Yasonna Kritik Program Rp100 Juta per Desa Pigai: Jangan Dulu

Yasonna mendorong Pigai melanjutkan program kabupaten peduli HAM dengan indikator diperjelas daripada buat program Rp100 juta per desa peduli HAM.

Reporter: Fransiskus Adryanto Pratama

Terbit 31 Oct 2024 15:38 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly saat diwawancara awak media usai rapat bersama Menteri HAM, Natalius Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). tirto.id/Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengusulkan program Rp100 juta per desa demi peduli HAM. Pigai mengeklaim telah memonitor setidaknya 83 ribu kelompok yang tersebar di seluruh desa-desa di Indonesia. Ke-83 ribu kelompok itu akan menerima Rp100 juta per desa demi peduli HAM.

"Dari 83 ribu kelompok di basis perdesaan. Andai kata Rp100 juta per desa, maka butuh Rp8,03 triliun," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Merespons itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna H. Laoly menyatakan keraguan dalam program Rp100 juta per desa demi peduli HAM sebagaimana usulan Pigai. Menurut Yasonna, banyak kepala desa saat ini tengah berurusan dengan hukum karena dana itu rawan dikorupsi.

"Pengalaman dana desa, masih banyak dengan dana-dana desa, masih banyak juga desa yang tertinggal, apa yang terjadi banyak juga kepada desa yang berurusan dengan hukum," kata Yasonna di ruangan rapat Komisi XIII DPR RI.

Mantan Menteri Hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini menyebut kepala desa yang bersih tidak banyak jika ditelisik lebih jauh. Ia lantas menyinggung banyak kepala desa yang dijadikan alat untuk tujuan tertentu dalam pemilu.

"Jangan dulu lah soal Rp100 juta per desa. Kita ada dulu program kabupaten peduli HAM. Itu saja ditingkatkan, indikatornya diperjelas," ucap Yasonna.

Politikus PDIP itu pun menyarankan Pigai agar meningkatkan program yang sudah berjalan. Ia mendorong kabupaten yang memenuhi indikator diberikan penghargaan. Menurut pria yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan advokasi rakyat itu, pelaksanaan program kabupaten peduli HAM akan mendorong pemerintah daerah menggunakan anggarannya melalui kebijakan mendorong kabupaten/kota peduli HAM.

"Bagi yang betul-betul memenuhi indikator yang lebih ketat Itu diberikan reward oleh Kementerian Keuangan. Sama kalau kita, kalau satu kabupaten/kota melaksanakan program ini, dia dapat reward," kata Yasonna.

Yasonna pun memandang, daerah yang dengan angka kekerasan termasuk kekerasan terhadap anak diberikan penghargaan oleh pemerintah. "Sesuai indikator yang barangkali nanti pak menteri buat indikatornya," tutur Yasonna.