Masuk tirto.id
tirto.id - Di daerah-daerah terpencil Papua, di mana medan dan infrastruktur sering menjadi tantangan besar, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa secercah harapan. Melalui komitmen Badan Gizi Nasional (BGN), dukungan tokoh masyarakat, dan manfaat nyata untuk siswa serta ibu hamil, MBG berupaya menjamin bahwa generasi muda di Papua tidak tertinggal dalam akses gizi.
BGN telah menetapkan Papua sebagai wilayah prioritas dalam pelaksanaan MBG, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil). Dalam kunjungan kerjanya ke Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kepala BGN Dadan Hindayana, menegaskan perlunya percepatan pembukaan dapur MBG di wilayah-wilayah ini.
Hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh wilayah Papua dari target 414 unit yang harus dibangun. Artinya, baru sekitar 25 persen dari jumlah itu yang benar-benar berfungsi.
"Di Papua sudah ada sebanyak 101 dari 414 SPPG yang harus ada. Jadi, sudah sekitar 25 persen. Namun, belum menjangkau daerah-daerah yang terpencil," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.
BGN mengakui masih ada banyak daerah di Papua yang belum mendapatkan MBG karena kurangnya mitra pelaksana dan infrastruktur yang terbatas. "Jarang ada mitra mau masuk di Papua," ungkap Dadan Hindayana saat menyampaikan tantangan pelaksanaan MBG di tanah Papua.
Dialog Positif dengan Tokoh Masyarakat Papua
Tidak hanya membangun infrastruktur dan layanan, BGN juga mengupayakan pendekatan persuasif dan dialog terbuka dengan tokoh adat, agama, dan pemuka masyarakat setempat. Keberadaan dialog ini penting agar program MBG diterima dengan baik, sesuai nilai budaya dan lokalitas.
Dalam dialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Papua Tengah, Dadan menekankan bahwa menu MBG harus mengacu pada pangan lokal agar keberlanjutan menjadi mungkin. "Kami ingin membuat menu yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal selain itu kami juga ingin supaya melalui program ini adanya peternak, petani dan nelayan lokal bisa berkembang," katanya.
Aspek sensitivitas budaya juga diperhatikan: bahan makanan lokal dan menu khas daerah diambil sebagai salah satu cara agar anak-anak mau mengonsumsi makanan tersebut dan masyarakat merasa program ini milik mereka sendiri.
Manfaat Nyata bagi Siswa dan Ibu Hamil di Papua
Sejumlah efek positif sudah mulai terasa di lapangan. Di Papua Tengah, MBG tidak hanya menargetkan siswa, melainkan juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Di Papua Pegunungan, program MBG dilaksanakan lima hari dalam seminggu (Senin–Jumat), termasuk pemberian menu yang mencakup sayur, telur, umbi-umbian, daging, dan susu. Semua bertujuan memastikan asupan gizi seimbang.
Harga per porsi di daerah Papua Pegunungan juga disesuaikan karena faktor biaya bahan pokok yang tinggi. Di Jayawijaya, misalnya, ditetapkan sekitar Rp35.000 per porsi MBG agar kualitas gizi tetap bisa dijaga.
Manfaat ekonomi juga muncul dari adanya program ini yakni penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja di dapur MBG (masak, distribusi, supervisi), hingga dukungan kepada petani dan nelayan lokal, memperkuat efek berganda atas kehadiran MBG.
Di lembah pegunungan, di atas ketinggian yang menantang, di pulau-pulau terpencil dengan akses yang susah, di sanalah harapan MBG diuji. Keberhasilan program ini di Papua bukan hanya soal angka dan target, melainkan soal janji yang ditepati bahwa setiap anak, ibu hamil, dan warga Papua yang selama ini jauh dari kemudahan, juga layak merasakan manfaat gizi layak, kesehatan yang baik, dan masa depan yang lebih cerah.
Semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan masyarakat adat, serta fokus pada budaya lokal menjadi pilar agar program ini bukan hanya hadir sesaat, tetapi tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Dengan komitmen nyata dan pemenuhan layanan yang semakin merata, MBG di Papua bisa menjadi salah satu kisah sukses dalam upaya merajut harapan generasi muda di tanah timur Indonesia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
