Pemerintah Wajibkan SPPG Miliki Sertifikat Higiene & Sanitasi

tirto.id - Pemerintah menyatakan komitmennya dalam memperbaiki program Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah sejumlah kejadian keracunan, hingga menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di beberapa daerah, dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. SLHS disebut bertujuan untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Memang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS,” kata Zulhas dalam konferensi pers usai rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).

Zulhas mengatakan sertifikat tersebut nantinya akan dicek kepada setiap SPPG agar masalah-masalah dalam MBG tak terulang. Terlebih, menurutnya, keselamatan penerima harus menjadi prioritas.

“Karena keselamatan adalah anak-anak kita ya, itu adalah prioritas utama. Jadi SLHS, sertifikat laik higiene dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG,” tutur Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menyebut bahwa SPPG yang bermasalah sudah ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Adapun, katanya, salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan juru masak.

“Tidak hanya di tempat yang terjadi tetapi di seluruh SPPG,” katanya.

Selain itu, Zulhas menyebut bahwa SPPG wajib untuk mensterilisasi seluruh alat makan hingga memperbaiki sanitasinya, khususnya kualitas air dan alur limbah.

“Kemudian diperintahkan kepada semua kementerian/lembaga, Pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini,” kata Zulhas.

Untuk diketahui, permasalahan dalam program MBG tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena kasus keracunan yang kian bertambah. Pimpinan BGN menyebut kasus-kasus tersebut disebabkan karena banyaknya dapur SPPG yang tak patuh terhadap standar prosedur operasional.

Hingga Jumat (26/9/2025), BGN telah menutup sekitar 40 dapur yang tak menjalankan SOP. Penutupan dapur bermasalah itu akan terus dilakukan sampai waktu yang tak ditentukan.