WEGE Lirik Peluang di Program Perbaikan Bangunan Ponpes

tirto.id - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) melirik peluang dalam rencana perbaikan infrastruktur pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia. Sebagaimana diketahui, setelah insiden ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, pemerintah berencana menggulirkan program tersebut untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.

"Kita tahu ada musibah ponpes roboh ya. Dari situ kan ada banyak kebijakannya atau policy yang akan meninjau ulang seluruh ponpes di Indonesia. Bahkan sudah ada statement sekian-sekian ponpes tidak punya IMB. Ada statement juga sekian-sekian ponpes itu perlu dibangun ulang. Ini tentunya peluang," kata Direktur Operasi I PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, Bagus Tri Setyana, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

"[Program] ini cocok dengan core business yang kami lakukan. Baik di building construction secara konvensional maupun di backward kami yang modular," ujar dia menambahkan.

Menurut Bagus, WEGE sudah pernah melakukan survei di berbagai ponpes di Indonesia. Dari hasil survei tersebut, WEGE menemukan bangunan sejumlah ponpes belum memenuhi standar kelayakan.

"Kami pernah survei bagaimana ponpes-ponpes di Indonesia itu [ada yang] tidak layak. Ya sambil jualan [sistem pembangunan] modular kira-kira gitu. Jadi kita pernah kasih proposal itu [ke berbagai ponpes]," ujar Bagus.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan telah meminta pemerintah memperhatikan secara khusus kondisi bangunan ponpes yang sudah usang.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengkoordinasikan kesepakatan bersama antara Menteri Agama, Menteri PU, dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren pada Selasa (14/10/2025).

Kesepakatan bersama ini mendasari pembagian peran di antara tiga kementerian dalam memperbaiki dan merehabilitasi keamanan bangunan pesantren. Menurut Muhaimin, Kementerian PU berperan memastikan keamanan bangunan, Kemenag sebagai fasilitator pembinaan pesantren, dan Kemendagri memastikan pemda mengaudit kondisi bangunan ponpes.

"Audit menyeluruh dan mitigasi harus dilakukan. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bahu-membahu mengambil langkah agar proses belajar-mengajar di pesantren bisa kondusif," kata dia seperti dilansir laman Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.