Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan alasan pimpinan DPR RI tidak menemui para massa aksi selama aksi demonstrasi itu berjalan sejak 25-31 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI lalu.
Dasco berdalih bahwa sebetulnya pimpinan DPR ingin menemui peserta aksi pada masa itu. Namun, situasi di lapangan yang tidak kondusif dan dianggap ada yang menunggangi kegiatan itu, maka pimpinan DPR mengurungkan niatnya.
“Kalau kemarin dalam aksi penyampaian pendapat sebenarnya kami juga mau keluar untuk menerima seperti pada hari ini pada hari ini ada perwakilan dari DPR yang menerima keluar untuk aksi pengunjuk rasa,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
“Tetapk kalau yang kemarin-kemarin begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni pengunjuk rasa ada pihak-pihak penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif,” imbuhnya.
Pria yang juga politikus Partai Gerindra ini mengatakan pada dasarnya DPR selalu menerima aspirasi publik, salah satunya termasuk dari mahasiswa. Misalnya, katanya, mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) yang biasa dilakukan DPR dilakukan untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari elemen masyarakat.
Dia mencontohkan revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang hingga saat ini belum juga disahkan karena masih menampung masukan dari publik.
“Sebetulnya setiap aspirasi itu di DPR itu biasanya di komisi-komisi kan selalu ada rapat dengar pendapat, misalnya. Bolen dicek, di KUHAP itu sampai sekarang belum selesai-selesai karena memang masih terus menerima aspirasi dari publik, maupun juga termasuk adik-adik dari mahasiswa,” ucapnya.
Sebelumnya, rangkaian demonstrasi massa yang terjadi sejak Senin (25/8/2025) terjadi dalam momentum merebaknya isu besaran gaji dan tunjangan anggota DPR yang jadi perbincangan publik.
Pasca penyelenggaraan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025, isu besaran gaji dan tunjangan DPR RI bergulir. Masyarakat merasa besaran gaji dan tunjangan para anggota dewan dinilai terlalu berlebihan.
Kemudian, seruan untuk menyelenggarakan demonstrasi massa menuntut pembubaran DPR RI beredar luas di internet. Di media sosial, ajakan untuk turun ke jalan disebarkan akun-akun berpengikut ribuan. Lalu, pada Senin, demonstrasi massa terjadi dan kemudian berlanjut hingga Jumat (29/8/2025).
Massa mulai memadati area depan gedung DPR RI pada Senin siang. Di sana, massa aksi menyuarakan tuntutan terkait gaji dan tunjangan anggota dewan, sementara kepolisian menerjunkan 1.250 personel gabungan untuk mengamankan Gedung DPR/MPR RI di Senayan.
Demonstrasi massa ini kemudian berakhir ricuh. Massa yang mencoba merangsek masuk gedung DPR dihalau dan dipukul mundur polisi dengan water canon. Setelah sempat mereda, massa aksi kembali mencoba masuk area Kompleks Parlemen pada Jumat petang.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
