Indeks Dapur Umum

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan keterlambatan itu disebabkan karena administrasi yang peru diselesaikan dan berjanji rampung pekan ini.

Pihak SPPG Parakan Batununggal menegaskan pihaknya akan beroperasi sesuai juknis dan juklak sehingga warga diminta tak khawatir.

Dadan mengakui, di Indonesia terdapat perbedaan harga bahan bakul, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua, tetapi BGN menyesuaikan keadaan.

BGN telah meminta pemerintah daerah untuk aktif memantau lokasi pembangunan SPPG agar sesuai dengan tata ruang wilayah dan standar higienitas lingkungan.

Pelaksanaan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 terkait petunjuk teknis pelaksanaan program MBG.

SPPG akan mulai memproduksi 500 hingga 1000 porsi MBG di tahap awal.

BGN menyatakan, penghentian operasional SPPG Kota Soe 1 dilakukan sampai hasil laboratorium keluar dan rekomendasi perbaikan diterapkan.

Pemkot Cirebon tidak bermaksud menghambat pelaksanaan MBG, tapi memastikan keamanan dan kesehatan warganya.

Sekolah wajib bikin perjanjian dengan SPPG sebelum pelaksanaan program MBG. Salah satu poinnya, atur kerahasiaan kejadian luar biasa, termasuk keracunan.

Dapur MBG diwajibkan punya SLHS dalam waktu sebulan, jika tidak, SPPG akan ditutup.

Penutupan SPPG Nangameting untuk evaluasi dan perbaikan sanitasi menyusul ditemukan ulat pada menu MBG SMKS Yohanes XXIII Maumere.

Dapur SPPG di Kota Palangka Raya ada 17, yang sudah beroperasi 15. Namun, seluruhnya masih dalam proses pengurusan SLHS.

Dinkes Kabupaten Tangerang mendorong SPPG untuk segera mengurus penerbitan SLHS sebagai antisipasi terjadinya keracunan.

Sampai saat ini belum ada satupun SPPG di Kota Cirebon yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kanal reviewmbg.id digunakan untuk memantau kinerja SPPG atau dapur MBG yang kurang bagus, kurang tertib, dan bisa segera disampaikan ke BGN.

DLH Kota Cirebon menilai pengelolaan limbah di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Harjamukti masih perlu perbaikan.

Prasetyo mengatakan, pemerintah akan mewajibkan seluruh dapur MBG atau SPPG untuk mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) untuk beroperasi.

Nanik memastikan bahwa BGN akan menindak tegas dapur-dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) program MBG yang melakukan pelanggaran.

Anggaran pemerintah untuk program MBG akan langsung masuk ke sebuah rekening virtual account yang dimiliki secara bersama oleh pihak mitra MBG dan SPPG.

Nanik menegaskan, penutupan 40 SPPG itu ditetapkan sampai waktu yang belum ditentukan atau sampai proses investigasi dan perbaikan rampung.