tirto.id - Forum Peduli Tanah Adat Aliansi Wouma berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Kamis (15/6/2023). Mereka menolak wacana pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di kawasan tapal batas Distrik Wouma dan Distrik Walesi.
"Daerah pembangunan kantor gubernur sekitar perbatasan Wouma dan Walesi adalah lahan ekonomi produktif bagi suku Wio, Walesi, maupun suku kerabat (Lani, Mee, Yali). Bukan hanya satu-dua klan," ujar penanggung jawab forum, Melky Wetipo dalam keterangan tertulis yang diterima tirto, Jumat (16/6/2023).
Tanah yang hendak dijadikan lokasi pembangunan gedung itu merupakan tanah sengketa yang harus dibicarakan bersama oleh seluruh suku di Papua Pegunungan. Jika pembangunan itu benar terjadi, maka masyarakat setempat diduga akan kehilangan lahan garapan.
Suku Wio, lanjut Melky, bukan menolak pembangunan –hal ini diperkuat dengan ada pusat pemerintahan Kabupaten Jayawijaya di atas tanah suku Wio–, tapi kantor gubernur jangan berdiri di lahan perbatasan distrik itu.
"Sudah cukup suku Wio menyerahkan lahannya untuk pusat pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, yang tersisa di sini jangan dirampas oleh siapapun dengan kepentingan apa pun. Biarkan lahan pertanian ini tetap ada," jelas Melky.
Sebelumnya, pada Mei 2023, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan kantor Gubernur Papua Pegunungan segera dibangun agar aktivitas perkantoran bisa berjalan optimal.
“Saya minta dalam waktu dekat segera dilakukan pembongkaran lahan lokasi pembangunan, terutama jalan masuk,” kata dia akhir Mei 2023.
Selanjutnya, lanjut John Wempi, bakal dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur di tiga daerah otonomi baru (DOB) sehingga perlu dilakukan pengecekan pembangunan kantor.
“Masalah lahan sudah disepakati bersama antara pihak hak ulayat yang ada di Distrik Wouma dan Walesi,” ujar John Wempi.
Pembangunan Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan ini di atas lahan seluas 108,8 hektare yang merupakan tanah hibah masyarakat yang berlokasi di Distrik Walesi.
John Wempi berkata pembangunan kantor dapat menjaga keamanan karena kehadiran pemerintah memberikan dampak kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Reja Hidayat
