tirto.id - Sejumlah wilayah pesisir pantai utara (pantura) Jawa Tengah dikepung bencana banjir sejak Februari 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng mencatat, ada sembilan daerah yang dilanda banjir sejak awal tahun ini meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Grobogan, Kudus, Jepara, dan Pati. Ratusan ribu warga terdampak bencana ini dan sebagian masih menyandarkan nasib di pos-pos pengungsian.
Salah satu wilayah yang tengah dilanda banjir parah saat ini adalah Demak. Bencana banjir melanda 11 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang berdampak pada 93.149 warga. Akibat bencana ini, sebanyak 22.725 warga dilaporkan harus mengungsi.
Banjir Demak diperparah dengan jebolnya enam tanggul di wilayah tersebut. BPBD Demak menyatakan, intensitas hujan yang tinggi turut membuat tanggul jebol. Bahkan, tanggul Sungai Wulan kembali jebol pada Minggu (17/3/2024), padahal sudah sempat diperbaiki pada Februari 2024.
Pakar geologi dan mitigasi bencana dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, menyayangkan banjir di Demak hanya semata disebut akibat cuaca ekstrem atau intensitas hujan tinggi. Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah melakukan mitigasi dengan mengecek kondisi tanggul yang eksis di Jawa Tengah sebelum masuk musim penghujan.
“Pemantauan kondisi tanggul memang [seharusnya] dilakukan jauh sebelum musim hujan, apalagi saat ini musim hujannya telat [datang]. Pembagian tugas antara pengelola sungai di pusat dan pemantau sungai kabupaten/kota rasanya perlu diperbaiki lagi,” ucap Eko kepada reporter Tirto, Kamis (21/8/2024).
Eko berpendapat, kejadian ini menjadi pembelajaran dengan ongkos yang mahal. Di samping itu, banjir Demak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Dia menyampaikan, biaya melakukan pemantauan dan perbaikan tanggul tentu tidak seimbang dengan kerusakan dan kerugian akibat banjir yang terjadi.
Banjir Demak juga disebut diakibatkan karena adanya alih fungsi lahan yang masif di wilayah hulu. Menurut Eko, kegiatan pembabatan hutan dan mengganti tanaman serapan dengan tanaman produksi turut menyumbang penyebab banjir kerap terjadi di wilayah Jawa Tengah. Aktivitas itu, kata dia, juga meningkatkan level bahaya bencana yang ada di wilayah tersebut.
“Boleh jadi ada kesadaran yang melekat bahwa bencana ini kontribusi dari pembangunan yang menyisakan risiko atau sering kita sebut pembangunan berisiko. Sehingga pihak pihak yang berkontribusi pada mismanajemen pembangunan itu juga tidak berbicara [saat ini],” ujar Eko.
Hingga Rabu (20/3/2024), banjir masih menggenangi sebagian wilayah Demak. Laporan BPBD Demak, banjir berdampak pada 4.541 hektar sawah serta 529 hektar tambak. Selain itu berdampak pada 133 sarana ibadah, 14 fasilitas kesehatan, 70 sarana pendidikan, 13 sarana kantor, dan 3 pasar. Di beberapa wilayah, ketinggian banjir bahkan mencapai 80 sentimeter hingga 3 meter.
Di sisi lain, banjir parah di Demak disebut sangat minim atensi dari pemerintah pusat. Tak ayal sejumlah protes bermunculan dari warganet di media sosial menuntut keseriusan penanganan banjir di Demak. Hingga Kamis (21/3/2024), Presiden Joko Widodo sendiri belum menyatakan pernyataan resmi soal banjir di Demak.
Salah cuitan yang menuntut keseriusan pemerintah pusat datang dari pengguna media sosial X dengan akun bernama @husain_fahasbu. Dia menulis, “Demak ini masih dalam wilayah Indonesia gak sih? Berhari-hari banjir besar gak ada infonya pejabat yg terkait turun atau sekadar memberi komentar.” Cuitan ini sudah dilihat 1,5 juta kali dan disukai 21 ribu pengguna X.
Cuitan serupa juga ditulis oleh pengguna akun bernama @WidasSatyo. Dalam cuitannya dia berujar, “12 dari 14 kecamatan di Demak sudah terdampak kena banjir. That's basically 85% of the whole region. Apa belum ada sikap dari pemerintah pusat? Kupikir ini perlu dapet atensi lebih serius.” Cuitan itu sudah dilihat lima ribu kali dan diposting ulang oleh 68 akun lain.
Banjir Itu Diundang
Manajer Kampanye WALHI Jateng, Iqbal Almas, menyatakan banjir adalah bencana yang diundang. Dalam konsep politicized environment, kata dia, persoalan lingkungan tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi di mana masalah itu muncul. Maka, masalah lingkungan bukanlah masalah pengelolaan teknis semata.
“Walhi Jateng menemukan hal yang menggelikan dari respons pemerintah terhadap bencana banjir yang terjadi. Respons yang diberikan beragam namun, hampir seluruhnya menunjuk persoalan bencana ini disebabkan faktor teknis sekaligus memang ‘takdir Tuhan yang tidak bisa dihindari’,” kata Iqbal dalam keterangannya, Kamis (21/3/2024).
Iqbal memandang, hampir seluruh pihak berwenang menyebut banjir ini disebabkan luapan air sungai, tanggul jebol, sedimentasi sungai, infrastruktur sungai yang belum selesai, hingga akibat cuaca ekstrem. Namun, tidak ada statement atau respons yang jelas dan tegas menunjukkan bahwa ini disebabkan oleh alih fungsi lahan dan tata ruang yang serampangan.
Kajian Walhi Jateng sepanjang 2023 menemukan, perubahan lanskap daerah hulu yang menjadi penopang resapan air untuk daerah bawah (hilir) kian mengerikan. Setelah pesisir habis dan rusak karena industrialisasi yang masif, bagian tengah yang merupakan bentang pegunungan mulai dari Tegal hingga Karanganyar serta Rembang, juga mulai dibabat untuk pembangunan. Misalnya untuk proyek strategis nasional (PSN), Industri, pertambangan, maupun proyek skala besar industri energi.
Menurut Iqbal, bencana banjir yang mendominasi kawasan Pantura tidak bisa hanya dilihat sebatas akibat persoalan teknis, semisal tanggul jebol. Banjir di Grobogan dan Demak contohnya, berkaitan dengan adanya proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Demak dan Grobogan, berdampak pada pembabatan ratusan hektar kawasan hutan.
“Begitupun banjir yang terjadi di Jepara, Pati, dan Blora yang sangat dekat sekali dengan kawasan pegunungan Karst Kendeng. Karst Kendeng telah berubah menjadi daerah pertambangan bahkan pabrik semen,” jelas Iqbal.
Walhi Jateng mendesak pemda dan pemerintah pusat mengembalikan fungsi kawasan hulu sebagai daerah resapan air dan daerah yang memiliki fungsi lindung. Serta meminta agar adanya penyusunan struktur ruang dan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan fungsi ruang lingkungan hidup yang berkeadilan.
“Statement yang dikeluarkan pemerintah justru menunjukkan bahwa cara kerja dan pola pikir yang digunakan adalah sebatas teknikalisasi masalah, yang menjelaskan berbagai macam persoalan lingkungan khususnya bencana banjir penyebabnya adalah faktor teknis,” ujar Iqbal.
Upaya Pemerintah
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Demak, Rezki Sulistyanto Soedibyo, melaporkan hingga Rabu (20/3/2024), baru ada 1 kecamatan yang terlihat mulai surut. Dia mengaku pihaknya cukup kesulitan dengan luasan dan besarnya dampak banjir yang mengepung wilayah Demak.
“Wilayah terdampak banjir masih cukup banyak, dari 11 kecamatan mungkin masih 10 kecamatan yang dampaknya [masih besar], 1 kecamatan yang dampaknya agak turun dan mulai dibersihkan,” kata Rezki dalam acara Teropong Bencana yang disiarkan di Youtube resmi BNPB, Rabu (20/3/2024).
Rezki menyatakan, saat ini pengungsi terbagi di dua kabupaten, yakni Demak dan Kudus. Persoalan pengungsi ini disebutnya membutuhkan komunikasi yang intens karena akses dua kabupaten tersebut terputus akibat banjir.
Sebelumnya, Laporan BPBD Demak menyebut, para pengungsi membutuhkan sejumlah bantuan seperti sembako, nasi bungkus, makanan kering, air mineral, hingga air bersih. Bantuan lain yang diperlukan berupa tikar, selimut, obat-obatan, makanan pendamping ASI, pampers anak dan dewasa, pembalut, pakaian dalam, dan lotion antinyamuk.
Saat ini, Tim dari Kementerian PUPR dilaporkan tengah berupaya memperbaiki tanggul yang jebol. Adapun pihak BPBD Demak, masih terus mengupayakan agar fasilitas-fasilitas umum dapat segera kembali berfungsi seperti sedia kala.
“Pelayanan sendiri agak terganggu di tingkat kabupaten, jadi makannya itu menjadi prioritas kami untuk segera membersihkan area-area yang terkena banjir. Kemudian membersihkan fasilitas umum yang lain seperti tempat ibadah, sekolah,” ucap Rezki.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menyatakan pemerintah pusat tidak abai terhadap bencana yang terjadi di daerah. Dirinya terus mendapatkan data dan informasi setiap hari terkait kejadian bencana.
Menurut dia, baik pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh elemen masyarakat sudah melakukan upaya tanggap bencana, termasuk situasi yang terjadi di Demak. Per 19 Maret 2024, pihaknya mencatat ada 524 kejadian bencana dimana 99,24 persennya merupakan bencana hidrometeorologi.
“Paling banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan secepat mungkin dan memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang dibutuhkan dalam situasi ini,” kata Abetnego kepada reporter Tirto, Kamis (21/3/2024).
Khusus untuk situasi di Kabupaten Demak, kata dia, BNPB sudah menyalurkan dukungan dan pendampingan penanganan darurat. Kementerian Sosial juga sudah mendirikan beberapa tenda darurat untuk membantu para korban banjir.
“Bersama-sama dari banyak pihak sudah ada upaya evakuasi, pendistribusian logistik bantuan, pendirian dapur umum, toilet portable, pelayanan kesehatan, dan juga pengerahan alat berat dan pompa. Situasi lapangan dan upaya terus dimonitor dan evaluasi,” ujar Abetnego.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
