Menuju konten utama

Wamensos Ajak Kepala Daerah Percepat Pendirian Sekolah Rakyat

Agus Jabo juga menegaskan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis seluruh kebijakan dan sasaran program.

Wamensos Ajak Kepala Daerah Percepat Pendirian Sekolah Rakyat
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/10/2025). Pertemuan membahas percepatan pendirian Sekolah Rakyat sebagai program unggulan pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan. foto/Dok. Kemensos

tirto.id - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak para kepala daerah di seluruh Indonesia mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi strategi besar untuk memutus rantai kemiskinan secara sistemik dan berkelanjutan.

“Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sasarannya jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan,” tegas Agus Jabo dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Program ini merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 dan dirancang sebagai sekolah unggulan dengan sistem pembelajaran terintegrasi. Fasilitas yang disiapkan mencakup asrama, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dapur, ruang makan, dan lapangan olahraga.

“Anak-anak akan mendapatkan laptop dan delapan stel pakaian. Orang tuanya kita berdayakan dan rumahnya kita benahi supaya perubahan ekonominya menyeluruh,” ujar Agus Jabo.

Untuk tahap awal, pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui dua model: sekolah rintisan yang memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah, serta kampus permanen yang direvitalisasi bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Agar proses pembangunan berjalan cepat dan tepat, Kemensos membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian dan melibatkan pemerintah daerah sejak tahap penyusunan dokumen hingga pelaksanaan teknis di lapangan.

Agus Jabo juga menegaskan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis seluruh kebijakan dan sasaran program.

“Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus proaktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, para kepala daerah memaparkan kesiapan dan perkembangan masing-masing wilayah. Wamensos memastikan seluruh usulan pendirian Sekolah Rakyat akan difasilitasi oleh Kementerian Sosial.

“Semua usulan kami tampung. Bedanya hanya waktu pelaksanaan, tahun ini atau tahun depan, tergantung kesiapan dokumen, hasil asesmen teknis, dan ruang fiskal. Jangan tunda kelengkapan berkas, karena itu yang menentukan kecepatan eksekusi,” jelas Agus Jabo.

Beberapa daerah disebut telah bergerak cepat, salah satunya Kabupaten Sumbawa yang sudah meluncurkan Sekolah Rakyat rintisan dan menyiapkan lahan permanen seluas 10 hektare untuk pengembangan ke depan.

Agus Jabo menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang mandiri dan produktif.

“Arah kebijakan kita jelas: dari perlindungan menuju pemberdayaan. Sekolah Rakyat akan melahirkan anak-anak yang berdaya, sementara keluarganya kita dorong naik kelas, punya penghasilan sendiri, dan tidak lagi bergantung pada bansos,” tutupnya.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Bupati Ngada Raymundus Bena, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Sekda Parigi Zulfinasran Achmad, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Wawan Arianto, bersama jajaran terkait.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis