Alasan Dirjen Kemenkeu Minta Mutasi Pejabat Batal & Kata Menkeu

tirto.id - Dua direktur jenderal (dirjen) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilaporkan telah meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membatalkan rencana mutasi pejabat di unit kerja mereka. Menurut para dirjen, rencana perombakan jajaran pejabat Kemenkeu berpotensi menyebabkan polemik internal.

Polemik itu, sebelumnya, merupakan imbas dari keputusan Menkeu sebelum Suahasil, Purbaya Yudhi Sadewa, pada 10 September lalu. Purbaya saat memutuskan untuk merombak pejabat di lingkungan Kemenkeu.

Keputusan Purbaya itu kemudian menciptakan polemik lantaran jumlah pejabat yang dimutasi mencapai ratusan orang. Mayoritas di antara pejabat ini berasal dari Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak.

Dari ratusan pejabat yang mendapat perintah mutasi, beberapa di antaranya tengah menjabat sebagai Pemimpin Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.

Keputusan ini kemudian memicu penolakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dilaporkan termasuk dalam pihak yang menilai kebijakan tersebu tidak tepat.

Pada Rabu (16/9/2026), Bimo Wijayanto buka suara terkait isu ini. Dalam keterangannya di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, ia menyebut bahwa dirinya telah meminta Suahasil Nazara untuk membatalkan atau setidaknya menunda kebijakan era Purbaya itu.

“Saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya enggak bagus bagi pasukan [para staf] lain,” katanya, dikutip dari Antara.

Menurut Bimo, permintaan untuk membatalkan kebijakan tersebut sampaikan karena adanya persoalan meritokrasi. Ia menyebut, perombakan besar-besaran ini telah menempatkan “nama-nama ajaib” dalam struktur pejabat Kemenkeu.

"Nama ajaib" yang disinggung Bimo itu merujuk pada pihak-pihak yang mendapatkan promosi jabatan namun “tidak ikut proses asesmen dan talent management”. Menurutnya, jika hal tersebut dibiarkan, sistem meritokrasi dalam kementerian dapat goyah dan berdampak pada moral para staf di dalamnya.

Oleh karenanya, Bimo mengusulkan agar keputusan perombakan dicek ulang. Promosi dan mutasi yang telah sesuai dengan prosedur, disebutnya dapat dibiarkan. Hanya saja, “nama-nama ajaib” yang muncul dalam kebijakan itu perlu dibatalkan.

Respons Menkeu Suahasil atas Rencana Mutasi Pejabat di Kemenkeu

Menkeu Suahasil juga belakangan telah membuat pernyataan terkait persoalan mutasi para pejabat kementeriannya. Dalam keterangannya pada Rabu, Suahasil mengindikasikan akan dilakukannya proses pemeriksaan terkait kebijakan era Purbaya itu.

Suahasil mengindikasikan, dirinya akan memeriksa terlebih dahulu pokok persoalan yang kini tengah terjadi. Hal ini, katanya, akan turut dilakukan baik untuk para pejabat yang sudah atau akan dilantik lewat kebijakan mutasi era Purbaya.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," tutur Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Antara, Rabu.

Sementara itu, terkait permintaan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak untuk menghentikan proses perombakan, Suahasil mengatakan dirinya belum bisa memutuskan hal tersebut. Menurutnya, hal itu dapat diputuskan setelah pemeriksaan lebih lanjut selesai dilakukan.

“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin,” katanya.

Akan tetapi, dalam kesempatan yang sama, Suahasil menekankan pentingnya penunjukan pejabat secara berjenjang. Hal ini disebutnya penting bagi kementerian karena adanya kebutuhan untuk berkoordinasi lintas unit eselon I.

Oleh karenanya, Suahasil mengatakan dirinya kini sedang menunggu laporan dari para pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu. Menurutnya, laporan dari para pejabat eselon I Kemenkeu itu penting untuk menjaga sinergi internal kementerian.

“Kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon I, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” katanya.