tirto.id - Gedung tiga lantai bercat hijau di Jalan Dewi Sartika, Kramatjati, Jakarta Timur tampak mencolok dari gedung di sekitarnya. Dari seberang jalan sudah terlihat papan nama besar berwarna hijau bertuliskan “DPP Partai Idaman”. Gedung itu adalah sekretariat Dewan Pengurus Pusat Partai Islam Damai Aman yang disingkat menjadi Idaman.
Tak banyak aktivitas di dalam gedung. Beberapa pengurus partai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Meja resepsionis kosong. Di belakangnya terpampang poster Rhoma Irama, ketua umum sekaligus pendiri partai Idaman.
Poster itu menunjukkan sosok baru Rhoma Irama sebagai politikus, bukan Rhoma si raja dangdut yang tenar bersama grup Soneta. Rhoma juga terkenal sebagai aktor berkharisma. Belakangan ia akrab dalam kegiatan dakwah dan politik.
Sebelum mendirikan partai Idaman, Rhoma terlebih dulu aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di partai berlambang Ka’bah itu Rhoma sempat masuk bursa calon presiden pada Pemilihan Presiden tahun 2014. Setelah gagal, Rhoma menginisiasi partai Idaman.
Partai Idaman dideklarasikan pada Oktober 2015. Namun baru resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM setahun setelahnya. “Resminya 13 Desember 2016,” ujar Esty Handayani, wakil ketua umum bidang pemantauan dan evaluasi partai.
Untuk lolos menjadi partai tidaklah mudah. Partai Idaman sempat gagal saat mendaftar badan hukum di Kemenkum HAM. Namun setelah itu mereka membuat plan B: melakukan akuisisi sejumlah partai yang sudah terdaftar. Mulanya ada delapan partai yang mengajukan diri untuk diakuisisi. Setelah dievaluasi, hanya satu partai yang diakuisisi karena sudah memiliki persyaratan lengkap. Sayangnya delapan partai itu dirahasiakan namanya.
“Kita mencoba membentuk infrastruktur partai. Tapi kendalanya memang dalam waktu sepuluh bulan administrasi jadi kurang. Akhirnya, kita melakukan akuisisi,” ujar Esty.
Akuisisi partai lama demi membuka peluang ikut dalam Pemilu 2019 tidak hanya dilakukan oleh partai Idaman. Dua partai pendatang baru, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Berkarya juga melakukan hal serupa.
Perindo semula tidak lolos. Partai yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo, pengusaha media sukses di Indonesia, itu mengambil jalan pintas. Mereka menggunakan badan hukum Partai Indonesia Sejahtera untuk mendaftar ke Kemenkum HAM.
Dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2014 dijelaskan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera mengajukan permohonan perubahan seluruh status partai menjadi Partai Perindo.
Perindo lantas sah menjadi partai terdaftar di Kemenkum HAM pada 9 Oktober 2014. Setelah resmi, Perindo mulai bergerilya menguatkan basis di daerah-daerah.
“Kami sekarang sudah 100 persen pengurusnya dari tingkat nasional hingga ke kecamatan,” ujar Maruli Silaban, ketua bidang pengkaderan DPW Partai Perindo DKI Jakarta.
Demikian pula Partai Berkarya, yang digagas Hutomo Mandala, putra bungsu Soeharto. Partai Berkarya merupakan gabungan dari Partai Beringin Karya (Berkarya) dan Partai Nasional Republik. Setelah melebur menjadi Partai Berkarya pada 15 Juli 2016, tiga bulan kemudian partai ini diakui secara sah oleh Kemenkum HAM.
Berbeda dari tiga partai di atas, Partai Solidaritas Indonesia justru berhasil membangun partainya sendiri. Grace Natalie, pendiri sekaligus Ketua Umum PSI, memilih jalan lain.
“Kami memilih mendirikan dari awal. Ini sebagai pengalaman, juga karena kita belum pernah membuat partai sebelumnya. Nanti verifikasi KPU pasti lebih sulit lagi,” kata Grace.
Kebut Struktur Partai untuk 2019
Lolos di Kemenkum HAM adalah akhir untuk sebuah awal perjuangan partai pendatang baru. Untuk bisa mengikuti pemilu 2019, partai harus mengikuti verifikasi faktual KPU. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, partai peserta Pemilu wajib memiliki pengurus di tingkat kabupaten/kota sebanyak 75 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 50 persen pengurus di tingkat kecamatan. Dua syarat itu yang membuat partai baru was-was.
Badaruddin Andi Picunang, sekretaris jenderal Partai Berkarya, mengklaim sejauh ini partainya sudah memenuhi sebagian persyaratan itu. Saat ini sudah ada pengurus di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Namun, pihaknya masih ngebut memenuhi syarat di tingkat kecamatan sebelum verifikasi KPU pada Agustus mendatang.
“Kemarin kita dua hari menggelar Rapimnas di Jakarta. Kita konsolidasi untuk persiapan verifikasi KPU, kita masih akan lengkap persyaratannya supaya bisa ikut Pemilu 2019,” kata Badaruddin.
Begitu pula Partai Idaman. Saat ini Idaman memiliki 34 pengurus di tingkat provinsi, dan 400-an cabang pengurus di kabupaten/kota serta 3.000-an pengurus di kecamatan. Untuk yang terakhir, Partai Idaman masih membutuhkan tambahan pengurus.
Sedangkan PSI mengklaim sudah memilik pengurus lengkap di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sementara di kecamatan, kata Grace, “hampir seratus persen.”
Hanya Perindo yang berani mengklaim sudah memiliki kepengurusan lengkap hingga 100 persen. “Kami sudah seratus persen kepengurusan, tapi untuk tingkat kecamatan baru 4.000 pengurus yang didatangi langsung oleh Pak Hary Tanoe. Tapi pengurus di 7.000-an kecamatan sudah ada semua,” klaim Maruli.
Kader dan Calon Pemilih Partai
Pada laman resmi, PSI membuka pendaftaran anggota secara online. Cara mendaftarnya mudah, tinggal mengisi formulir dengan membubuhkan nama, nomor KTP, dan keterangan lain. Jika sudah diisi, pendaftar akan segera dihubungi oleh pengurus partai untuk verifikasi.
Mengandalkan interaksi digital, PSI identik dengan generasi muda milenial dengan membuka pendaftaran bagi relawan. Tak heran, dalam acara-acara mereka, terlihat banyak anak muda yang bergabung PSI. Grace sendiri sejak awal mengatakan PSI dibentuk oleh anak-anak muda yang semula apatis dengan politik.
“Ini kita dengan orang-orang baru, kita bangun budaya dan cara berpolitik yang baru,” ujar Grace.
Partai Idaman memiliki segmen kader sendiri. Islam yang tersemat dalam nama partai itu sudah menegaskan bidikan para kader partai. Selain itu, pesona raja dangdut Rhoma Irama dan Soneta Grup menjadi daya tarik bagi calon pemilih.
Bahkan dalam Rakernas pada Agustus 2016, partai Idaman menampilkan Soneta sebagai hiburan bagi para pengurus. “Habis Rakernas, semua peserta nonton Soneta. Kayak kemarin kan 34 provinsi hadir, terus kita Rakernas, besoknya ada fasilitas hiburan,” kata Ramdansyah, sekretaris jenderal Partai Idaman.
Dua partai lain, Perindo dan Berkarya, memilih segmen pemilih yang nyaris sama. Keduanya sama-sama fokus pada janji “ekonomi kerakyatan.” Keduanya membuat program yang nyaris sama seperti memberikan bantuan kepada petani, nelayan, hingga usaha kecil dan menengah.
Meski demikian, Partai Berkarya—lewat pengaruh Keluarga Cendana selam 32 tahun kekuasaan Orde Baru—menjaring loyalis Partai Golkar. Ini dibenarkan oleh Badaruddin.
“Iya, memang ada beberapa dulu dari (kader) Golkar, tapi kami bukan sempalan. Kalau soal Pak Harto, kan, memang HMP (Huntomo Mandala Putra) putra beliau. Visi Pak Harto juga menjadi visi HMP. Pengurus di daerah kebanyakan juga sukarela karena mereka tahu Pak Harto saat memimpin bagus,” klaim Badaruddin.
Perindo punya cara sendiri untuk menggaet kader. Mulai di tingkat kecamatan, mereka gencar melakukan kaderisasi bernama “Menata”—singkatan untuk Masa Pengenalan Anggota. Tahap ini warga yang hendak jadi kader dikenalkan dengan Partai Perindo, mars, serta pendiri partai, Hary Tanoesoedibjo.
“Kaderisasi sampai nasional, berjenjang, sampai ada kader nasional yang potensial untuk menjadi pemimpin di Indonesia tahun 2019 mendatang. Sejak 2014 kita sudah lakukan ini,” ujar Maruli, berucap manis.
Meski partai-partai ini baru seumuran jagung dan belum teruji, tetapi mereka sudah memasang target tinggi.
Perindo, misalnya, menargetkan menang dalam Pemilu 2019 dan mengusung Hary Tanoe—bos jaringan media MNC Group—sebagai presiden. Sementara Partai Berkarya menargetkan masuk tiga besar pemenang pemilu. Dua partai lain memilih fokus lolos verifikasi KPU terlebih dulu.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
