Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan komitmennya untuk tetap menempatkan personel TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Meski situasi di Lebanon Selatan kian membara akibat serangan militer Israel yang menyasar penjaga perdamaian, evakuasi atau penarikan pasukan bukan merupakan opsi yang diambil secara gegabah.
Juru Bicara 1 Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa keberadaan kontingen Indonesia di Lebanon bukan sekadar tugas militer, melainkan perwujudan mandat hukum internasional dari Dewan Keamanan PBB.
"Teman-teman terkait yang menanyakan terkait UNIFIL penarikan prajurit TNI itu. Teman-teman perlu dipahami bahwa kehadiran Indonesia pasukan kita di UNIFIL itu bagian dari komitmen internasional kita terhadap peace and security," kata Yvonne Mewengkang dalam press briefing di Gedung Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dirinya menekankan bahwa terdapat tiga parameter utama yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan nasib personel di lapangan: keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, serta kontribusi terhadap stabilitas kawasan.
"Berbagai keputusan kita terkait isu ini, termasuk yang ditanyakan tadi itu akan melalui pertimbangan yang pastinya harus sangat-sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, baik dari sisi relevansi mandat UNIFIL itu sendiri, dan juga kontribusi kita terhadap stabilitas di kawasan," ujar Veronica .
Menurutnya, sebagai negara kontributor pasukan (Troops Contributing Country/TCC), Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan Sekretariat PBB untuk memantau situasi keamanan. Penarikan pasukan secara sepihak tanpa koordinasi PBB dinilai dapat melemahkan efektivitas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu, peacekeepers kita di sana itu melaksanakan mandat peacekeeping (penjagaan perdamaian), bukan untuk peacemaking (penciptaan perdamaian). Jadi mereka di-equip personel kita untuk peacekeeping instead of peacemaking.," tegasnya.
Keputusan untuk tetap bertahan juga diiringi dengan tekanan diplomatik keras terhadap Israel. Hal ini menyusul laporan awal (preliminary finding) dari Departemen Operasi Perdamaian PBB (UNDPO) pada 6 April lalu, yang mengonfirmasi bahwa insiden yang melukai prajurit TNI disebabkan oleh tembakan tank militer Israel.
Dalam forum yang sama, Plt. Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Veronica Vicka Ancilla Rompis menyatakan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan tersebut dan menuntut investigasi menyeluruh. Jika hasil akhir investigasi mengonfirmasi temuan awal tersebut, Indonesia akan menuntut akuntabilitas penuh di jalur internasional.
"Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi transparan dan menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas itu ada. Kejadian serupa tidak boleh terulang karena personel kita sedang menjalankan mandat internasional," kata Veronica.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
