Yang Sesungguhnya Terjadi di Balik Pernyataan Kader PSI Soal LGBT

tirto.id - "Kalau jadi ramai ya namanya massa media berhak membuat ramai, tapi kalau menurut saya ini tidak perlu diklarifikasi langsung oleh wartawan. Tak perlu lagi saya menjawab. Ranahnya ini bukan lagi saya."

Kalimat itu diucapkan Ferry Batara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok, menanggapi sejumlah pihak yang mempersoalkan pernyataannya soal lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di daerahnya. Saya menemui Ferry di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/3/2018) guna meminta penjelasan lebih lanjut.

Pangkal persoalan tersebut adalah empat kata yang dilontarkan Ariel Heryanto. Pada hari pertama Maret 2018, guru besar Australian National University itu mencuit, "PSI: partai sama intoleran-nya," disertai tautan berita online akurat.co bertajuk "PSI Sesalkan Penyebaran LGBT di Depok Kian Massif".

“Jadi bukan hanya Depok sebagai kota religius saja yang tercoreng, tapi Depok kota sahabat pemuda itu menjadi pertanyaan. Bagaimana jaminan ekonomi pemuda di Depok di tengah terus bertambahnya jumlah pengangguran, belum lagi ditambah wadah aktualisasi untuk hobi dan latar belakang pendidikannya mereka,” sebut Ferry, seperti dilansir akurat.co.

Pengguna Twitter menyatakan kekecewaannya. "Kalo bener @psi_id kayak gini, saya coret," sebut akun @mscendani.

"Jangan mau dikelabuhi pakai yang bening-bening. Gimmick yang kurang menarik @psi_id baju baru tapi pemikiran masih lama. Sama saja," tambah akun @dikaprasetyow.

Masih pada hari yang sama, pukul 17.15, akun Twitter resmi PSI @psi_id meminta maaf. Ia menyatakan bahwa menyamakan pandangan puluhan ribu kader di seluruh Indonesia bukan hal mudah.

Beberapa menit sebelumnya, pada 17.10, akun @psi_id mengatakan, "Teguran sudah diberikan, Bro. Berita akan segera di-take-down."

Menurut Ferry, saat berita dicabut, pernyataannya sudah jelas. "Supaya tidak berlarut-larut saja. Mungkin ada salah dengar wartawannya atau bagaimana," ujar Ferry kepada Tirto.

PSI didirikan pada 16 November 2014. Sebagai partai baru, PSI mengklaim menawarkan cara berpolitik yang beda dengan partai lainnya. Misalnya, usia pengurus PSI dibatasi maksimal 45 tahun.

"Ini kita dengan orang-orang baru, kita bangun budaya dan cara berpolitik yang baru," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Platform PSI juga punya menyebutkan keberpihakan partai terhadap penegakan toleransi di Indonesia. Dalam Pemilu 2019, PSI mensyaratkan bakal calon legislatif (bacaleg) yang mendaftar harus membuat esai bertema anti korupsi dan intoleransi. Pernyataan Ferry, yang juga bacaleg PSI untuk Kota Depok, tidak sejalan dengan kebijakan partai mengenai sikap toleransi.

"PSI bisa berdiri di garda terdepan untuk melawan intolerasi dan korupsi yang merupakan problem terbesar bangsa ini," ujar Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.

Simpang Sumir Pernyataan Ferry

Saat ditanya pernah berbincang dengan seseorang mengenai LGBT, Ferry mengatakan tidak pernah berdiskusi secara serius mengenai LGBT di Kota Depok.

"Paling cuma ngomong-ngomong seloroh saja, seperti saat kongkow," sebut Ferry.

"Kalau bercanda atau berseloroh ke teman. Saya enggak tahu di sebelah saya siapa. Mungkin ada orang-orang yang suka nimbrung atau mengaku sebagai ketua. Kan bisa saja," tambah Ferry.

Disinggung pernah menyebar rilis resmi yang menyatakan sikapnya mengenai LGBT di Depok, Fery mengelak.

"Enggak (pernah menyebar rilis). Kalau ngobrol-ngobrol gitu terus wartawannya memasukkan itu jadi berita, ya, saya enggak tahu juga," ujar Ferry.

Menurut Ferry, obrolan itu kemungkinan terjadi saat dia dan anggota PSI di Kota Depok sedang mengejar penyelesaian verifikasi faktual KPU. "Mungkin ada wartawan masuk. Saya juga enggak tahu wartawan atau bukan," ujar Ferry

"Jadi banyak (orang). Boleh dicek di Kantor DPD PSI Kota Depok. Siapa yang mau datang, silakan saja. Kami terbuka dengan siapa saja," tambah Ferry.

Ditemui di kantor PSI selepas deklarasi dukungan partai berlambang bunga mawar itu terhadap Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Jumat (2/3/2018), Ketua Umum PSI Grace Natalie berkata lain. Dia menyatakan Ferry memberikan pernyataan, tapi itu pendapat personal.

"Itu pendapat dia personal dan kabarnya dia dikerjain orang. Saya enggak mau komentar, apalagi untuk hal yang sebenarnya lahir dari unsur kriminal," ujar Grace

Meski menyebut itu pendapat personal Ferry, di saat bersamaan Grace juga menegaskan Ferry tidak pernah berkomentar soal LGBT. Saat ditanya soal kebenaran tindakan PSI meminta redaksi akurat.co mencabut berita tersebut, Grace menyangkal.

"Itu bukan dimintain turun. Tapi karena sumber beritanya tidak benar. Bayangkan, orangnya enggak pernah komen tiba-tiba dinaikkan berita. Ngapain dikomentarin," tegas Grace.

"Apalagi kalau ada informasi beredar enggak ada namanya, nah itu harus dipikirkan lagi."

Tanggapan Redaksi Akurat

Lewat sambungan telepon, pada Jumat (2/3/2018), Wakil Pemimpin Redaksi akurat.co Sunardi Panjaitan menceritakan kronologi berita berjudul "PSI Sesalkan Penyebaran LGBT di Depok Kian Massif" itu diterbitkan dan dicabut kepada Tirto.

Menurut Sunardi, berita tersebut bersumber dari rilis yang dikirim Ferry sebagai Ketua DPD PSI Kota Depok kepada wartawan akurat.co. Rilis ini diolah dan diterbitkan redaksi akurat.co pada 24 Januari 2018.

Sunardi mengatakan redaksi akurat.co mencabut berita bermula dari permintaan Ferry. Pada 1 Maret 2018, Ferry menelepon redaksi akurat.co dalam rangka meminta berita tersebut dicabut. Menurut Sunardi, Ferry menyatakan rilis tersebut bukan berasal dari dia, melainkan disebar konsultan media yang sudah dipecat.

"Rilis itu disebar lewat handphone. Pastinya, konsultan media kan punya kontak wartawan-wartawan di Depok. Handphone dan laptop masih dipegang oleh konsultan media itu," ujar Sunardi menerangkan alasan Ferry.

Redaksi akurat.co membolehkan berita yang sudah tayang untuk dicabut. Namun, Sunardi menyatakan berita tidak serta merta dicabut. Sunardi meminta Ferry mengirim surat resmi yang berisi permohonan pencabutan berita.

"Ada permintaan ke kami untuk mencabut berita tersebut. Lewat telepon, kemudian secara resmi lewat surat elektronik. Itu juga tidak langsung di-takedown. Saya diskusikan terlebih dahulu dengan redaktur lain dan mengonfirmasi ke wartawan kami yang bertugas di Depok," tegas Sunardi.

Surat resmi dikirim Ferry kepada redaksi akurat.co melalui email pada 1 Maret 2018. Setelah menerima surat, redaksi akurat.co rapat dan memutuskan untuk mencabut berita. Sunardi menegaskan kesalahan berita ada pada pihak PSI, bukan jurnalis Akurat.

"Kesalahan bukan pada jurnalis kami. Official PSI bilang rilis tersebut bukan dikeluarkan oleh orang PSI. Isi rilis tersebut bertentang dengan kebijakan PSI Kota Depok," tegas Sunardi.

"Kami cabut karena ada kesalahan di pihak official (PSI). Kami tidak ingin memperpanjang masalah ini," tambahnya.

Meski dicabut, jejak digital berita tersebut dapat dilihat melalui google user content atau aplikasi Kurio.

Selain di akurat.co, berita mengenai pernyataan Ferry soal LGBT di Kota Depok juga dapat ditemui di Tribunnews. Baik narasumber berita pun kutipan yang digunakan memiliki narasi serupa berita yang dilansir Akurat.

Saya menghubungi Budi Sam Law Malau, wartawan Tribunnews yang menulis berita tersebut dengan judul "Pemkot Depok Diminta Berperan Aktif Tekan Penyebaran LGBT di Depok". Namun, dia tidak berkenan pernyataannya dikutip.

Depok dan Imajinasi Ancaman Kelompok LGBT

Apabila pernyataan Ferry itu benar, dia bukan politisi pertama yang berkomentar negatif soal LGBT. Isu LGBT pun tampak sulit lepas dari dinamika politik dan kebijakan pemerintah Kota Depok.

Pada pertengahan Februari lalu, Walikota Depok Muhammad Idris menyatakan LGBT perbuatan terlarang karena menyimpang dari norma agama.

"Secara agama sudah sepakat bahwa LGBT perbuatan terlarang, tetapi secara perundang-undangan kami akan mengatasi permasalahan ini agar tidak timbul permasalahan," sebut Idris pada Senin (19/2/2018), seperti dilansir Kompas.

Di Kota Depok juga terdapat Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang secara khusus dibuat untuk menerima laporan warga soal LGBT.

Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) bertajuk "Pandangan Publik Nasional tentang LGBT" digelar di 34 provinsi di Indonesia, melibatkan 1.220 responden berumur lebih dari 17 tahun. Hasilnya, sebanyak 46,2 persen responden menyatakan LGBT cukup mengancam. Sedangkan 41,4 persen lainnya menyatakan LGBT sangat mengancam. Bahkan, 79,1 persen responden menyebut keberatan jika LGBT menjadi tetangganya.

Temuan itu tidak jauh berbeda riset yang dilansir PEW Research Center. Riset yang didasarkan survei terhadap 1.000 orang dewasa itu menyatakan hanya 3 persen yang mendukung hak-hak kaum gay. Sementara 97 persen sisanya menyatakan bahwa gay tidak bisa diterima.

Sedangkan penelitian LSM Arus Pelangi pada 2013 menunjukkan 89,3 persen LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Dari mereka yang diperlakukan tidak adil tersebut, 79,1 persen responden mengaku pernah mendapat kekerasan psikis, 46,3 persen mengalami kekerasan fisik, 26,3 persen kekerasan ekonomi, 45,1 persen kekerasan seksual, dan 63,3 persen merasakan kekerasan budaya.

Para penentang LGBT memang menganggap kondisi kejiwaan kelompok LGBT menyimpang. Padahal, status homoseksualitas sebagai gangguan jiwa sudah dihapus dari daftar Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III) yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 1993. Sebelumnya, pada 1990, WHO telah mencabut homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa dalam International Classification of Diseases (ICD) edisi 10.