Ada Apa di Balik Sikap Jokowi Marahi Jajarannya Beli Barang Impor?

tirto.id - Presiden Jokowi meluapkan kekesalan kepada jajarannya terkait banyaknya barang impor. Kali ini, hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dalam arahan kepada jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa membelokkan 40 persen anggaran pemerintah pusat, daerah maupun BUMN untuk membeli produk dalam negeri.

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik hingga 1,7 persen hanya dengan membeli produk dalam negeri. Namun, pemerintah justru membeli barang modal impor dari kursi, bangku, alat kesehatan hingga pulpen.

"Lah ini kan 2 persen lebih. Enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tetapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa membeli barang impor untuk belanja barang modal justru menghilangkan potensi uang masuk ke Indonesia. Selain itu, lapangan pekerjaan juga tidak terbentuk di dalam negeri. Ia pun sampai memarahi peserta yang bertepuk tangan setelah mendengar pernyataannya tersebut.

"Coba kita belokkan semuanya ke sini, barang yang kita beli barang dalam negeri berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan tadi sudah diitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan, kalau ini tidak dilakukan sekali lagi bodoh banget kita ini," kata Jokowi.

"Jangan tepuk tangan karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan dan itu Rp400 triliun lebih nanti itu betul-betul semuanya mengerjakan silakan kita semuanya tepuk tangan, kita hanya minta 40 persen dulu sudah. Targetnya enggak banyak-banyak. Sampai nanti Mei," tegas Jokowi.

Analis politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam memandang aksi Jokowi marah-marah sebagai upaya untuk mengarahkan belanja modal negara ke UMKM lokal. Ia menilai, aksi ini dilakukan karena Jokowi ingin mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih besar, apalagi Indonesia ingin memasuki masa endemik.

"Ketika transisi menuju endemik, saya kira pemerintah berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar ekonomi tidak terseok-seok," kata Imam kepada Tirto, Jumat (27/3/2022).

Imam memandang, langkah Presiden Jokowi lazim sebagai pemimpin. Ia mengingatkan pemimpin yang ideal mengedepankan kepentingan rakyat dengan membeli barang produksi dalam negeri. Pembelian itu akan memicu efek domino berupa perputaran ekonomi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Imam justru kini menilai Jokowi harus konsisten membuktikan komitmen pembelian barang dalam negeri tersebut. Apabila tidak, Jokowi justru akan dicap sebagai upaya pencitraan, apalagi ternyata gerakan ini sudah berjalan sejak 2020 dan tidak berjalan lancar.

"Kalau kemudian menilai ini sebuah pencitraan atau sebuah komitmen, tentu saja efek dari marah-marah presiden apakah akan ditindaklanjuti oleh para menteri yang gemar melakukan impor atau tidak. Kalau kemudian ini ditindaklanjuti, ini sebuah keseriusan Jokowi dalam mendorong pembelian produk-produk dalam negeri," kata Imam.

Sementara itu, Deputi Direktur Indef Eko Listiyanto memandang bahwa pernyataan Jokowi adalah bentuk kejengkelan mantan Wali Kota Surakarta itu kepada jajaran yang masih menggunakan barang impor. Ia melihat, Jokowi ingin pemerintah menjadi pionir penggunaan barang dalam negeri. Namun, pernyataan Jokowi justru menandakan bahwa pemerintah saja tidak percaya dengan barang dalam negeri.

"Kalau dari pemerintah saja sudah ada masalah, ya berharap kepada swasta atau masyarakat itu agak 'naif' juga. Lah wong aparat pemerintah saja masih belum melakukan itu, bagaimana kemudian dengan masyarakat?" tanya Eko kepada Tirto.

Eko mengaku bahwa pemerintah berusaha mendorong barang lokal digunakan di dalam negeri. Hal tersebut terlihat lewat angka tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam setiap tender. Namun, pemerintah juga permisif ketika tender dengan spesifikasi TKDN tertentu ternyata tidak bisa diakomodir.

"Daripada enggak bisa ditenderkan, enggak ada pemenangnya. Tapi kalo itu dilakukan terus-menerus kan nanti berarti kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau bangga buatan Indonesia itu hanya jadi istilahnya macan kertas kalo enggak dilakukan," kata Eko.

Sementara itu, perhitungan Jokowi wajar mengingat angka pertumbuhan tersebut bukan pertumbuhan ekonomi tetapi pertambahan PDB. Ia justru menilai bahwa angka Rp400 triliun tidak bisa menambah pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 2 persen. Namun, angka pertumbuhan ekonomi 2 persen bisa masuk akal jika uang tersebut dibelanjakan bulan ini. Alhasil, penghitungan bisa membawa dampak lanjutan.

"Jadi, kalau kemudian ada tambahan Rp400 [triliun] masuk dalam GDP, memang ada menimbulkan multiplier effect [efek berganda]. Ya itu sebenarnya make sense saja sih kalo kemudian bisa menimbulkan sekitar 2 persen kenaikan GDP," kata Eko.

Eko menilai maksud Jokowi juga ingin membuat Indonesia tidak terjebak pasar internasional. Ia beralasan, harga barang masih berpotensi melonjak. Jokowi tidak ingin APBN semakin terbebani akibat membeli barang secara impor dengan APBN.

"Jadi ya narasinya arahan ke situ, nanti harapannya kementerian, lembaga, BUMN bergerak untuk segera mencari substitusi barang-barang yang bisa disubstitusi dari dalam negeri. Itu pertama arahannya, menggerakkan ekonomi domestik, daerah-daerah juga bergerak. Yang kedua, tekanan dari luarnya jadi berkurang kan, tekanan akibat dari kenaikan harga itu tadi," kata Eko.