Velix Wanggai Beberkan Tugas Komite Percepatan Pembangunan Papua

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto melantik Velix Vernando Wanggai sebagai Ketua Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Istana Kepresidenan pada Rabu (8/10/2025).

Berdasarkan arahan dari Prabowo, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua diharapkan dapat mengelola hal-hal yang berkaitan dengan agenda strategis di Papua secara terintegrasi.

“Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi, baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” kata Velix Wanggai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Kemudian, Velix pun membeberkan komite ini sudah memiliki delapan rencana agenda besar untuk lima tahun ke depan, yang mana menjadi prioritas dalam pembangunan Papua.

“Dalam konteks politik, dalam pemerintahan, kemudian di dalam konteks infrastruktur, kemudian dalam konteks ekonomi dan pertumbuhan kewilayahan, dan juga aspek-aspek yang menjadi bersifat soft, seperti sport, olahraga, gender, kemudian juga di bidang ekonomi kreatif,” beber Velix.

Lalu, dia juga meyakini komite ini dapat menangani seluruh aspek dalam pembangunan Papua. Apalagi, katanya, Velix semakin percaya diri lantaran anggota-anggota dari komite tersebut memiliki rekam jejak karir yang beragam, mulai dari bidang ekonomi kreatif, kepolisian, hingga TNI.

“Sehingga itu menandakan bahwa kami akan menyentuh semua simpul-simpul sosial, akan menyentuh semua segmen-segmen yang beragam dari level anak muda sampai juga level persoalan-persoalan yang high politics,” ucapnya.

“Tapi intinya bahwa Bapak Presiden memiliki komitmen untuk Papua yang dalam bahasa kami astacita kontekstual Papua yang kami akan kawal tentang harmonisasi, tentang sinergi, pengawasan, dan evaluasi,” imbuhnya.

Dari segi pengawasan, lanjutnya, dia menekankan pentingnya pengawasan secara internal, yakni di. masing-masing kementerian hingga Pemerintah Daerah (Pemda).

Kedua, katanya, pentingnya pengawasan sosial. Dia memandang pengawasan ini ditandai dengan bagaimana peran atau aspirasi dari masyarakat.

“Tadi ada catatan juga ya, kita akan brainstorming dengan berbagai simbol-simbol sosial sehingga mendapatkan persoalan-persoalan real dari bawah dan itu kita akan anggap sebagai sebuah pengawasan sosial,” jelasnya.

Berikutnya, dia memastikan komite ini akan mengkonsolidasi berbagai lembaga yang menjalankan masing-masing peran dalam melakukan pengawasan.

“Dan terakhir tentu dengan berbagai lembaga-lembaga yang menjalankan peran-peran fungsi pengendalian, fungsi pengawasan yang kita akan konsolidasi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membangun rasa percaya kita dan bagaimana negara bisa menyentuh semua simbol-simbol sosial di Tanah Papua,” katanya.

Sudah berjalan selama satu tahun, dia meyakini komite ini sudah melakukan berbagai macam konsolidasi, mulai dari kebijakan, strategi, program, anggaran, dan regulasi.

“Itu yang penting. Baik di level nasional, di level provinsi, di level kabupaten. Apalagi hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua yang memerlukan sinergi, integrasi, keterpaduan dalam semua hal,” ucapnya.