tirto.id - Jaksa ahli pertama merupakan salah satu jabatan yang dibuka dalam formasi CPNS Kejaksaan 2024. Pada Tahun ini, Kejaksaan membuka ribuan lowongan yang akan ditempatkan di Kejaksaan Agung dan 34 Kejaksaan Tinggi yang berada di berbagai provinsi se Indonesia.
Pelamar yang berminat mengikuti seleksi CPNS 2024 di lingkungan Kejaksaan bisa mendaftar secara online melalui portal SSCASN BKN. Periode pendaftaran telah mulai dibuka sejak 20 Agustus 2024 dan akan berakhir pada 6 September 2024.
Pelamar Jaksa Ahli Pertama harus melewati beberapa tahapan tes seleksi, salah satunya adalah tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) CPNS Kejaksaan.
Kisi-kisi SKB CPNS Kejaksaan 2024
Di bawah ini merupakan kisi-kisi tes SKB formasi Jaksa Ahli Pertama untuk pengetahuan umum dan kemampuan khusus.
Pengetahuan Umum
- Sosiologi dan Budaya Dasar
- Kriminologi
- Filsafat Hukum
- Argumentasi Hukum
- Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
- Statistika Dasar
- Kesehatan Dasar
Kemampuan Khusus
- Asas-Asas Hukum Pidana
- Hukum Pidana
- Hukum Acara Pidana
- Hukum Pidana Khusus
- Hukum Pidana Internasional
- Kemahiran Litigasi
- Hukum Perjanjian Internasional
- Hukum dan HAM
- Hukum Perdata
- Hukum Waris Perdata
- Hukum Perjanjian
- Hukum Acara Perdata
- Hukum Acara Tata Usaha Negara
- Hukum Tata Negara
- Hukum Adat
- Ilmu Negara
- Pengantar Ilmu Hukum
- Hukum Hak Kekayaan Intelektual
- Hukum Ketenagakerjaan
- Hukum Otonomi Daerah dan Desa
- Hukum Perusahaan
- Hukum Agraria
- Hukum Internasional
- Hukum dan Masyarakat
- Hukum Laut Internasional
- Etika dan Tanggung Jawab Profesi
Contoh Soal SKB Kejaksaan 2024
Bagi pelamar CPNS Kejaksaan 2024 harus mengikuti tahapan tes SKB. Di bawah ini merupakan 40 contoh soal SKB beserta jawabannya.
1. Suatu perikatan dapat Iahir karena ....
A. Persetujuan dan Undang-Undang.
B. Undang-Undang dan Peraturan Lain.
C. Persetujuan dan perjanjian.
D. Perjanjian saja.
E. Undang-Undang saja.
Jawaban : A Persetujuan dan Undang-Undang.
2. Perjanjian yang dingkari oleh salah satu pihak adalah ....
A. Perbuatan melawan hukum.
B. Wanprestasi.
C. Perbuatan tidak bermoral.
D. Perbuatan tercela.
E. Perbuatan tidak baik.
Jawaban: B. Wanprestasi.
3. Perbuatan melawan hukum adalah ....
A. Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.
B. Perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian.
C. A dan B benar.
D. Perbuatan tersebut merugikan diri sendiri.
E. Perbuatan tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain
Jawaban : C. A dan B benar.
4. Perbuatan melawan hukum hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban yang disebabkan .
A. Dari perbuatan pelaku sendiri.
B. Dari perbuatan orang-orang yang ada dalam tanggungannya.
C. Dari barang-barang yang berada dalam pengawasannya.
D. A, B, dan C benar.
E. A, B, dan C salah.
Jawaban : D. A, B, dan C benar.
5. Suatu perjanjian baru dapat dianggap sah bilamana memenuhi unsur antara lain
A. Pihak yang berjanji.
B. Hak dan kewajiban.
C. Sesuai dengan Undang-Undang.
D. Kausa yang halal.
E. Sesuai Perjanjian.
Jawaban : D. Kausa yang halal.
6. Semua orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali .
A. Orang perempuan.
B. Orang yang belum dewasa.
C. Orang yang dibawah pengampuan.
D. B dan C benar.
E. Orang laki-laki.
Jawaban : D. B dan C benar
7. Suatu perjanjian menjadi batal bilamana ....
A. Salah satu pihak meninggal dunia.
B. Adanya tipuan, paksaan atau kekhilafan.
C. Salah satu pihak membatalkan perjanjian tersebut.
D. A, B, dan C benar
E. A, B, dan C salah.
Jawaban : B. Adanya tipuan, paksaan atau kekhilafan
8. Apa yang harus dilakukan seorang Hakim bilamana suatu perjanjian dapat diinterpretasikan 2 macam pengertian
A. Dipilih pengertian yang memungkinkan janji itü dilaksanakan.
B. Dipilih pengertian yang menguntungkan salah satu pihak.
C. Dipilih pengertian yang menguntungkan kedua belah pihak.
D. Dipilih pengertian yang tidak bertentangan dengan perjanjian.
E. Dipilih pengertian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
Jawaban : E. Dipilih pengertian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
9. Penggantian hak-hak dari siberpiutang oleh seorang pihak ketiga disebut .
A. Subrogasi
B. Substitusi
C. Kuasa Insidentil
D. Kuasa Mutlak
E. Kuasa Tunggal
Jawaban : A. Subrogasi
10. Suatu perikatan alamiah (natuurlijke verbertenis) yang salah satu pihak, maka .
A. Yang ingkar harus dituntut dimuka pengadilan.
B. Yang ingkar tidak dapat dituntut dimuka pengadilan.
C. Yang ingkar dapat dilaporkan kepada polisi.
D. Yang ingkar dapat dipidana.
E. Yang ingkar dapat dipenjarakan.
Jawaban : B. Yang ingkar tidak dapat dituntut dimuka pengadilan.
11. Apabila salah seorang yang berkepentingan dalam perikatantanggung menanggung tanggung renteng membebaskan salah seorang yang berutang, maka hal tersebut berarti
A. Siberutang bebas dari utangnya.
B. Siberpiutang lainnya tidak Iagi berhak untuk menagih siberutang tersebut.
C. Siberutang masih mempunyai utang dan orang berpiutang yang lainnya.
D. Siberutang tidak dapat Iagi dituntut dimuka pengadilan.
E. Siberutang tidak dapat dipidanakan.
Jawaban : C. Siberutang masih mempunyai utang dan orang berpiutang yang lainnya
12. Seseorang yang dengan sukarela dan tanpa perintah mewakili urusan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Apakah hal itu membawa akibat ....
A. Ada perikatan yang mengikat bagi orang tersebut.
B. Tidak ada perikatan yang mengikat bagi orang tersebut.
C. Hanya kewajiban moral.
D. Tidak dapat dituntut di muka pengadilan
E. Tidak dapat dipidanakan.
Jawaban : B. Tidak ada perikatan yang mengikat bagi orang tersebut.
13. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka orang asing di Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, wajib melepaskan haknya
A. Setelah yang bersangkutan meninggalkan Indonesia.
B. Apabila ia kawin dengan Warga Negara Indonesia yang tidak perlu melepaskan hak itu.
C. Dalam waktu 1 tahun.
D. A, B, dan C benar.
E. Dalam waktu 5 tahun.
Jawaban : C. Dalam waktu 1 tahun
14. Hak tanggungan yang melekat atas sebidang tanah adalah
A. Jaminan atas suatu hutang.
B. Hak preferen dari pemegang hak itu.
C. Hak yang dapat dilaksanakan tanpa melalui gugatan perdata.
D. A, B, dan C benar.
E. Hak yang dapat dilaksanakan tanpa melalui gugatan pidana.
Jawaban : A. Jaminan atas suatu hutang
15. Orang tua (suami isteri) mempunyai kekuasaan, orang tua terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur. Tetapi sianak dapat diletakkan di bawah perwalian bilamana ....
A. Salah satu dari orangtuanya meninggal.
B. Terjadi perceraian antara suami isteri tersebut.
C. Orangtuanya dicabut kekuasaannya sebagai orangtua atau kedua orangtuanya meninggal dunia.
D. A, B, dan C benar.
E. Orangtua bertempat tinggal yang jauh dari anak.
Jawaban : C. Orangtuanya dicabut kekuasaannya sebagai orangtua atau kedua orangtuanya meninggal dunia.
16. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut Azas
A. Monogami.
B. Poligami.
C. Poligami yang dipersulit.
D. Poligami dengan pengecualian.
E. Monogami dengan pengecualian.
Jawaban : E. Monogami dengan pengecualian
17. Di dalam lalu lintas hukum perdata dikenal adanya subyek hukum ....
A. Orang laki dengan orang perempuan.
B. Orang dan Badan Usaha.
C. Orang dan Badan Hukum.
D. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Pemerintah.
E. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum.
Jawaban : C. Orang dan Badan Hukum
18. Suatu perseroan terbatas akan memperoleh status Badan Hukum pada saat ....
A. Telah ada kesepakatan antara para pendirinya.
B. Setelah mempunyai Anggaran Dasar yang dibuat di muka Notaris.
C. Setelah mendapat pengesahan dari Menteri dan diumumkan di dalam berita Negara.
D. Setelah didaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan.
E. Setelah didaftar di kepolisian.
Jawaban : C. Setelah mendapat pengesahan dari Menteri dan diumumkan di dalam berita Negara.
19. Suatu Firma adalah bukan Badan Hukum, namun .
A. Firma dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan hukum yang dilakukan.
B. Firma tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan hukum yang dilakukan.
C. Para pengurusnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi.
D. Firma tersebut dapat digugat secara perdata.
E. Firma tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana.
Jawaban : A. Firma dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan hukum yang dilakukan
20. Tanggung jawab dalam Perusahaan C. V. Adalah
A. Para pengurusnya bertanggung jawab penuh secara pribadi akan segala perbuatan perusahaan.
B. Para persero diam hanya bertanggung Jawab secara pribadi sebesar sahamnya.
C. A dan B benar.
D. Baik pengurus di sini tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi.
E. Persero di sini tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi.
Jawaban : C. A dan B benar
21. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:
A. Setiap orang dapal memaksakan keinginannya alas nama hukum
B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat dapat memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil
C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirkan dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut
D. Penegak hukum boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum
E. Orang yang melanggar hukum atau yang tidak menaatinya dapat dikenakan Sanksi
Jawaban : E. Orang yang melanggar hukum atau yang tidak menaatinya dapat dikenakan sanksi
22. Secara umum, dibentuknya hukum adalah bertujuan untuk :
A. Menciplakan sanksi bagi pelanggar hukum
B. Menciptakan keadilan sosial bagi individu
C. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak
D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
E. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar
Jawaban : D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib
23. Contoh bentuk kegiatan SISHANKAMRATA adalah :
A. Pertahanan Sipil (Hansip)
B. Keamanan Rakyat (Kamra)
C. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
D. TNI AU-AD-AL secara menyeluruh
E. Pemuda Bela Negara
Jawaban : C. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)
24. Siapakah yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum ?
A. Tentara Nasional Indonesia
B. Saluan Pengaman Nasional
C. Kepolisian Republik Indonesia
D. Departemen Hukum dan HAM
E. Departemen Keamanan
Jawaban : C. Kepolisian Republik Indonesia
25. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan
A. Wakil Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
Jawaban : B. Dewan Perwakilan Rakyat
26. Grasi dan Rehabilitasi yang diberikan Presiden, adalah dengan meperhatikan pertimbangan:
A. Kepolisian
B. Mahkamah Konstitusi (MK)
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Wakil Presiden
E. DPR
Jawaban : C. Mahkamah Agung (MA)
27. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan, makapelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh
A. Menlu, Mendagri, dan Menhankam
B. Mahkamah Agung
C. Panglima TNI dan Kapolri
D. Ketua DPR
E. Mendagri
Jawaban : A. Menlu, Mendagri, dan Menhankam
28. Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah
A. Pengadilan Tinggi
B. Pengadilan Negeri
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Yudisial
Jawaban : C. Mahkamah Agung
29. Wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan thd hukuman yg telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/ bentuk hukuman dikenal dengan istilah
A. Grasi
B. Amnesti
C. Abolisi
D. Rehabilitasi
E. Remedi
Jawaban : A. Grasi
30. Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yg dihadapi menurut pendapatnya sendiri
A. Disposisi
B. Diskresi
C. Disabilitas
D. Amnesti
E. Grasi
Jawaban : B. Diskresi
31. Sita persamaan dapat dilakukan terhadap .
A. Barang tidak bergerak.
B. Barang bergerak.
C. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
D. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang belum diletakkan sita.
E. Barang tidak bergerak yang belum diletakkan sita.
Jawaban : B. Barang bergerak
32. Yang diwajibkan membuktikan tentang duduknya perkara dalam perkara perdata adalah ....
A. Pihak Penggugat.
B. Pihak Tergugat.
C. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.
D. Hakim.
E. Jaksa.
Jawaban : C. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat
33. Voeging terjadi oleh karena ....
A. Pihak ketiga bergabung kepada salah satu pihak penggugat atau Tergugat.
B. Pihak ketiga merasa kepentingannya akan terganggu jika ia tidak ikut serta dalam proses perkara tersebut.
C. Pihak ketiga tersebut ditarik untuk bertanggung jawab oleh salah satu pihak.
D. Pihak ketiga ditarik untuk menggabung pada pihak yang tidak lengkap.
E. Pihak ketiga yang bergabung dengan pihak penggugat.
Jawaban : A. Pihak ketiga bergabung kepada salah satu pihak penggugat atau Tergugat.
34. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah
A. Putusan yang bersifat Constitutif.
B. Putusan yang bersifat Deklaratoir.
C. Putusan yang bersifat Condemnatoir.
D. Ketiga jenis putusan tersebut.
E. Putusan bersama.
Jawaban : D. Ketiga jenis putusan tersebut
35. Terhadap barang yang telah diletakkan Sita Jaminan
A. Dititipkan kepada Kepala Desa, Lurah, atau Camat.
B. Dititipkan di Pengadilan.
C. Diserahkan kepada Penggugat.
D. Tetap dipegang/dikuasai oleh Tersita.
E. Diserahkan kepada tergugat.
Jawaban : C. Diserahkan kepada Penggugat
36. Putusan serta-merta dapat dijatuhkan .
A. Pada semua tingkat peradilan.
B. Pada tingkat pertama.
C. Pada tingkat banding.
D. Hanya atas izin Mahkamah Agung.
E. Hanya atas izin penggugat.
Jawaban : A. Pada semua tingkat peradilan
37. Apabila putusan Verstek diberitahukan langsung kepada pihak yang kalah, maka jangka waktu untuk mengajukan perlawanan/ verzet adalah ....
A. 7 hari.
B. 21 hari.
C. 14 hari.
D. Tidak ada jangka waktu.
E. Tidak terbatas.
Jawaban : C. 14 hari
38. Gugatan Rekonpensi dapat diajukan ....
A. Pada tahap pemeriksaan saksi-saksi/tahap pembuktian.
B. Pada tahap kesimpulan.
C. Setiap saat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
D. Sesudah berlangsung proses jawab-menjawab.
E. Selama masih berlangsung proses jawab-menjawab.
Jawaban : E. Selama masih berlangsung proses jawab-menjawab
39. Pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat Hakim adalah
A. Pengakuan yang dicantumkan dalam surat jawaban.
B. Pengakuan yang dilakukan di luar sidang.
C. Pengakuan dengan klausula.
D. Pengakuan dengan kualifikasi.
E. Pengakuan yang dilakukan di dalam siding
Jawaban : A. Pengakuan yang dicantumkan dalam surat jawaban
40. Putusan yang mengabulkan lebih dari pada yang dituntut .
A. Tidak dapat dibenarkan.
B. Dapat dibenarkan asal didasarkan pada suatu surat bukti otentik.
C. Dapat dibenarkan asal Tergugat dipersidangan mengakui dalildalil gugatan Penggugat.
D. Dapat dibenarkan asal masih tetap dalam kerangka positanya.
E. Dapat dibenarkan asal masih ada hubungannya.
Jawaban : A. Tidak dapat dibenarkan
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Dipna Videlia Putsanra
