tirto.id - Presiden Jokowi kesal anggaran pemerintah digunakan untuk pembelian barang impor. Padahal, uang negara bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Saat memberikan pengarahan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022), Jokowi mengaku anggaran modal pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN sangat besar.
Ia menuturkan, anggaran modal pusat Rp526 triliun, anggaran modal daerah Rp535 triliun dan BUMN sekitar Rp420 triliun. Akan tetapi, anggaran tersebut justru digunakan untuk membeli barang modal dengan cara impor.
"Ini kalau digunakan kita enggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40 persen saja, 40 persen saja itu bisa mentrigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen," kata Jokowi saat memberikan pengantar, Jumat.
"Lah ini kan 2 persen lebih. Enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tetapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Ndak. Ndak bisa," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan, aksi impor berarti memberikan pekerjaan kepada negara lain. Uang dalam negeri bergerak ke luar negeri padahal bisa digunakan untuk pengembangan dalam negeri seperti pembukaan lapangan kerja.
Jika uang bergerak ke dalam negeri, katanya, UKM dalam negeri akan tersenyum. Mereka nantinya akan berproduksi memenuhi permintaan, bahkan sampai menambah investasi mesin produksi demi memenuhi permintaan pasar.
"Ini captive. Uang, uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor? Ini kita kadang-kadang gimana sih kadang-kadang? Aduh. Saya detilkan lagi. Gregetan saya," tutur Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi ingin uang sekitar Rp400 triliun itu bisa dialokasikan untuk membeli barang dalam negeri. Saat ini, Jokowi melihat pemerintah baru mengalokasikan Rp214 triliun. Ia menargetkan angka taksiran Rp400 triliun bisa terpenuhi di Mei 2022.
"Ini target nanti di akhir, syukur bisa sebelum Mei yang 400 triliun rupiah itu bisa tercapai. Ini akan sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana-mana," kata Jokowi.
Jokowi meminta LKPP untuk terus mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk masuk e-katalog. Di sisi lain, Kementerian Keuangan, BPKP dan instansi lain mengawasi proses yang ada. Apabila ada daerah yang tidak memenuhi target, Jokowi tidak segan-segan untuk memotong dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja tapi itu bagian saya itu. (ketawa) Reshuffle, udah, saya itu," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
