkuasa selama 32 tahun lewat amandemen konstitusi yang kontroversial.

Rusia menggelar jajak pendapat untuk mengubah konstitusi negara. Pemungutan suara berlangsung selama sepekan, 25 Juni-1 Juli, dua wilayah di Rusia memakai sistem daring, yakni Moskow dan Nizhny Novgorod Region.

Informasi penting referendum tersembunyi di balik glorifikasi nilai-nilai keluarga kuno untuk menarik pemilih konservatif. Di balik itu, ada klausul masa jabatan presiden bertambah dari dua periode (6 tahun per periode) menjadi empat periode atau 24 tahun secara berturut-turut. Putin bisa jadi presiden lagi hingga 2036 pada usia 84, melansir CNN.

Dalam kampanye perubahan amandemen, ada janji perbaikan untuk masa pensiun dan kenaikan upah minimum, reorganisasi pemerintah, penyebutan konstitusional mengenai keimanan kepada Tuhan, larangan pernikahan gay, desakan pelestarian bahasa dan sejarah Rusia, serta larangan pejabat tinggi memegang kewarganegaraan ganda.

Hasil jajak pendapat konstitusi Rusia telah diumumkan lebih awal. Sebanyak 77,92 persen mendukung amandemen konstitusi, sedangkan 21,27 persen menentangnya. Jumlah itu dari penghitungan 99,19 persen suara dengan partisipasi pemilih 67,97 persen. Jumat, hari ini, komite pemilihan umum Rusia akan menyampaikan hasil akhir secara resmi. Suara pro pemerintah dipastikan memenangkan lebih dari setengah suara.

Kemenangan pemerintah Rusia, sebut juru bicara Rusia, mencerminkan kepercayaan kepada Putin meski ia menolak menyebut apa tahapan selanjutnya usai kemenangan, mengutip TASS, kantor berita Rusia.

Berkuasa sejak 2000

Karier politik Putin bermula sebagai perdana menteri pada 1999-2000 setelah penunjukan Presiden Boris Yeltsin. Sejak 1997, Putin menjabat kepala dinas keamanan federal (FSB), yang menggantikan peran KGB. Putin merupakan sarjana hukum yang masuk KGB setelah lulus. KGB bubar pada 1991 bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet.

Putin menduduki kursi kepresidenan kali pertama pada Maret 2000. Jabatan kedua sejak 2004-2008. Konstitusi Rusia melarang Putin menjadi presiden tiga periode berturut-turut. Maka, ia memilih kembali sebagai perdana menteri untuk kali kedua. Ia menguasai partai Rusia Bersatu, partai pendukung pemerintah.

Hasrat berkuasa berlangsung tahun-tahun berikutnya. Putin masuk gelanggang politik lagi untuk dua periode sejak 2012-2018 hingga 2018-2024. Bila jadi presiden hingga 2036, berarti Putin mengarungi enam periode kepresidenan dan menjadi salah satu penguasa terkuat dunia selama total 36 tahun.

Ia jenis pemimpin dunia dari kalangan militer yang punya jejaring kuat di pemerintahan dengan penempatan eks-KGB di kabinetnya. Putin bukan memilih kembali sebagai perdana menteri untuk kali ketiga, melainkan mengubah kontitusi yang merintanginya.



Kekuasaan Absolut, Membungkam Demokrasi

Jajak pendapat semula akan berlangsung pada 1 April, tapi terhalang badai Corona. Situasi darurat kesehatan berguna bagi Putin untuk memuluskan proposal pemerintah. Tak ada protes jalanan massif di seluruh negeri karena COVID-19.

Pemerintah juga menyediakan hadiah dan undian bagi para pemilih amandemen konstitusi. Bagi pemilih dengan beberapa anak diberikan 10.000 rubel atau sekitar Rp2 juta. Siapa tak tergerak memilih di tengah pandemi dan pendapatan keluarga menurun?

Selama pemungutan suara, terjadi protes di berbagai wilayah Rusia. Aparat keamanan menahan 24 orang. Rinciannya, 14 orang telah ditahan di Moskow, empat orang di St. Petersburg, dua orang di Nizhny Novgorod, dan masing-masing satu orang di kota Novosibirsk, Blagoveshchensk, Khanty-Mansiysk, dan Penza.

Protes politik secara damai terhadap amandemen juga terjadi di Lapangan Merah, Moskow, oleh delapan orang dengan membentuk angka 2036. Aksi mereka dibubarkan dan mereka dibawa ke kantor polisi.

Para kritikus menyebut pemungutan suara tidak mungkin dipantau karena pemilihan berlangsung sepekan dengan alasan pandemi Corona. Pengumuman hasil sementara juga dinilai pelanggaran, termasuk ada undian dan hadiah uang tunai untuk mendongkrak jumlah pemilih. Dugaan kecurangan terjadi pada keluarga yang belum memilih tapi daftarnya telah terisi, melansir The Guardian.

Selama Putin menjadi presiden, pengkritiknya dipenjara. Melansir BBC, dalam dua periode pertama, pendapatan warga Rusia naik didukung booming minyak dan gas sebagai sektor utama ekspor Rusia.

Pada 2008, terjadi krisis keuangan global, memaksa Rusia masuk dalam resesi dan harga minyak turun. Rusia kehilangan banyak investor asing. Modal asing miliaran dolar lari ke luar negeri.

Menjelang pemilihan presiden pada 2012, ada protes dari kelompok oposisi di seluruh negeri. Alexei Navalny, pemimpin oposisi, dipenjara setelah mengekspos korupsi, menyebut partai penguasa Rusia sebagai partai penjahat dan pencuri.

Masa jabatan ketiga Putin ditandai kebijakan konservatif seperti melarang gay lewat otoritas gereja. Putin juga memenjarakan Mikhail Khodorkovsky, eks-miliarder, dan aktivis anti-Putin dari grup punk, Pussy Riot.

Alexei Navalny menyebut kemenangan amandemen konstitusi Putin adalah kebohongan besar dan palsu. Ia meragukan kinerja komisi pemilihan umum. Ia menuding Putin dan kelompoknya ingin menjadi penguasa abadi Rusia.

“Pendapatan penduduk telah menurun selama 7 tahun berturut-turut. Sekitar 150 ribu orang meninggalkan Rusia untuk selamanya setiap tahun,” kata Navalny dalam blognya, seraya menegaskan: “Tidak ada satu contoh pun di mana aturan pemimpin seumur hidup seperti itu, akan mengarah pada peningkatan standar hidup.”


Baca juga artikel terkait RUSIA atau tulisan menarik lainnya Zakki Amali
(tirto.id - Politik)

Penulis: Zakki Amali
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight