8 Dapur MBG di Sikka Tak Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

tirto.id - Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sikka, Eginius Djara, membeberkan bahwa ada delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Sikka. Tapi, semuanya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Untuk di Sikka semua dapur MBG [8 dapur] belum ada SLHS dan sementara berproses mengurus, " ungkap Eginius Djara, Jumat (26/10/2025).

Eginius bilang, Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi telah mewajibkan SPPG memiliki SLHS sebagai syarat operasional dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk memenuhi SLHS, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain, sisi lingkungan, sanitasi, penjamahan, dan administrasi yang harus dilengkapi masing-masing dapur MBG.

Oleh sebab itu, dapur MBG dalam sebulan ini diwajibkan segera mengurus SLHS. Jika memang dalam sebulan tidak menyelesaikan pengurusan SLHS maka akan berdampak dapurnya ditutup.

"Delapan dapur MBG ini belum punya [SLHS]. Sementara untuk dapur kesembilan [yang belum beroperasi] ini, kami wajibkan lengkapi dengan SLHS baru bisa berjalan operasional dapurnya, " ungkapnya.

Eginius berharap, dengan diterbitkan SLHS oleh Dinkes Sikka, dapat dipastikan dapur MBG memenuhi standar kebersihan, sanitasi, serta keamanan pangan.

Selanjutnya dibeberkan, delapan Dapur MBG yang beroperasi di Sikka ditargetkan melayani 26.764 penerima manfaat. Namun demikian belum semua dapur memenuhi target dan saat ini jumlah penerima manfaat telah mencapai 23.999 orang.

Koordinator SPPG Waioti, Petra kepada media ini menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di Dinas Kesehatan Sikka.

"Kami sudah mengajukan SLHS ke Dinkes Sikka, semoga dalam waktu dekat bisa terpenuhi," ungkapnya.

Terpisah, Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, meminta dapur penyedia Makan Bergizi Gratis untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik dan benar. SOP tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari pemilihan bahan baku berkualitas, hingga pengawasan dan distribusi.

"Pengawasan yang ketat terhadap distribusi makanan sangat penting mulai dari dapur hingga ke sekolah-sekolah. Perjalanan makanan dari dapur ke sekolah memiliki potensi resiko. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengemudi dan kendaraan pengangkut harus dipastikan steril untuk menjamin keamanan makanan, " ungkap Subandi, Jumat.

Simon mengatakan pula, pihak sekolah juga memiliki peran penting dalam memastikan keamanan makanan yang diterima.

"Pengecekan secara teliti sebelum makanan dibagikan kepada siswa sangat diperlukan, " ujarnya.

Ia juga mengharapkan, SPPG yang belum memiliki SLHS sebagai syarat operasional dalam pelaksanaan MBG, untuk segera melengkapi ketentuan yang diminta BGN tersebut.

Agustina Dayanti, orang tua siswa penerima MBG di SMP Swasta Katolik Virgo Fidelis Maumere, menyampaikan apresiasi atas program ini. Namun, ia menekankan pentingnya dapur MBG menjaga sanitasi dan keamanan makanan.

“Kami para orang tua tentu sangat bersyukur dengan adanya program Makan Bergizi Gratis ini. Anak-anak kami bisa mendapatkan tambahan gizi di sekolah,” ujarnya.

“Tetapi, kami juga berharap pihak dapur MBG benar-benar memperhatikan sanitasi dan keamanan makanan yang disajikan. Jangan sampai ada makanan yang kurang bersih atau berisiko bagi kesehatan anak-anak,” imbuhnya.

Dirinya juga meminta agar dapur MBG memiliki SLHS sebagai bentuk jaminan kualitas dan keamanan bagi para siswa.

“Selain itu, penting juga agar dapur penyedia MBG memenuhi ketentuan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, supaya ada jaminan bahwa proses pengolahan makanan sesuai standar kesehatan," tandasnya.